Jumat, 24 November 2017

Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan

 

“Putusan sengketa pemilihan umum di PTUN pun final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum bandung, kasasi atau peninjauan kembali,” tegasnya.

 

Selanjutnya, PERMA No. 6 Tahun 2017, Ia mengatakan PERMA ini untuk mempersiapkan hakim khusus dalam sengketa proses pemilihan umum atau hakim khusus tata usaha negara pemilihan umum yang selanjutnya disebut hakim khusus adalah hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum.

 

Nantinya, Ketua PTUN mengusulkan hakim PTUN yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh UU kepada Ketua MA untuk menjadi hakim khusus. Paling sedikit 3 hakim yang diusulkan oleh Ketua PTUN dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing pengadilan TUN.

 

Persyaratan untuk menjadi hakim khusus mengadili pemilihan umum adalah hakim karier yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum, dan telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun.

 

“Saat ini sedang diselenggarakan pendidikan hakim khusus di Pusat Diklat Hakim, Mega Mendung, Bogor, untuk mengantisipasi perkara sengketa pemilihan umum. Maka, dari itu perlu disiapkan hakim-hakim khusus yang menangani,” tandasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua