Rabu, 01 November 2017

Mendudukkan Ormas

​​​​​​​Kentalnya pendekatan politik dalam pengaturan soal organisasi masyarakat sipil, membuat banyak kerancuan dalam pengaturan Ormas. Mendorong pembahasan RUU Perkumpulan untuk mengganti UU Ormas merupakan jalan keluar hukum untuk membangun sektor nirlaba Indonesia yang sehat.
RED
Ilustrasi: HGW

DPR telah mengetok palu sidang paripurna untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU. Bagian dari sejarah Indonesia ini disetujui setelah sidang paripurna DPR melalui mekanisme voting. Pada akhirnya, keputusan politik menghasilkan bahwa yang setuju lebih banyak daripada yang tidak setuju.

 

Fraksi yang menyetujui antara lain PDIP, PPP, Golkar, PKB, NasDem, Hanura dan Demokrat. PPP, PKB dan Demokrat menerima Perppu dengan catatan agar DPR bersama pemerintah segera merevisi Perppu yang baru disetujui itu. Sedangkan tiga fraksi lainnya menyatakan tidak setuju yakni Gerindra, PKS dan PAN. Selanjutnya, Perppu yang telah disetujui jadi UU itu tinggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Perlu diingat, persetujuan Perppu Ormas menjadi UU meninggalkan permasalahan bagi sebagian pihak. Misalnya saja Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang status badan hukumnya telah dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Perppu. HTI telah menggugat SK pencabutan tersebut ke PTUN Jakarta. Di sisi lain, persoalan Perppu Ormas pun telah bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa pihak tercatat menjadi pemohon gugatan. Dengan disetujuinya Perppu menjadi UU, maka bola panas persoalan ini bergulir ke MK dan PTUN Jakarta.

 

Judicial review Perppu yang nyatanya telah disetujui jadi UU menimbulkan polemik baru. Apakah MK akan menerima atau menolak judicial review, tinggal menungu keputusan para “Pengawal Konstitusi”. Hal serupa juga ada di tangan PTUN Jakarta, apakah mengabulkan gugatan para pemohon yakni HTI atau tidak.

 

Penting diingat, upaya-upaya hukum ini harus dihormati meski Perppu Ormas telah disetujui menjadi UU. Jika pada akhirnya gugatan HTI di PTUN ditolak, dampak hukum khususnya masalah eksekusi menjadi persoalan baru. Bagaimana nasib aset HTI yang telah berbadan hukum tersebut?

 

Biasanya aset berbadan hukum sudah atas nama badan hukum tertentu, bukan perseorangan. Dengan dicabutnya badan hukum, maka para pengurus Ormas tak bisa mengakses sehingga dampak hukum ini menjadi persoalan lanjutan yang perlu diselesaikan di tingkat implementasi.

 

Belum lagi munculnya kerancuan rezim hukum bagi badan hukum berbentuk yayasan dan perkumpulan. Di satu sisi mesti patuh pada UU Ormas, di sisi lain ada mekanisme badan hukum yang dilewati baik di UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun sesuai Staatsbald Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua