Rabu, 22 November 2017

Peluang UU Penetapan Perppu Ormas Masuk Prolegnas Prioritas 2018

DPR menunggu penomoran UU Penetapan Perppu Ormas, naskah akademik, dan draft RUU.
Ady TD Achmad

DPR telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi UU. Selanjutnya secara prosedural, tinggal pengundangan sekaligus pemberian nomor. Walau belum disematkan nomor, UU itu berpotensi jadi bagian dari 50 RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2018.

 

Anggota Komisi III DPR sekaligus Badan Legislasi (Baleg), Arsul Sani, mengatakan Baleg telah menyepakati ada 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2018. Dari puluhan RUU itu salah satunya revisi UU Penetapan Perppu Ormas. Tetapi bukan berarti tak bisa masuk. Salah satu RUU yang masuk list dalam 50 RUU dalam daftar itu sudah ada yang disahkan, yakni perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

 

Revisi atau perubahan UU PPTKLN sudah disetujui jadi Undang-Undang (UU PPMI), sehingga daftar RUU berkurang satu. Di sinilah peluang memasukkan pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 jadi prioritas di 2018. “UU PPTKILN sudah disahkan (menjadi UU PPMI), maka nanti diganti dengan RUU Perubahan UU Penetapan Perppu Ormas,” kata Arsul dalam diskusi di Jakarta, Senin (20/11).

 

(Baca juga: Akhirnya, DPR Setujui Perppu Ormas Jadi UU)

 

Selanjutnya, daftar prolegnas prioritas 2018 yang telah disepakati Baleg itu tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR. Selain penomoran dan pengesahan di paripurna, Arsul mengatakan revisi UU Eks Perppu Ormas itu juga menunggu adanya naskah akademik dan draft RUU.

 

Politisi PPP itu mengatakan fraksinya mencatat sedikitnya ada 4 isu yang patut direvisi. Pertama, prosedur pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Untuk menindak ormas yang anti NKRI dan Pancasila, proses peradilannya bisa dipersingkat jangka waktunya atau diproses di pengadilan tingkat tertentu. Kedua, perlu diatur mekanisme yang nyata untuk melakukan pembinaan terhadap ormas yang dianggap menyimpang. Ketiga, jika ancaman pidana tetap dipertahankan, harus selaras ketentuan yang telah disepakati dalam RKUHP. Keempat, pemerintah tidak boleh sendirian menilai apakah sebuah ormas anti NKRI atau Pancasila. Patutnya dibentuk tim yang melibatkan masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap ormas tersebut.

 

Peneliti PSHK, Ronald Rofiandri, mengusulkan agar semangat yang menjadi dasar untuk revisi itu evaluasi terhadap empat tahun pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Karena itu, yang dibahas dalam revisi nanti diharapkan bukan hanya ketentuan yang diatur dalam Perppu tapi juga UU Ormas. Menurutnya selama ini penerapan UU Ormas belum optimal. UU Ormas belum efektif mencegah ormas radikal sekalipun telah diterbitkan peraturan teknis mengenai pengawasan ormas.

 

Asas contrarius actus dalam UU Ormas, yang memberi kewenangan pemerintah untuk memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi, juga perlu dikaji ulang. Menurut Ronald itu tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pemberian status badan hukum bukan sekadar administratif tapi membentuk subjek hukum baru. Dalam subjek hukum melekat hak dan kewajiban. “Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan,” papar Ronald.

 

(Baca juga: Menanti Revisi UU Ormas)

 

Selain itu Ronald mengusulkan revisi UU Penetapan Perppu Ormas itu juga mengatur perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Menurutnya ormas bukan badan hukum, tapi hanya menyandang status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan jajaran Kementerian Dalam Negeri seperti Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

 

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menyebut rencana revisi UU Penetapan Perppu Ormas itu menunjukan DPR dan pemerintah paham ada persoalan dalam peraturan tersebut. Perppu Ormas dinilai berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena memberi ruang besar bagi kekuasaan untuk membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Pemerintah harus mengedepankan terbukanya ruang untuk kebebasan berekspresi, pembatasan yang dilakukan harus menggunakan cara yang tepat, salah satunya pengadilan.

 

Al khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terutama di daerah terhadap ormas. Mengacu Perppu Ormas, pemerintah daerah bisa membubarkan organisasi anti korupsi, peduli lingkungan, dan HAM dengan menuding organisasi tersebut anti Pancasila. Tak ketinggalan Al mengusulkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Penetapan Perppu Ormas dihapus, lebih baik mengacu ke KUHP.

 

Mengingat pentingnya revisi UU Penetapan Perppu Ormas, Al menyebut koalisi masyarakat sipil dalam proses penyiapan naskah akademik dan draft RUU. Targetnya, awal tahun depan naskah akademik dan draft RUU selesai sehingga bisa disodorkan kepada DPR. “Kami juga masih membuka peluang untuk melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua