Rabu, 01 November 2017

Kini, NPWP Badan Bisa Dibuat Oleh Notaris

Pengajuan notaris yang ditunjuk dalam pendaftaran elektronik dapat dilakukan mulai 1 November 2017. Sementara keputusan penunjukannya terhitung sejak 1 November 2017 hingga 31 Oktober 2018.
Kartini Laras Makmur
Ilustrasi: BAS

Terhitung mulai 1 November 2017, wajib pajak badan bisa mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui notaris. Tanpa perlu repot mendaftar ke kantor pajak lagi, kini pembuatan NPWP bisa diurus sekaligus pada saat mendaftarkan perusahaan secara legal. Dengan demikian, pengurusan dokumen bisnis bisa menjadi lebih cepat dan mudah.

 

“Masyarakat yang belum memiliki NPWP bisa mendapatkannya melalui notaris. Tidak perlu takut lagi karena sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, seusai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa (31/10).

 

Kerja sama antara DJP dengan notaris memungkinkan pendaftaran Wajib Pajak Badan nantinya bisa dilakukan secara elektronik melalui para notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Hingga kini, baru ada 28 orang notaris yang ditunjuk. Mereka diberikan hak akses pada aplikasi e-registration dan dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk kerja sama operasi, yang membuat akta pendirian di notaris tersebut.

 

Sementara itu, wajib pajak badan dapat mendaftarkan diri dalam tata cara pendaftaran dan pendirian NPWP seperti yang tertuang dalam Peraturan DJP No.20/PJ/2013 jo. PER-38/PJ/2013. Kemudian, penerbitan NPWP Badan dilakukan secara elektronik setelah notaris melengkapi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi e-registration.

 

"Kepala KPP atas nama DJP dapat menerbitkan surat keputusan untuk memblokir sementara atau mencabut hak akses notaris," tambahnya.

 

Ken berharap notaris yang telah memiliki akses terhadap aplikasi e-registration bisa menyetorkan pajak secara cepat. Ia mengeluh, selama ini masih ada notaris yang menarik pajak tapi tidak menyetorkannya sebagai uang negara.

 

"Teman-teman dari profesi notaris ini sekarang kerja sama dengan DJP, khususnya untuk akses NPWP. Dengan adanya kerja sama ini, saya mohon teman-teman notaris enggak terlalu lama untuk memotong pajak, membayar dan menyetorkan. Soalnya ada yang memotong tapi enggak disetor. Nantinya, dengan adanya kerja sama ini saya berharap notaris juga ikut membantu kita melakukan ekstensifikasi," jelas Ken.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua