Nampaknya, harapan Setya Novanto (Setnov) untuk bertahan di kursi Ketua DPR bakal pupus. Sejak berstatus tahanan KPK, jabatan Setnov sebagai ketua DPR mungkin tinggal kenangan. Begitu pula karier politiknya di partai yang dipimpinnya, Golongan Karya (Golkar).
Hal ini disebabkan Setnov bakal duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah diketahui jadwal sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang membelitnya. Kini, DPR pun tengah menanti sosok calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Prof Tjipta Lesmana menilai citra dan kepercayaan publik terhadap DPR agak menurun pasca Setnov tersandung kasus korupsi e-KTP. “(Citra) DPR ini memang sudah rusak. Segeralah diganti Setnov,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Komplek Parlemen, Kamis (7/12/2017).
Karena itu, dia menyarankan agar segera menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR termasuk Ketua Umum Golkar. “Meski tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Seharusnya) Pak Setnov secara gentle segera menulis surat pengunduran. Ini demi menyelamatkan wajah DPR,” ujarnya. (Baca Juga: Alasan Sulitnya Setnov Lengser dari Kursi Ketua DPR)
Soal sosok pengganti Setnov, menurutnya sosok ketua DPR yang baru harus bersih dan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Selain itu, sosok ketua DPR mesti mudah berkomunikasi dengan masyarakat agar. “Ketua DPR juga harus pinter ngemong seluruh fraksi di DPR,” ujarnya.
Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai DPR mesti dipimpin orang yang tidak memiliki beban dengan persoalan hukum termasuk tidak menjadi bagian dari fraksi Setnov di Golkar. Meskipun, kursi calon ketua DPR periode 2014-2019 masih menjadi jatah Golkar.
Karena itu, dia meminta Golkar agar tidak menunjuk nama yang calon ketua DPR secara sembarangan atau selektif. “Karena Golkar punya tanggung jawab (moral) memilih orang yang tepat yang bisa diterima semua fraksi dan mampu mengembalikan public trust kepada DPR,” sarannya.