Jumat, 10 November 2017

Kiprah SSEK dan ‘Warisan’ Advokat Asing



Keempat, advokat asing dilarang menangani aspek hukum Indonesia, hanya boleh menangani aspek hukum internasional atau hukum negara asalnya. Kelima, advokat asing tidak boleh mewakili law firm tempatnya bekerja di luar maupun di muka pengadilan. Keenam, advokat asing berkewajiban memberi transfer of knowledge kepada advokat Indonesia dan memberi pengabdian pada pemerintah. Caranya, advokat asing harus memberi minimal 10 jam dalam satu bulan untuk memberi praktik jasa hukum probono.

 

Lalu, pembatasan ini pun kemudian dikukuhkan dalam Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Aturan itu menyebut lawyer asing dilarang beracara di pengadilan, membuka kantor jasa hukum atau perwakilan di Indonesia, hanya boleh dipekerjakan sebagai karyawan atau tenaga ahli (adviser/penasihat) setelah mendapat izin dari pemerintah, dan wajib memberi jasa hukum cuma-cuma dalam waktu tertentu.

 

Lebih lanjut, aturan ini dituangkan dalam Kepmenkumham Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Jasa Hukum secara Cuma-Cuma dalam Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum. Aturan ini mewajibkan firma hukum yang mempekerjakan advokat asing harus mendapatkan surat rekomendasi dari Menkumham.      

 

“Surat rekomendasi ini salah satu syarat menerbitkan izin mempekerjakan orang asing oleh Menteri Tenaga Kerja (IMTA/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Setiap tahun surat izin rekomendasi advokat asing ini biasanya diperpanjang,” ujar Kasubdit Hukum Perdata Umum pada Ditjen AHU Kemenkumham, Hendra Gurning di kantornya akhir Oktober lalu.

 

Hingga kini, ada sekitar 36 firma hukum Indonesia yang mempekerjakan seratusan advokat asing yang hampir sekitar 95 persen terkonsentrasi atau berkedudukan di Jakarta. Sisanya, sekitar 5 persen berkedudukan di pulau Jawa, seperti Kota Surabaya, Bandung. “Mereka hanya konsultan mengenai hukum internasional, arbitrase internasional, dilarang beracara di pengadilan. Advokat asing ini kan keluar-masuk, ada yang tidak perpanjang atau terus diperpanjang setiap tahun,” kata Hendra.     

    

Ira mengakui sejak awal berrdiri SSEK memang sudah melibatkan advokat asing. Advokat asing pertama yang bergabung di SSEK yakni Michael Davison Twomey (Amerika Serikat) pada 1992 yang merupakan teman Darrel R Johnson. Tiga tahun kemudian, bergabung Darrel Ray Johnson. “Saat awal berdiri kita merekrut expert (advokat asing) Mike Twomey dari New York pada 1992, kebetulan teman Darrel Johnson. Ini persis mengikuti (jejak) MKK (melibatkan advokat asing). Kalau Darrel bergabung di SSEK pada 1995,” lanjutnya.

 

“Belum lama ini, SSEK memiliki 5 advokat asing, tetapi Rick Emmersen sudah give up work. Sekarang ada 4 advokat asing yaitu Darrel Johnson, Mike Twomey, Jonathan Streifer, Michael Carl yang posisinya sebagai adviser. Izin advokat asing itu setiap tahun kita perpanjang,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1984) kelahiran Banda Aceh 27 Oktober 1959 ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua