Minggu, 12 November 2017

Strategi Australia, Jepang, dan Jerman Rampingkan Regulasi

Regulasi perlu terus dievaluasi agar tetap berguna untuk memfasilitasi tujuan negara.
Norman Edwin Elnizar
Harjono (paling kiri) dan pembicara lain dalam Konferensi Hukum Tata Negara Nasional ke-4. Foto: NEE

Apakah banyaknya regulasi sungguh suatu masalah dalam kehidupan berbangsa bernegara? Pertanyaan ini muncul jika mencermati pernyataan dari mantan Hakim Konstitusi yang tengah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), Harjono dalam pemaparannya di Konferensi Hukum Tata Negara Nasional ke-4 (KNHTN 4) Sabtu (11/11) kemarin.

 

“Banyak pun kalau itu memfasilitasi tidak jadi masalah, tapi yang masalah itu kalau banyak kemudian menghalangi tujuannya,” kata Harjono.

 

Dalam acara ini, sejumlah ahli hukum dari berbagai negara turut diundang. Para ahli hukum tersebut diminta untuk memberikan pengalaman mereka dalam merampingkan regulasi. Ada tiga ahli hukum di tiga negara seperti Australia, Jepang dan Jerman yang berbagi strategi mereka.

 

Simon Butt, Associate DirectorCentre for Asian and Pacific Law the University of Sydney(CAPLUS) menjelaskan, ada dua strategi yang biasa digunakan untuk menata regulasi di Australia. Pertama, schedule calling di mana dilakukan pencabutan regulasi secara terjadwal. Di Australia tiap tahun dilakukan pencabutan terjadwal oleh semua badan yang membuat regulasi itu sendiri di mana dianggap sebagai prestasi jika suatu instansi bisa mencabut sebanyak mungkin regulasi yang telah dibuat.

 

Pencabutan ini dilakukan teratur dengan menetapkan tanggal untuk meninjau ulang regulasi yang ada. “Tahun 2015 ada sekitar 1000 regulasi yang dibatalkan oleh badan yang membuatnya di Australia,” katanya.

 

(Baca Juga: Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi Jadi Prioritas Pemerintah)

 

Kedua, strategi sunset dalam pembuatan regulasi. Profesor yang memiliki spesialisasi hukum Indonesia ini menjelaskan bahwa ada ketentuan di Australia di mana suatu produk regulasi pada awalnya hanya berlaku untuk tujuh sampai 10 tahun. “Kalau tidak diperpanjang, otomatis tidak berlaku lagi,” katanya.

 

Strategi lainnya diungkapkan oleh Jepang. Yuzuru Shimada, profesor hukum dari Nagoya University menjelaskan, dalam pembentukan regulasi, otoritas Jepang bisa mencantumkan pasal yang menyatakan bahwa suatu regulasi akan dievaluasi berkala misalnya lima tahun sekali. “Setiap batas waktunya habis, dicek lagi, direview, diuji lagi, setiap lima tahun direvisi, apakah masih layak atau tidak,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua