Senin, 20 November 2017
Cerita Topo Santoso Awal Menjabat Dekan FHUI dan Tantangan ke Depan
Memimpin fakultas bukanlah tanpa hambatan maupun tantangan.
Norman Edwin Elnizar
Cerita Topo Santoso Awal Menjabat Dekan FHUI dan Tantangan ke Depan
Dekan FHUI Prof. Topo Santoso. Foto: RES

Dalam memimpin Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) periode 2013-2017, Prof. Topo Santoso mengisahkan banyak hal yang dialaminya. Kisah tersebut disampaikan Topo dalam pidato pertanggungjawaban publik dekan FHUI yang digelar di kampus UI, Depok, Jumat (17/11).

 

Selama menjabat sebagai dekan, Topo menyampaikan lika-liku yang dihadapi pun beragam. Dari mulai kelemahan hingga tantangan yang harus diantisipasi dekan FHUI selanjutnya. UI telah memilih pengganti Topo sebagai Dekan FHUI, yakni Melda Kamil Ariadno. Melda terpilih sebagai dekan baru periode 2017-2021 setelah melalui proses seleksi.

 

Topo mengingatkan, memimpin fakultas bukanlah tanpa hambatan maupun tantangan. Pada awal ia menjadi dekan, sejumlah kelemahan dapat terlihat. Mulai dari lemahnya bidang atmosfer akademik, lemahnya kuantitas dan kualitas riset, lemahnya penyerapan anggaran yang hanya mencapai 50 persen tiap tahun, kelemahan manajemen yang belum modern, kelemahan kegiatan dan prestasi mahasiswa, sarana dan prasarana hingga belum adanya unit pelayanan dokumen dan kearsipan, kurangnya soliditas antar staf pengajar, kurikulum yang perlu di-update, kurangnya kebersihan kampus serta humas dan media yang kurang berkembang.

 

Namun, serangkaian kelemahan tersebut mulai terkikis lantaran kerja keras manajemen FHUI yang didukung seluruh dosen, karyawan, mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya. “Dalam kurun waktu tersebut dalam bidang akademik terus meningkat prestasinya,” kata Topo.

 

Serangkaian prestasi yang dicapai selama ia menjabat antara lain mempertahankan akreditasi A untuk semua program studi S1, S2, dan S3. Bahkan untuk akreditasi S1 meraih nilai akreditasi tertinggi untuk Ilmu Hukum se Indonesia. FHUI juga telah memiliki program Kelas Khusus Internasional sejak 7 tahun lalu, dan sejak 2016 telah memiliki satu program joint degree bergelar SH dan LLB dengan University Canberra, Australia.

 

“Saat ini sedang dalam pembahasan double degree SH dan LLB dengan Universitas Maastricht dan Universitas Groningen di Belanda. Untuk double degree pada tingkat master saat ini juga sedang dalam penggodokan, begitu juga untuk Doktor,” tambahnya.

 

Dalam Bidang riset dan publikasi, FHUI telah memiliki tiga jurnal yang memiliki reputasi. Satu jurnal nasional yang tengah melakukan reakreditasi yakni Jurnal Hukum dan Pembangunan serta dua jurnal internasional terindeks di Heinonoine yakni Indonesia Law Review  (ILREV) dan Indonesian Journal of International Law (IJIL).

 

Sedangkan dalam bidang manajemen, keuangan, sarana dan prasarana serta SDM, lanjut Topo, telah terjadi banyak peningkatan. Saat ini program sarjana FHUI telah bersertifikat ISO 9001: 2015. Ia berharap manajemen yang telah terstandarisasi ini akan meningkatkan kepuasan bagi mahasiswa, pengguna lulusan serta masyarakat luas yang berhubungan dengan FHUI.

 

Dari segi penyerapan anggaran, sejak 2016 yang lalu penyerapannya meningkat dari 50 persen menjadi 86 persen. Untuk sarana/prasarana serta fasilitas, Topo mengatakan, peningkatan juga dirasakan oleh FHUI. Mulai adanya sarana bagi penyandang disabilitas,  seluruh gedung terakses lift, taman-taman yang indah dan terawat, serta lebih dari 80 cctv untuk aspek keamanan. FHUI juga ketat menerapkan kawasan non smoking kampus.

 

“Yang menarik dan membuat inspirasi bagi banyak kampus lain adalah, terdapat 25 renovasi dan pengadaan sarana/prasarana dan fasilitas yang 80 persennya didukung oleh para alumni FHUI yang berhasil. Dengan berbagai hal itu, maka atmosfer akademik yang sangat mendukung mahasiswa belajar dan beraktivitas serta dosen dalam mengajar dan melakukan riset menjadi makin meningkat,” ujarnya.

 

Selain itu, sejak 2014 FHUI juga telah memiliki unit pelayanan dokumen dan kearsipan. Tujuan unit ini agar dapat melayani permintaan dari berbagai pihak sesuai dengan ketentuan UU Kebebasan Informasi Publik. Meski capaian sudah dilakukan, Topo mengingatkan, ke depan ada tantangan yang harus diantisipasi dekan terpilih.

 

Menurutnya, persaingan perguruan tinggi di era global menjadi isu serius yang perlu dibenahi. FHUI masih cukup tertinggal dari fakultas hukum lain di dunia, bahkan juga di Asia dan Asia Tenggara. Di level dunia, FHUI belum mencapai level sebagai fakultas hukum elit.

 

“FHUI belum masuk jajaran 300 besar dunia sesuai pemeringkatan dari QS World Rangking. Dibandingkan FH dari National University of Singapore (NUS) serta Nanyang Technology University (NTU) keduanya dari Singapura serta FH University of Malaya dari Malaysia, maka FH UI masih tertinggal. Begitu juga dengan FH lain di Asia seperti Tokyo, Hongkong, Seoul, Beijing, dll,” tuturnya.

 

Ia berharap, dekan terpilih dapat membawa FHUI masuk jajaran elit yakni 300 FH terbaik dunia, 50 Asia dan 4 Asia Tenggara.  Jumlah guru besar tetap FHUI saat ini adalah 16 orang, diharapkan empat tahun mendatang dapat meningkat menjadi 20 guru besar, dan memiliki 70 persen dosen dengan gelar doktor.

 

Selain itu, jumlah artikel terindeks Scopus pada empat tahun mendatang diharapkan meningkat menjadi 10-20 artikel terindeks Scopus per tahun. Jumlah kolaborasi riset dengan berbagai mitra di luar negeri juga diharapkan terus meningkat. “Dengan berbagai tantangan ke depan bila dapat dihadapi maka reputasi FHUI secara internasional akan meningkat terus,” katanya.

 

Menurut Topo, FHUI sebagai fakultas yang menyandang nama negara (flagship institution) diharapkan juga dapat mendorong fakultas hukum lain di Indonesia agar sama-sama meningkat kualitas nya dalam menghadapi era persaingan global. Seiring dengan itu, FHUI juga terus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia.

 

Baca Juga:

 

Nahkoda baru FHUI, Sang Guru Besar Hukum Internasional

Setelah melalui proses asesmen akhir oleh pimpinan Universitas Indonesia pada Selasa  (14/11) di Ruang Rapat A Pusat Administrasi Universitas (PAU) UI Depok, Prof. Melda Kamil Ariadno terpilih sebagai Dekan baru Fakultas Hukum UI (FHUI). Dengan visi “Mewujudkan FHUI sebagai fakultas hukum ternama di kawasan Asia Tenggara”, Guru Besar Hukum Internasional ini sangat menekankan visinya dalam hal internasionalisasi.

 

Melda merancang beberapa tujuan strategis sebagai misinya antara lain peranan FHUI di Asia Tenggara, kualitas dosen & tendik meningkat, dan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Disamping memimpikan kualitas lulusan yang berintegritas, berpegang pada etika moral, serta cakap memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang profesinya.

 

Ia juga merancang pembentukan unit khusus internasionalisasi dan unit khusus peningkatan sitasi dalam mewujudkan visi misinya. Lebih lanjut soal internasionalisasi, ia mempersiapkan program secondment dosen, yaitu program penempatan dosen di universitas luar. “Agar para dosen dapat mengambil pengetahuan praktik dan keahlian dari sistem pendidikan terbaik di luar negeri dan menerapkannya di kita,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi FHUI.

 

Profesor yang mendalami soal kemaritiman ini ingin menjadikan FHUI unggul di Asia Tenggara karena keilmuan dan kualitasnya.  Berbagai program visiting professor, scholar exchange, kesempatan  magang di dalam dan luar negeri secara terstruktur, serta sarana dan prasarana bertaraf  internasional tak luput dari rancangan kerjanya.

 

Pada saat yang sama, Melda berencana kembali mewajibkan program Kuliah Kerja Nyata (K2N) yang sudah lama dihapuskan dari mata kuliah wajib mahasiswa FHUI. K2N sendiri memiliki penekanan salah satunya penguatan wawasan sosial budaya serta cinta tanah air bagi mahasiswa dengan lingkup pengabdian masyarakat melalui serangkaian kerja sosial terstruktur. Nampak bahwa Melda bervisi internasional yang berorientasi penguatan nasionalisme.

 

Selamat atas tunainya mengemban tugas bagi Prof. Topo, selamat bertugas melanjutkan estafet kepemimpinan bagi Prof. Melda!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.