Jumat, 24 November 2017

Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan

 

“Dan, putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum  bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali,” ujarnya.

 

Terkait PERMA No. 5 Tahun 2017, Abdullah mengatakan, PERMA ini diperuntukan untuk sengketa pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

 

“Dan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

 

Baca Juga:

· MA Revisi Perma Terkait Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU

· MK: Terpidana-Terdakwa boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali…

· Mengintip Dasar Hukum Putaran Kedua dalam Pilkada

 

Ia menjelaskan objek sengketa proses pemilihan umum ini terkait keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

Menurutnya, gugatan sengketa proses pemilihan umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Gugatan dilayangkan akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu dan keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Gugatan ini, diajukan di pengadilan tempat duduk tergugat paling lama 5 hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujarnya.

 

Untuk gugatan yang kurang sempurna, lanjut Abdullah, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama tiga hari sejak gugatan diregistrasi pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tiga hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka majelis hakim dapat memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua