Senin, 30 October 2017

Tunjuk Kuasa Hukum Baru, First Travel Minta Perpanjangan PKPU Selama 20 Hari

Kantor advokat Deski & Partners sebelumnya ditunjuk sebagai kuasa hukum First Travel selaku debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap. Saat ini, kantor advokat Matulatuwa & Makta didapuk menerima kuasa yang baru.
Nanda Narendra Putra
Rapat kreditur First Travel yang digelar di PN Niaga Jakarta Pusat, Senin (30/10). Foto: NNP

PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel memohonkan perpanjangan revisi proposal perdamaian selama 20 hari. Permohonan perpanjangan tersebut bakal diputuskan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2017.

 

Salah seorang kuasa hukum First Travel, Damba Akmala, mengatakan bahwa permintaan perpanjangan masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 20 hari dilatarbelakangi pergantian kuasa hukum debitur terhitung akhir Oktober lalu. Oleh karena itu, tim kuasa hukum yang baru meminta perpanjangan untuk berkoordinasi secara lebih intens dengan pihak terkait termasuk bos First Travel itu sendiri.

 

“Karena belum lama terima kuasa, kami harus berkoordinasi dengan Tim Pengurus PKPU. Kami minta perpanjangan 20 hari perbaiki proposal,” kata Damba dalam rapat kreditur yang digelar di PN Niaga Jakarta Pusat, Senin (30/10).

 

Pengamatan hukumonline dari persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum First Travel berganti wajah baru. Sejak persidangan PKPU pertama kali digelar awal Agustus lalu, kantor advokat Deski & Partners menjadi kuasa hukum dan mewakili Andika Surachman selaku Direktur Utama First Travel. Namun, dalam agenda rapat kreditur hari ini Senin (30/10), tim kuasa hukum dilakukan kantor Advokat Matulatuwa & Makta. Makanya, tim kuasa hukum meminta perpanjangan dalam rangka menggali informasi lebih dalam untuk kepentingan perancangan proposal perdamaian.

 

(Baca Juga: Kemenag Minta Bantuan Biro Travel Lain Berangkatkan Jamaah Korban First Travel)

 

Permintaan perpanjangan direspons Hakim Pengawas, Titik Tedjaningsih, yang sedari pagi ikut mengawal jalannya rapat kreditur. Menurut Titik, permintaan tersebut harus disepakati dengan para kreditur sedangkan persetujuan perpanjangan tersebut menjadi kewenangan majelis hakim yang akan diputuskan dalam agenda sidang permusyawaratan majelis pada Senin (6/11) pekan depan. Beberapa kreditur yang dimintai tanggapan oleh Tim Pengurus PKPU Tetap First Travel mayoritas setuju perpanjangan selama 20 hari kerja.

 

“40 kreditur dan agen dalam jumlah besar setuju 20 hari. Kita sampaikan nanti ke hakim pengawas dan diteruskan kepada majelis hakim untuk diputuskan pada 6 November 2017,” kata salah seorang Tim Pengurus PKPU Tetap First Travel, Sexio Yuni Noor Sidqi.

 

Daftar Kuasa Kreditor PKPU First Travel

 










































































































































































































































































































No



Kuasa



Total Kreditur



Total Tagihan



Hak Suara



1



MR & Partner



10.203



Rp162.333.141.918



16.233



2



Ismak Advocaten



6475



Rp 101.978.677.192



10.198



3



RHF & Associates



4953



Rp 76.438.000890



7644



4



OEI & Jolie



4665



Rp 73.515.994.055



7352



5



Boss & Partners



2737



Rp 42.360.265.279



4236



6



Rudy Hermanadi



2080



Rp 33.389.071.000



3339



7



TM. Luthfi Yazid



1827



Rp 29.443.310.322



2944



8



Hery Suryo Hardadi



1671



Rp 25.449.065.670



2545



9



AKNP Attorney Law



1397



Rp20.761.129.000



2076



10



Remedian Law Office



1341



Rp 21.556.294.492



2156



11



Munarman, Do’ak & Partners



1291



Rp 20.431.942.768



2043



12



Trust Law Office



1079



Rp 17.172.264.864



1717



13



Joserizal



847



Rp 13.255.312.000



1326



14



MNW & Partners



132



Rp 2.183.650.664



218



15



Mohammad Phatulloh



127



Rp 2.007.401.000



201



16



Nakhrowi



321



Rp 5.497.225.000



550



17



Abdul Aziz



347



Rp 5.675.401,000



568



18



Abdul Gani



287



Rp. 4.517.652.000



452



19



Ade Napisah



113



Rp 1.825.867.000



183



20



Diah Sevi



225



Rp 3.484.945.416



348



21



Edi Iskandar



265



Rp3. 528.391.272



353



22



Erwan Desivianto



107



Rp 1.634.600.000



163



23



Hanugra Ryantoni



120



Rp 1.839.502.768



184



24



Hany Namira



118



Rp 1.796.848.000



180



25



Henky Hermawan



205



Rp 3.080.726.980



308



26



Heri Susanto



294



Rp 4.494.758.328



449



27



Dhita Ferdiana Cab. Bali



265



Rp 3.514.804.272



351



28



OMP Law Firm



176



Rp 2.868.029.480



287



29



PT Duta Amanah



429



Rp 5.955.748.000



596



30



Ririn Yuniar S



193



Rp 2.759.930.000



276



31



Sylvia Anggraeni



227



Rp 3.525.663.000



353



32



Tarusin TD



102



Rp 1.483.706.500



148



33



Tridjojo Dwiwiantoro



186



Rp 2.899.912.000



290



34



Yossa Risamufina



102



Rp 1.483.706.500



148



35



Kantor Hukum Sundawani



205



Rp 3.071.426.980



307



36



Komnas Haji & Umrah



146



Rp 2.140.458.644



214



37



MNW & Partners



132



Rp 2.183.650.664



218



38



Muhammad Adi Wibowo



111



Rp 1.933.445.000



193



39



Ana Masbukhin



115



Rp 1.720.640.000



172



40



BHB FPI



-



-



-



Total



45.621



Rp 715.355.431.418



71.536


Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua