Selasa, 21 November 2017

Holding BUMN Pertambangan Bukan Upaya Swastanisasi

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembentukan induk usaha (holding) BUMN industri pertambangan untuk membenahi tata kelola industri pertambangan.
Nanda Narendra Putra
Gedung Kementerian BUMN. Foto: RES

Kantor Staf Presiden (KSP) meluruskan opini yang beredar mengenai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) BUMN industri pertambangan bukanlah upaya menjual aset negara kepada pihak swasta. Sebaliknya, rencana penyatuan empat BUMN tambang merupakan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola dan transparansi.

 

Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis pada KSP, Abraham Wirotomo menjelaskan bahwa rencana membentuk holding dengan menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk holding atas tiga BUMN tambang sesuai dengan Road Map Kementerian BUMN Tahun 2015-2019. Rencana tersebut bukanlah rencana yang instan seperti opini yang banyak beredar beberapa waktu belakangan ini.

 

“Kalau ini [dinilai] upaya privatisasi, ini salah. Ini hanya menyatukan,” kata Bram –sapaan akrab Abraham- di Jakarta, Senin (21/11) kemarin.

 

Bram menjelaskan, pembentukan holding BUMN industri pertambangan semata-semata dalam rangka memperbaiki tata kelola industri pertambangan dan untuk membuat industri ini jauh lebih transparan. Berdasarkan hasil Rapat Terbatas kabinet Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pembentukan Holding BUMN industri pertambangan mengerucut pada kesimpulan untuk menjadikan BUMN lebih profesional dan memiliki daya saing.

 

Selain itu, Bram menegaskan bahwa rencana tersebut juga tidak melanggar aturan lantaran payung hukumnya telah disahkan sejak tahun lalu melalui PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2016, diatur bahwa pemerintah pusat diperbolehkan mengalihkan saham milik negara pada BUMN atau PT kepada BUMN atau PT lain tanpa melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama dengan DPR.

 

“Saya tegaskan holding BUMN sama sekali bukan membuat sektor tambang dikuasai swasta, justru sebaliknya,” kata Bram.

 

Merujuk aturan tersebut, diatur bahwa kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal sebagian besar saham milik negara pada BUMN dialihkan kepada BUMN lain, maka BUMN lain tersebut menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus perusahaan induk dari BUMN sebelumnya atau lazim dikenal sebagai sistem induk.

 

Sistem induk tersebut wajib tetap mempertahankan saham dengan hak istimewa yang dimiliki negara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUMN yang menjadi anak perusahaan, dan antara lain meliputi hak untuk menyetujui empat hal.

 

(Baca Juga: Menakar Problem Konstitusionalitas Holding BUMN)

 

Empat hal tersebut, yakni pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris, pengubahan anggaran dasar, pengubahan struktur kepemilikan saham, dan penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. Di samping itu, Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 mengatur perlakuan yang sama antara anak usaha BUMN dengan BUMN, seperti penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan kebijakan khusus seperti pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu layaknya BUMN seperti perizinan, hak memperoleh pengelolaan lahan dan perluasan lahan serta kegiatan kenegaraan yang melibatkan BUMN.

 

Beberapa waktu belakangan beredar surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) RUPS-LB yang digelar 29 November 2017 mendatang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Kebetulan, tiga BUMN tambang yakni PT Aneka Tambang/Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dikabarkan membahas agenda salah satunya perubahan status dari persero menjadi non persero. Undangan tersebut seakan mengkonfirmasi rencana menjadikan ketiga perusahaan plat merah sebagai anak usaha dari Inalum.

 

“Jumlah saham yang dikuasai pemerintah tetap ditambah lagi dengan divestasi yang dikuasai Freeport yang akhirnya pemerintah Indonesia bisa miliki 51 persen saham Freeport. kita semakin mendekatkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945," kata Bram.

 

Sekadar mengingatkan, pemerintah sebelumnya pernah mengatakan bahwa holding BUMN industri pertambangan ini punya tujuan salah satunya untuk membiayai pelepasan saham Freeport. Namun, satu hal yang pasti, bila pihaknya yakni Kementerian BUMN ditugasi untuk mengambil alih, maka tugas tersebut akan dijalankan.

 

(Baca Juga: Dinilai Bertentangan dengan UU, KAHMI Uji Materi PP Holding BUMN)

 

Freeport sebagaimana diatur PP Nomor 1 Tahun 2017 wajib melakukan divestasi secara bertahap paling sedikit 51% dari total sahamnya sejak akhir tahun kelima sesuai tahun produksi. Bahkan, skema ini berlaku juga buat setiap pemegang IUP dan IUPK, termasuk pemegang saham yang melakukan tahap eksplorasi serta tahap operasi produksi yang dimiliki atau dikuasai penanam modal asing.

 

Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa proforma keuangan holding BUMN industri pertambangan bila diasumsikan menggunakan laporan keuangan per Desember 2015, akan memiliki total aset, liabilitas, dan ekuitas masing-masing Rp106 triliun, Rp24 triliun, dan Rp82 triliun. Total aset itu tentunya sudah disatukan antara Antam, Timah, Bukit Asam, dan Freeport dengan skema persentase masing-masing.

 

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, lanjut Budi, cadangan sumber daya mineral dan batubara sebagian besar masih dikuasai oleh swasta. Baik itu batubara, emas dan tembaga, bijih nikel, bijih bauksit rata-rata hampir separuhnya dari total cadangan tersebut dikuasai oleh pihak swasta. Selain hal itu, skala usaha BUMN industri pertambangan juga masih lebih rendah baik di domestic maupun regional dari perusahaan swasta.

 

“Kalau ingin menguasai cadangan yang banyak, caranya ada dua: kita beli atau eksplorasi. Size dari perusahaan tambang kita kecil. Kalau kita mau kuasai cadangan mineral, makanya kita harus holding. Kalau holding ngga terjadi, bagaimana kita mau beli,” kata Budi.

 

Makanya, Budi menegaskan bahwa rencana holding BUMN industri pertambangan ini jangan sampai gagal. Pasalnya akan ada banyak keuntungan yang didapat setelah dibentuk induk usaha ini. Antara lain, dengan dilakukan holding, maka perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia dapat diakuisisi. Dengan begitu, risiko akan bisa diminimalisir saat melakukan investasi besar sepanjang posisi keuangan suatu perusahaan tersebut kuat. Sebab, perusahaan pertambangan skala kecil justru punya rata-rata biaya operasional yang lebih besar.

 

“Nggak harus 100% di kita. Kita bisa joint venture juga dengan mereka atau dengan yang lainnya. Skemanya banyak opsi, terbuka opsi. Tapi sekali lagi, penugasan itu belum ada sampai sekarang. Terus terang belum kepikiran di kita, karena kan wewenanganya ada di Kementerian ESDM. Tapi kalau nanti ditugaskan, ya dijalankan,” kata Budi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua