Kapasitas lembaga pemasyarakatan sering disebut tidak lagi mampu menampung jumlah narapidana di seluruh Indonesia. Jumlah narapidana terus bertambah karena banyaknya putusan yang menghukum badan. Bahkan semakin banyak jenis tindak pidana, potensi memenjarakan orang kian besar. Demikian pula jika berkembang pandangan bahwa setiap pelaku korupsi harus dihukum penjara badan.
Masalah itu pula yang disinggung Romli Atmasasmita saat peluncuran buku terbarunya, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, di Jakarta, Selasa (07/11) pekan lalu. Ini adalah karya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu yang dihasilkan dari pengalaman, pengamatan dan pemahaman perbandingan hukum. Sebelumnya, Prof. Romli juga telah menulis buku Teori Hukum Integratif (2015) dan Analisis Ekonomi tentang Hukum Pidana (2016).
Sesuai bidang studi yang digelutinya selama ini, Romli melihat penegakan hukum pidana tak mengalami banyak perkembangan. Pola pikir yang bertahan adalah penegakan hukum dengan pemenjaraan badan. Padahal, Romli berharap hukum pidana itu ditegakkan secara bijak. Pemenjaraan badan sudah lama dianggap tidak efektif. “Pola berfikirnya lain bahwa selama ini hukuman segalanya, bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik, hukuman bisa menimbulkan kesejahteraan, keadilan sosial, ternyata enggak,” ujar Romli kepada wartawan.
(Baca juga: Tujuan Hukum ala Prof. Romli)
Ia berpendapat pola penghukuman selama ini lebih menyengsarakan rakyat dan membuat keadilan sosial tidak terwujud. Untuk kasus korupsi, misalnya, penanganannya dengan melakukan pemidanaan terhadap pelaku juga tak maksimal karena tidak banyak membantu mengembalikan kerugian keuangan negara. “Setelah saya teliti memang pemikiran kita yang tertuang dalam azas hukum pidana itu sudah kelewat zaman, kadaluarsa. Di negara Barat pemikiran seperti itu ditinggalkan secara perlahan. Amerika, Uni Eropa melihat apa manfaatnya. Nah ini perbedaan pola berfikir hukum pidana di negara-negara besar,” tuturnya.
Selain kurang bermanfaat, Romli mengatakan hukuman badan kepada pelaku tindak pidana telah menyerap uang negara cukup besar. “Itu tiga perempat anggaran Kemenkumham untuk Lembaga Pemasyarakatan dan seperempatnya untuk kebutuhan lain. Bayangkan,” imbuhnya.
Dalam buku terbarunya Romli menuliskan bahwa nilai (value) dari kemaslahatan memenjarakan setiap pelaku kejahatan tidak sebanding dengan aspek nilai filosofis, sosial dan terutama nilai ekonomi dari tujuan hukum di tengah masyarakat Indonesia. Ia memberi contoh jika setiap tahun ada 100 ribu orang narapidana, dan setiap orang dibiayai 15 ribu per hari, maka dalam setahun tergerus dana Rp547,5 miliar dari APBN, hanya untuk narapidana. Itu belum termasuk biaya perkara yang harus dikeluarkan negara sekitar 1,6 triliun untuk hukuman 3 tahun penjara dan Rp2,7 triliun untuk hukuman 5 tahun penjara.
(Baca juga: Kesejahteraan Napi dan Petugas Lapas Sama-Sama Memilukan).
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkhukam), Wiranto, menyebut kebiasaan masyarakat ikut berperan. Menurut dia, selama ini masyarakat lebih cenderung mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan masalah. Padahal, tidak semua kasus hukum seharusnya dibawa ke pengadilan dan bisa diselesaikan dengan melakukan musyarawah atau mediasi yang sesuai dengan budaya asli Indonesia.