Sabtu, 18 November 2017

Keberadaan Sipol Tetap Dibutuhkan dalam Administrasi Pendaftaran Parpol

Meski tidak diatur dalam UU, namun diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Tanpa Sipol Panswas bakal kesulitan melakukan pengawasan secara maksimal.
Rofiq Hidayat
Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto. Foto: youtube.com

Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan Sistem Informasi Politik (Sipol) yang tidak termasuk instrumen pendaftaran partai politik dianggap sudah tepat. Sebab Sipol tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR Yandri Susanto kepada hukumonline, Jumat (17/11).

 

“Iya jadi apa yang dilakukan (dengan putusan majelis sidang) Bawaslu sudah benar dan mengacu UU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Sipol kita harus apresiasi,” ujarnya.

 

Sedari awal, Yandri kerap mengutarakan Sipol memang sebagai terobosan dalam memantau pendaftaran partai pemilu. Bahkan menguntungkan bagi para partai politik. Selain itu dengan mekanisme Sipol, administrasi menjadi lebih sederhana. Sebab sebelum adanya Sipol mekanisme pendaftaran memang masih bersifat manual.

 

Namun demikian, mekanisme pendaftaran melalui Sipol hanya sebatas terobosan dan belum diatur dalam UU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjadi persoalan bila mekanisme Sipol dijadikan syarat dalam mendapatkan status lolos tidaknya partai politik. Melalui putusan majelis sidang Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik secara fisik sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 dan Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

 

Kendati demikian keberadaan Sipol tetap dibutuhkan. Misalnya, kata Yandri, dengan sistem Sipol dapat mengetahui politisi partai yang terdaftar di partai tertentu. Sedangkan dengan sistem manual cukup sulit memeriksa satu persatu status politisi partai yang terdaftar di partai politik. “Tapi memang Sipol tidak disyaratkan menjadi persyaratan dalam UU untuk orang ikut atau tidak ikut dalam Pemilu,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpandangan dari aspek tata negara, Bawaslu sudah menyetarakan kewenangannya dengan Mahkamah Agung yang menguji kebijakan KPU. Menurutnya, secara administrasi akibat putusan Bawaslu tidak berada pada posisi yang tegas terhadap Sipol.

 

Bawaslu mengakui kalau Sipol penting, tapi bukan saat pendaftaran sehingga muncul pertanyaan kapan partai akan mengisi dan memulai memodernkan diri secara administrasi?,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua