Kamis, 07 Desember 2017

Pembahasan RKUHP Masih Menyisakan Banyak Persoalan

Mulai pending pembahasan pasal di Buku I, beberapa pasal belum disepakati di Buku II, hingga pembahasan semua pasal Buku II belum selesai seluruhnya. Apalagi, rumusan pasal yang telah disepakati kurang tersosialisasi dengan maksimal kepada masyarakat.
Rofiq Hidayat
Buku KUHP R Soesilo. Foto: SGP

Pembahasan terhadap Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus berlangsung. Namun, target penyelesaian pembahasan RKUHP pada Desember 2017 nampaknya bakal molor. Meski pembahasan pasal per pasalnya nyaris rampung, tetapi masih menyisakan sejumlah permasalahan yang mesti diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik.  

 

Pernyataan ini disampaikan anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Ajeng Gandini Kamilah di Jakarta, Kamis (7/12). “Walaupun Panja RKUHP dalam jadwal acara rapat Komisi III DPR telah menargetkan selesainya RKUHP pada akhir Desember 2017, tetapi target pembahasan mundur (dari jadwal yang ditargetkan),” ujar Ajeng.

 

Panja RKUHP memang telah membuat jadwal pembahasan secara rinci. Sayangnya, beberapa kali agenda pembahasan sesuai jadwal, namun tidak terlaksana. Alasannya sejumlah anggota Panja melakukan kunjungan luar negeri. Padahal pada 5 Desember lalu, Panja telah mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Agendanya, penyampaian laporan Ketua Panja RKUHP dan pengambilan keputusan serta penandatanganan naskah RKUHP.

 

“Namun Raker tersebut tidak terlaksana,” ujarnya. (Baca juga: RKUHP Bakal Jadi ‘Konstitusinya’ Hukum Pidana Nasional)

 

Hasil pantauan Aliansi, kata Ajeng, proses pembacaan ulang Buku I RKUHP telah dirampungkan tim pemerintah. Namun sayangnya masih terdapat sejumlah pasal yang belum disepakati alias pending. Padahal pasal-pasal dalam status pending sebenarnya menjadi ranah tanggung jawab Panja RKUHP untuk memutuskan.

 

Menurutnya, sejumlah pasal yang ditunda pembahasannya di Buku I awalnya terdapat sembilan hal. Dalam perkembangannya menyisakan dua ketentuan. “Yakni persoalan  hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dan pengaturan mengenai  hukuman mati. Hasil tim proofreader (pemerintah) Buku I yang telah disepakati Panja tersebut sudah dimasukkan ke tim perumus tim sinkronisasi Panja RKUHP,” ujarnya.

 

Selain itu, ada beberapa ketentuan pasal yang belum disepakati antara lain Pasal 2 RKUHP yang mengatur hukum yang hidup di masyarakat, Pasal 8 ayat (4) RKUHP tentang pengecualian pemberlakukan pidana mati bagi warga negara Indonesia di negara Abolisionis. Kemudian Pasal 14 ayat (3) tentang permufakatan jahat yang diancam pidana mati; Pasal 20 tentang pidana denda kategori I bagi pelaku percobaan tindak pidana; Pasal 21 ayat (2) tentang pidana maksimum 10 tahun bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua