Rabu, 15 November 2017

Advokat Boleh Tangani Perkara Sengketa Pajak Asalkan….

 

“Pembatasan ini penting, tidak saja melindungi kepentingan wajib pajak, tapi juga memastikan bahwa mereka adalah orang yang paham (perpajakan) dan justru tidak mengajari wajib pajak melakukan aggressive tax planning yang merugikan negara,” katanya.

 

Menurut Yustinus, pengacara, kuasa hukum pajak, ataupun kuasa wajib pajak pada Pengadilan Pajak merupakan profesi dengan lisensi yang berbeda-beda sebagaimana diatur masing-masing negara. Tentunya, masing-masing lisensi diperoleh dengan syarat dan prosedur yang berbeda.

 

“Dengan demikian, seorang pengacara/advokat tidak serta-merta secara otomatis bisa menjadi kuasa hukum wajib pajak. Sebaliknya, tidak serta-merta pula seorang konsultan pajak bisa menjadi kuasa hukum wajib pajak tergantung bagaimana pemerintah mengaturnya,” kata dia.

 

Di luar persidangan, ahli pemerintah lainnya, Krismantoro yang juga anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menegaskan siapapun boleh menangani sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, seperti advokat, asalkan ia lulus ujian sertifikasi perpajakan terlebih dahulu dan berpredikat sebagai konsultan pajak, dan memenuhi syarat ketentuan lain.  

 

Sebelumnya, terdapat pula pengujian UU KUP yang dimohonkan oleh seorang Advokat bernama Cuaca. Dia menguji dua pasal sekaligus yakni Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak. Cuaca menilai aturan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak, pihak wajib pajak akan berhadap-hadapan atau melawan Menteri Keuangan (Dirjen Pajak).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua