Jumat, 24 November 2017

Komnas Perempuan Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mencatat lahirnya beberapa bentuk dan terminologi penting yang berkaitan dengan hilangnya nyawa perempuan yang disebabkan oleh kekerasan berbasis gender.
M Dani Pratama Huzaini
Foto: DAN

Sehari menjelang peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyampaikan sejumlah agenda kampanye yang akan dilaksanakan selama 16 hari. Fokus kampanye yang akan dilaksanakan muai 25 November dan berkahir pada 10 Desember tersebut adalah mendorong negara untuk memperhatikan perlindungan korban melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

 

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amirudin, mengatakan bahwa alasan pihaknya mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satunya adalah karena di tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat lahirnya beberapa bentuk dan terminologi penting yang berkaitan dengan hilangnya nyawa perempuan yang disebabkan oleh kekerasan berbasis gender yang disebut dengan femisida (femiside).

 

Mariana menyebutkan, dalam pengamatan Komnas Perempuan sepanjang 2017, femisida terus berlanjut. “Pada tahun 2017 tentang bentuk kekerasan tersebut (femisida) terus berulang. Banyak di antaranya terjadi dengan (didahalui) kekerasan seksual,” terang Mariana dalam jumpa pers, Jumat (24/11), di Jakarta.

 

Selain femiside, Komnas Perempuan juga menemukan fenomena yang kuat di tahun 2017. Fenomena tersebut antara lain tentang kekerasan seksual melalui internet dan persekusi moral yang menghakimi perempuan dalam bentuk penganiayaan seksual (penggerebekan, penelanjangan, dan diarak di depan umum) yang membuat korban perempuan mengalami trauma berkepanjangan dan merupakan sinyal buruk penghakiman pada perempuan melalui agresi berbasis kebutuhan.

 

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniayanti Chuzaifah, kekerasan seksual semakin terlihat bertambah kasus, pola maupun caranya yang keji. “Atas fenomena tersebut, dalam rangka peluncuran kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 ini, Komnas Perempuan menyerukan kepada Negara maupun masyarakat terkait beberapa hal,” ujar Yuniyanti.

 

Hal-hal tersebut antara lain, Pertama, Negara terutama parlemen untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tidak mengabaikan hal-hal prinsip mengenai perlindungan dan pemulihan korban.

 

Kedua, Presiden Republik Indonesia agar memperhatikan kebutuhan perempuan korban untuk membangun, menjaga, memelihara dan membantu ruang-ruang pengaduan untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual dengan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kapasitas yang memadai tentang kekerasan berbasis gender, termasuk dukungan budget bagi Lembaga layanan berbasis komunitas di luar yang dikawal negara.

 

Ketiga, Pemerintah maupun masyarakat untuk terus menerus mengawal proses RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar disahkan dengan mengawal agar prinsip-prinsip kunci perlindungan korban menjadi prioritas. Keempat, masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan kampanye untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, termasuk terlibat dalam mencegah kekerasan pada orang-orang dekat di ranah personal, domestik, komunitas maupun negara.

 

Kelima, mengimbau kepada media untuk membuat pemberitaan kekerasan seksual dengan perspektif korban, dan tidak mengeksploitasi korban. Keenam, menyerukan pelaporan dan pendataan kasus-kasus femiside, terutama di kepolisian, dengan membuat data terpilah, serta melihat dimensi kekerasan berbasis gender, agar menjadi acuan pencegahan dan perlindungan.

 

(Baca Juga: Ancaman Hukum Bagi Pelaku Persekusi Seksual Justru Berpotensi Menyerang Korban)

 

Terpisah, dalam penelitiannya selama 2011 hingga 2016, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, menemukan fenomena berupa angka kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban atau keluarganya menyerupai fenomena “gunung es”. Sebanyak 93% penyintas (korban) pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Hanya 1 % penyintas yang memilih jalur hukum.

 

Sepanjang 2011-2016, terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang di potret oleh MaPPI. Misalnya pada 2011, seorang pejabat kepala daerah di Provinsi Bengkulu dilaporkan atas tuduhan perkosaan. Karena laporannya, pada tanggal 26 Juni 2011 korban diculik oleh pelaku dan dibawa oleh 3 orang suruhan pelaku ke Jakarta untuk disekap.

 

Selama penyekapan berlangsung, korban mengalami berbagai kekerasan dan kembali mengalami perkosaan yang dilakukan oleh salah seorang suruhan pelaku. Selama disekap, disebarkan isu bahwa korban melarikan diri ke Jakarta dan menjadi istri simpanan. Akibatnya, korban diceraikan oleh suaminya dan terpisah dari ketiga anaknya.

 

Pada tahun 2012, terjadi perkosaan terhadap seorang TKI berusia 25 tahun asal Batang, Jawa Tengah. Dalam laporannya, korban diperkosa oleh 3 orang polisi Malaysia. Dari pegakuannya, ternyata pemerkosaan terhadap perempuan Indonesia bukanlah yang pertama kali terjadi.

 

Kemudian di tahun 2013, seorang anak perempuan berusia 6 tahun menginggal dunia di RSU Persahabatan Jakarta. Petugas medis yang menanganai korban melaporkan kecurigaan adanya kekerasan seksual yang kemudian belakangan terungkap bahwa pelakunya adalah ayah korban sendiri.

 

Pada 2014, seorang Mahasiswi di salah satu Universitas Negeri di Jakarta melaporkan seorang sastrawan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya. Hingga 2016, belum ada perkembangahn dari upaya penegakan hukum yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun.

 

Di 2015, seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri di Jakarta melaporkan dosennya karena disetubuhi. Setelah sama-sama bersumpah di bawah kitab suci, korban mengakui bahwa telah menjadi korban atas perbuatan pelaku. Sementara pelaku tidak mengakui tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Belum ada kabar lanjutan dari kasus ini.

 

(Baca Juga: Ini Catatan Komnas HAM Terhadap Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas)

 

Di tahun 2016, seorang siswi SMP di Rejang Lebong diperkosa beramai-ramai dan dibunuh oleh 14 orang pelaku dimana 7 pelaku masih dibawah umur. Masih di tahun yang sama, 22 siswa di Kecamatan Balapulang, Tegal diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh guru bahasa inggrisnya.

 

Dalam rekomendasi penelitiannya, MaPPI menekankan perlunya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual. Sejumlah alasan pentingnya rehabilitasi terhadap korban adalah; Pertama, menurut penelitiannya, MaPPI menemukan bahwa korban kekerasan seksual 26 kali lebih berisiko menjadi pecandu obat-obatan dan alkohol.

 

Kedua, kekerasan seksual membuat korban berpikir bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri. Ketiga, korban harus menanggung perasaan malu bahkan mendapatkan teror dari pelaku, keluarga pelaku, maupun masyarakat sekitar. Keempat, menimbulkan rasa takut berhadapan dengan orang yang mirip dengan pelaku atau berada di tempat asing.

 

Kelima, korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang dialaminya. Keenam, rasa kehilangan kontrol atas tubuh sendiri menghasilkan perasaan sedih, hilang harapan, dan kehilangan rasa percaya diri yang berujung depresi serta ketakutan yang tidak jelas asalnya. Ketujuh, pada korban anak, berdampak pada adanya kekerasan lanjutan karena korban menjadi lebih sensitif dan rentan apabila dihadapkan kondisi yang mirip dengan kejadian yang dialaminya.

 

Delapan, sebagian besar ahli berpandangan bahwa kekerasan seksual tidak selalu tentang pemenuhan hasrat seksual, tapi lebih dari itu dikarenakan adanya keinginan pelaku untuk menguasai korban.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua