Rabu, 18 Oktober 2017

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Antisipasi Ancaman Serangan Siber

OJK berencana membuat layanan informasi keuangan yang bertugas mempercepat pemulihan saat terjadi serangan siber, dan membentuk lembaga pelatihan penanganan serangan siber.
Nanda Narendra Putra
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: NNP
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut serangan siber semakin besar akibat pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di industri jasa keuangan. Hal tersebut mendorong regulator di sektor jasa keuangan membuat pedoman pemulihan dan pelatihan bagi industri dari serangan siber.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan oleh satu negara, melainkan harus menjadi inisiatif global. Pasalnya, para peretas (hackers) beroperasi tanpa mengenal batas negara. Khusus Indonesia sendiri, industri jasa keuangan masuk kategori sebagai salah satu infrastruktur yang perlu dijaga dari ancaman keamanan dunia maya.
 
“Meningkatnya penggunaan internet oleh pemerintah, pelayanan publik dan bisnis swasta termasuk di industri jasa keuangan memiliki implikasi besar jika tidak ditangani dengan baik," kata Wimboh dalam Seminar International Good Practices on Cybersecurity Preparednesss, rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia - IMF di Washington D.C sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Rabu (18/10).
 
Menghadapi hal tersebut, OJK berencana membuat layanan informasi keuangan yang bertugas mempercepat pemulihan saat terjadi serangan siber dan membentuk lembaga pelatihan penanganan serangan siber. Wimboh menuturkan, kepedulian industri jasa keuangan di setiap negara terhadap risiko cyber-attacks ini harus ditingkatkan dengan penguatan manajemen risiko operasional terkait teknologi informasi.
 
(Baca Juga: Ransomware, Momentum Lawyer Pekerjakan Pakar IT di Firma Hukum)
 
Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan keamanan siber, OJK telah bergabung dalam inisiatif bersama untuk membentuk Badan Siber Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara sepertiKementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinataor Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian, dan sejumlah kementerian lain.
 
Dalam lawatannya memenuhi undangan Bank Dunia, Wimboh menghadiri dua pertemuan tingkat tinggi bersama perwakilan bank sentral maupun otoritas pengawas keuangan dari negara lain membahas dua isu besar, yaitu Annual Meeting of the IFC-led Sustainable Banking Network (SBN) dan Regulatory Approaches for Non-Systemic Banks. Kebetulan Wimboh menjadi pembicara utama dalam seminar Annual Meeting of the IFC-led (SBN).
 
"Perlu ada global roadmap keuangan berkelanjutan yang diharapkan dapat mempercepat pemenuhan pendanaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan meningkatkan peran sektor swasta secara global," kata Wimboh.
 
Di depan 30 perwakilan negara, Wimboh mengatakan, pengaruh perubahan iklim dapat mengakibatkan gangguan pada sektor jasa keuangan dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Setiap negara, kata Wimboh, harus memiliki strategi nasional pengembangan keuangan berkelanjutan sehingga dapat membangun komitmen dan mengkolaborasikan berbagai instansi, akademisi, industri jasa keuangan dan sektor bisnis.
 
(Baca Juga: Perang Siber Sudah Harus Jadi Ancaman Serius)
 
OJK sendiri sudah menerbitkan aturan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Pada Desember 2014 sebelumnya, OJK juga mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia yang bertujuan menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
 
Sementara itu, Dalam forum Regulatory Approaches for Non-Systemic Banks, Wimboh menyampaikan, setiap negara memiliki struktur perbankan, kompleksitas dan ukuran yang berbeda-beda, sehingga standarisasi pengaturan kehatian-hatian bank non-sistemik secara internasional sulit dilakukan. Karena itu, diperlukan penyesuaian standar kehati-hatian di masing-masing negara termasuk kerangka pengawasannya dengan karakteristik bank non-sistemik di masing-masing negara tersebut atau asas proporsionalitas.
 
"Hal ini agar pengaturan berlebihan yang memicu compliance cost yang tinggi dapat diminimalkan tanpa mengurangi efektivitas pengaturan dan pengawasan," kata Wimboh.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat cyber crime ini menjadi pembahasan serius karena sektor keuangan di setiap negara sering menjadi target kejahatan ini. Menurutnya, kejahatan siber di sektor keuangan ini bisa berdampak sistemik, apalagi sistem elektronik yang didukung oleh layanan finansial teknologi (fintech) juga makin berkembang pesat. Selain itu, munculnya sistem pembayaran baru seperti bitcoin ternyata justru dapat meningkatkan serangan kepada sektor finansial.
 
"Penetrasi teknologi ini mulai masuk ke masyarakat dan munculnya Fintech serta alat pembayaran lainnya justru memunculkan kesempatan serangan-serangan yang selama ini belum diperhitungkan," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara yang sama, Minggu (15/10).
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua