Rabu, 06 Desember 2017

Dugaan Lobi-Lobi di Balik Perpanjangan Jabatan Arief Hidayat

Pertemuan dilakukan melalui forum resmi saat masa reses DPR lalu meski di luar Gedung DPR. Menyambangi dan memenuhi undangan Komisi III dilakukan atas sepengetahuan Dewan Etik. Termasuk surat dilayangkan secara kelembagaan ke DPR. Anggota dewan serempak menampik adanya lobi bernuansa negatif.
Rofiq Hidayat
Ketua MK Arief Hidayat usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan untuk perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi periode 2018-2023 di Gedung DPR, Rabu (6/12). Foto: RES

Jalan Arief Hidayat meraih kursi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode kedua diterpa isu tak sedap lantaran ada tudingan dugaan lobi-lobi dengan anggota dewan. Tudingan itu pun berujung laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke Dewan Etik MK. Meski diterpa kabar miring, Arief tetap menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk perpanjangan masa jabatan 5 tahun ke depan (2018-2023).  

 

Komisi III DPR pun akhirnya masih memberi kepercayaan terhadap Arief untuk memangku jabatan hakim konstitusi untuk periode 2018-2023. Memang sepekan terakhir ini, sebelum Arief menjalani uji kepatutan dan kelayakan beredar kabar bahwa Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu diduga melakukan upaya lobi ke anggota dewan. Bahkan, disebut-sebut bargaining dengan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR yang tengah diadili MK.   

 

Namun, tudingan itu ditepis Arief Hidayat usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR. “Tidak ada lobi-lobi. Saya datang ke sini undangan resmi,” ujar Arief seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK periode kedua di Gedung DPR, Rabu (6/12/2017).

 

Ia menuturkan masa jabatannya sebagai hakim MK berakhir pada Maret 2018. Jika merujuk Pasal 26 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pengajuan masa perpanjangan 6 bulan sebelum masa jabatan periode pertama berakhir. Aturan ini yang menjadi rujukan Arief melayangkan surat atas nama lembaga (MK) ke DPR perihal bakal habisnya masa jabatan sebagai hakim MK pada Maret 2018.

 

“Jadi kalau ada pertanyaan, loh awal-awal belum selesai masa jabatan kok sudah ngirim surat, ya memang begitu menurut UU.  UU MK itu, 6 bulan sebelum (habis masa jabatan) harus sudah ngirim surat. Nah yang ngirim itu bukan saya pribadi, tapi lembaga,” dalih Arief.

 








Pasal 26



(1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) huruf c; atau b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.


 

Surat pengajuan perpanjangan itu pun dilayangkan pada November lalu ke DPR. Komisi III sebagai alat kelengkapan dewan bidang hukum pun menindaklanjutinya melalui rapat pleno. Ujungnya, seleksi hakim MK terhadap Arief pun disepakati digelar Desember 2017. Alhasil, Komisi III pun mengundangnya untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Menghadiri acara ini pun, Arief mengaku telah mengantongi izin dari Dewan Etik MK. Justru, kata Arief, Dewan Etik pun menilai langkah Arief sesuai dengan ketentuan UU MK.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua