Rabu, 15 November 2017

Advokat Boleh Tangani Perkara Sengketa Pajak Asalkan….

 

Menurutnya, adanya aturan jasa penunjukan kuasa hukum perpajakan semata untuk melindungi kepentingan konsumen pajak dari para profesional yang tidak kompeten dan beritikad kurang baik. Dia menjelaskan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya memuat norma pendelegasian pengaturan secara teknis mengenai syarat penerima kuasa khusus serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa hukum wajib pajak.  

 

“UU KUP memilih regulasi minimal, sehingga dilakukan pendelegasian regulasi kepada Menteri Keuangan agar lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi saat ini,” kata dia.

 

Dijelaskan Gunadi, kuasa adalah pihak yang memahami masalah perpajakan, sehingga untuk dan atas namanya dapat membantu pelaksanaan hak dan kewajiban formal dan materil wajib pajak. “Kuasa wajib pajak dapat disamakan dengan profesional penunjang berfungsinya sistem perpajakan berdasar self assessment yang efektif dan efisien.”

 

Gunadi menerangkan pemilihan Indonesia menganut regulasi minimalis dalam sistem perpajakan lantaran belum majunya sistem administrasi perpajakan, seperti online system, sistem konsultan pajak, penerapan pembatasan administrasi wajib pajak. “Ini menjadikan belum waktunya mengatur profesi penunjang sistem perpajakan secara detil diatur dalam UU. Maka dari itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri keuangan,” katanya.

 

Menurutnya, ada tiga pendekatan pengaturan operasional pajak. Pertama, full regulation, seperti di Austria, China, Jerman, Jepang. Artnya, ada pemberlakuan monopoli praktik jasa perpajakan, seperti halnya lawyer dan akuntan yang memonopoli jasa hukum dan audit. Kedua, partial regulation, seperti di Amerika dan Australia, tidak memberikan monopoli pelaku jasa perpajakan, tetapi membatasinya dengan sistem listing dan anggota perkumpulan profesi dalam kerangka pengaturan yang lebih maju.

 

“Ketiga, no regulation, ini terjadi di banyak negara tanpa pengaturan khusus memberi kesempatan pemberi jasa perpajakan.”

 

Sementara Yustinus Prastowo menilai pemerintah berwenang mengatur bagaimana cara melindungi hak wajib pajak berdasarkan UU KUP. Seperti, Pasal 32 ayat (3a) UU KUP sudah memberi kelonggaran bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain (advokat) sepanjang kuasanya memenuhi kriteria atau syarat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua