Rabu, 22 November 2017
Sebulan Anies-Sandi, LBH Jakarta Sampaikan Tiga Catatan
Tidak tegas terhadap penghentian reklamasi teluk Jakarta, penggusuran paksa, dan belum optimal mendamaikan warga Jakarta yang terbelah ketika Pilkada.
Ady TD Achmad
Demo tolak reklamasi Teluk Jakarta. Foto: RES

Sudah lebih sebulan Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Gubernur Anis Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno. LBH Jakarta bersama jaringannya mengajak seluruh warga Jakarta untuk mengawasi dan mengkritisi segala kebijakan yang diterbitkan pemerintah provinsi Jakarta dengan landasan HAM. Warga Jakarta perlu dilibatkan dalam membuat kebijakan.

 

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, sedikitnya punya 3 catatan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi Jakarta dalam sebulan terakhir. Pertama, belum ada ketegasan terkait janji kampanye untuk menghentikan reklamasi. Bahkan dia melihat ada indikasi ‘tawar-menawar’ yang ujungnya moderasi tuntutan masyarakat. Itu terlihat dari usulan pendukung Anies yang menyebut pulau yang sudah terbit izinnya dibiarkan. Padahal, izin itu mestinya dicabut sebagaimana ide yang diusung pasangan Anies-Sandi ketika kampanye.

 

Kedua, pemerintah provinsi Jakarta belum memberi perlindungan terhadap warganya. Seperti kasus kekerasan yang menimpa warga di pulau Pari, Kepulauan Seribu dan penggusuran paksa di Cideng, kawasan banjir kanal barat beberapa waktu lalu. Alghif berpendapat ada pengembangan bisnis di sekitar pulau seribu yang berdampak negatif bagi masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Itu terbukti dari kekerasan yang menimpa warga di pulau Pari. Dalam peristiwa itu diduga terjadi pemukulan oleh aparat keamanan terhadap warga yang menolak pemasangan plang bertuliskan ‘milik perusahaan.’

 

(Baca juga: Berbincang tentang Hukum Bersama Gubernur Anies Baswedan: Hukum Harus Realistis)

 

Kehadiran bisnis perusahaan di kawasan Kepulauan Seribu itu menurut Alghif bukan hanya mengancam kehidupan nelayan tapi juga usaha mandiri warga di bidang pariwisata. “Saat kampanye Anis pernah menyebut akan berkantor di Kepulauan Seribu. Sayangnya sebulan dia memimpin Jakarta belum ada perlindungan oleh pemerintah provinsi bagi warga di sana,” katanya di Jakarta, Selasa (21/11).

 

Alghif mengingatkan sewaktu kampanye Anies-Sandi punya ide untuk melakukan penataan kota dengan memperhatikan hak warga negara. Sekalipun warga tersebut menempati lokasi yang bukan miliknya secara legal formal. Dalam melakukan penataan kota, Alghif menekankan pemerintah telah meratifikasi Kovenan Hak Ekosob lewat UU No.11 Tahun 2005. Kovenan itu mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab untuk menjamin warga negara tidak kehilangan tempat tinggal dan tidak berkurang kualitas hidupnya dan keluarganya.

 

Komentar Umum Kovenan Ekosob pada bagian Penggusuran Paksa, dan Tempat Tinggal yang Layak, kata Alghif, menjelaskan penggusuran tidak boleh menyebabkan warga terdampak menjadi tidak memiliki tempat tinggal. Berbagai aturan itu harus dipatuhi pemerintah provinsi Jakarta dalam melakukan penggusuran. “Sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak peduli nasib warga pasca penggusuran merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajibannya menjamin kesejahteraan warganya,” tukasnya.

 

Menurut Alghif ada praktik yang patut ditiru oleh Anies-Sandi dalam melakukan penggusuran di Jakarta. Misalnya, dalam kasus penolakan warga Petukangan, Jakarta Selatan, terhadap penggusuran yang dilakukan pemerintah provinsi Jakarta untuk membangun jalan tol ke bandara Soekarno-Hatta. Kemudian warga menggugatnya ke pengadilan dan menang.

 

Ketika itu Gubernur Joko Widodo berulang kali melakukan musyawarah dengan warga yang menolak penggusuran. Akhirnya masyarakat menerima untuk digusur dengan mendapat kompensasi yang disepakati. Dari peristiwa itu Alghif berharap Anies-Sandi menjalin komunikasi yang baik dengan warga dalam membuat kebijakan.

 

Ketiga, Alghif belum melihat gestur politik Anies-Sandi untuk mendamaikan warga Jakarta yang sempat terbelah akibat Pilkada. Walau Anies sempat meresmikan gereja dan pura di Jakarta, tapi itu tidak cukup. Anies-Sandi harus memberi pernyataan yang tegas kepada pendukungnya termasuk elit politik untuk menghilangkan perbedaan yang timbul ketika Pilkada. “Mereka harus menegaskan kepada pendukungnya untuk tidak membawa politik identitas,” usulnya.

 

(Baca juga: Begini Keluhan Korban Penggusuran di Sidang MK)

 

Sekalipun Anies-Sandi baru memimpin Jakarta selama sebulan, menurut Alghif mereka bisa membuat regulasi yang mewujudkan apa yang telah dijanjikan ketika kampanye. Warga Jakarta berhak menuntut kepada Gubernur dan Wakil Gubernurnya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Jakarta.

 

Anggota Jala PRT, Leni Suryani, mendesak Anies-Sandi segera mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Jakarta. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur itu saat kampanye pernah berjanji untuk menerbitkan peraturan tersebut. “Kami sudah bertemu Anies-Sandi ketika kampanye, mereka berjanji untuk membuat peraturan itu,” ujarnya.

 

Leni menjelaskan PRT di Jakarta sangat rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi karena tidak ada regulasi yang melindungi. Oleh karenanya Perda itu perlu menegaskan posisi PRT sama seperti pekerja di sektor formal yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan. Misalnya, ada upah layak, dan libur. Tercatat DKI Jakarta menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Banten dan Jawa Timur dalam menggunakan jasa PRT.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.