Rabu, 15 November 2017

Advokat Boleh Tangani Perkara Sengketa Pajak Asalkan….

Kewajiban sertifikasi bagi kuasa hukum wajib pajak semata untuk melindungi kepentingan konsumen pajak dari para profesional yang tidak kompeten dan beritikad kurang baik.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Sidang uji ketentuan sertifikasi kuasa hukum (advokat) yang persyaratan diatur Menteri Keuangan sebagai syarat membela kliennya di Pengadilan Pajak melalui pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kembali digelar. Permohonan ini diajukan seorang advokat bernama Petrus Bala Pattyona lantaran dirinya pernah ditolak tiga kali beracara di Pengadilan Pajak.

 

Pasal 32 ayat (3a) UU KUP memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa wajib pajak. Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum wajib pajak oleh Menteri Keuangan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa; Peraturan Menteri Keuangan No. lit/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

 

Sementara Menteri Keuangan memiliki kewenangan absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di Pengadilan Pajak. Hal ini diatur Pasal 26 PMK No. 11/1PMK.03/2014 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik. Bunyinya, “Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik.”

 

Aturan ini, menurut Petrus menjadi sebab timbulnya potensi kesewenang-wenangan untuk mengubah, mengganti dan menghapus ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk tujuan mengintervensi kuasa hukum (advokat) yang ditunjuk secara sah oleh wajib pajak.

 

Persidangan permohonan ini sudah memasuki pemeriksaan saksi atau ahli. Dalam sidang yang digelar, Selasa (14/11) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), didengar beberapa ahli dari pemerintah diantaranya Guru Besar Perpajakan FISIP UI Prof Gunadi dan Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo.

 

Dalam keterangannya, Gunadi menilai advokat boleh menangani perkara sengketa pajak dengan syarat harus memiliki keahlian tertentu di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan lulus ujian sertifikasi pajak. Misalnya, proses sertifikasi brevet perpajakan.

 

“Setelah lulus sertifikasi, barulah dianggap kompeten memberi jasa profesional bidang perpajakan. Setelah mendapat izin konsultan pajak, baru dapat dengan sah dan resmi menjadi kuasa hukum wajib pajak dengan surat kuasa khusus,” ujar Gunadi di Gedung MK Jakarta, Selasa (14/11/2017). Baca Juga: Ketika Aturan Sertifikasi Advokat Pengadilan Pajak Dipersoalkan

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua