Rabu, 22 November 2017

DPR Pastikan RUU Pertanahan Mulai Dibahas Tahun Depan

Pembahasan diharapkan cukup dilakukan dalam satu atau dua kali masa sidang.
Nanda Narendra Putra
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali secara simbolik menerima DIM RUU Pertanahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil. Foto: NNP

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan menjadi salah satu RUU yang bakal dibahas Komisi II DPR RI tahun 2018 mendatang. RUU yang diusulkan pemerintah tersebut bakal fokus membahas sejumlah hal baru dan perubahan dari ketentuan sebelumnya.

 

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (22/11) hari ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan bahwa parlemen sepakat menjadikan RUU Pertanahan dibahas paling prioritas tahun mendatang. Paling lambat Januari 2018, RUU Pertanahan tersebut mulai dibahas dan diharapkan cukup dibahas dalam satu atau dua kali masa sidang.

 

"Kalau lancar bisa selesai satu dua kali sidang," kata Lukman di DPR, Rabu (22/11).

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali secara simbolik menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil. Penyerahan RUU Pertanahan juga disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

 

Dalam DIM RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN memberikan sejumlah usulan baru berupa pendalaman dan perubahan. Menurut Sofyan, usul agar RUU Pertanahan menjadi “UU positif” yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

 

"RUU Pertanahan juga sebagai Omnibus Law, harus dapat menjembatani harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tanah," kata Sofyan.

 

Beberapa usulan baru yang diberikan, antara lain penambahan hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah di mana menjadi keperluan seperti kepentingan infrastruktur publik. Pembentukan Bank Tanah juga diusulkan untuk menjamin kedaulatan negara atas tanah, mengontrol harga tanah dan menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan. 

 

Sofyan mengatakan usulan lain yakni hak pengelolaan sebagai hak atas tanah diberikan kepada instansi pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum Hak atas Tanah tanpa menganggu kelangsungan usaha. "Harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan," kata dia. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua