Jumat, 24 November 2017

OJK: Tidak Mudah Ungkap Beneficial Owner

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar penyelenggara jasa keuangan terutama financial technology (fintech) patuh menerapkan program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).
Nanda Narendra Putra
Gedung OJK di Jakarta. Foto: RES

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk melaporkan pihak penerima manfaat yang sebenarnya (Beneficial Owner). Meskipun kewajiban tersebut baru berlaku per Maret 2022 mendatang, penyelenggara Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending diharapkan melaporkan secara voluntary sejak mendapat izin dari otoritas.

 

Deputi Direktur Group Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) OJK, Rinto Teguh Santoso mengatakan bahwa otoritas berharap fintech tidak dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. OJK menghimbau kewajiban penyampaian beneficial owner sebagaimana POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dilakukan lebih dini dari waktu mandatory.

 

“Penyelenggara [fintech] harus memastikan transaksi tersebut apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk pihak lain, POJK 12/POJK.01/2017 mengharuskan idenfitikasi,” kata Rinto kepada hukumonline, Rabu (22/11) kemarin.

 

Menurut POJK Nomor 12/POJK.01/2017, penyedia jasa keuangan termasuk fintech wajib melakukan identifikasi dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channel). Prosedurnya sendiri mencakup beberapa cara seperti pengawasan aktif oleh direksi dan komisaris, pengendalian internal, sistem informasi, serta sumber daya manusia dan pelatihan.

 

(Baca Juga: Susun SEOJK Fintech Peer to Peer Lending, OJK Minta Masukan Pengusaha)

 

Terkait beneficial owner, program APU-PPT mewajibkan penyelenggara untuk melakukan identifkasi dan verifikasi nasabah serta calon nasabah baik perorangan, korporasi, atau perikatan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat profil risikonya. Dikatakan Rinto, program APU-PPT tersebut dilakukan tujuannya agar penyelenggara dapat mengetahui profil dari pengguna fintech peer to peer lending, baik sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman.

 

“Jangan sampai si pemberi pinjaman adalah perusahaan ‘ecek-ecek’ tapi bisa beri pinjaman jutaan dolar, itukan tidak pas,” kata Rinto.

 

Rinto melanjutkan, fintech bakal diwajibkan melaporkan secara berkala kepada OJK terkait nasib uang yang tersimpan di escrow account penyelenggara fintech apakah telah tersalur kepada penerima pinjaman atau misalnya uang itu kembalikan kembali ke pemberi pinjaman karena tidak tersalurkan kepada penerima pinjaman.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua