Jumat, 08 December 2017

Setelah Pertambangan, DPR Dorong Holding BUMN Energi

Untuk holding migas, bila hanya Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal.
M. Agus Yozami
Gedung DPR. Foto: RES

Komisi VII DPR mendorong dibentuknya holding sektor energi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah terbentuknya usaha induk (holding) dari sektor pertambangan BUMN. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali mengapresiasi, dengan telah terbentuknya holding pertambangan, berdasarkan keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (8/12).



Menurutnya, pemerintah telah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional. "Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kami dukung, kami sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding BUMN Pertambangan," kata Syaikhul yang juga Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI.

 

Legislator asal Jawa Timur itupun meminta pemerintah untuk segera mewujudkan Holding BUMN di bidang energi. Menurutnya, Holding BUMN Energi cukup penting dilakukan. Holding Energi bisa dilakukan dengan menggabungkan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT PLN (Persero) sekaligus.

 

"Kalau bisa selanjutnya adalah Holding BUMN energi, Pertamina, PGN dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma Holding Migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal," jelasnya.

 

Lanjut dia, Komisi VII DPR saat ini sedang merivisi RUU Minyak dan Gas (Migas) dimana persoalan Holding Energi telah menjadi isu yang serius, termasuk wacana Holding BUMN Energi. "Dalam pembahasan RUU Migas wacana holding BUMN energi menjadi persoalan serius. Kami sih berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan Undang-undang Migas yang baru," katanya.

 

(Baca Juga: Antam, Bukit Asam, dan Timah Resmi ‘Lepas’ Status Persero)

 

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan Holding BUMN Migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018. "Setelah Holding BUMN Industri Pupuk, Holding BUMN Industri Semen dan Holding BUMN Industri Pertambangan, selanjutnya dalam waktu dekat segera terwujud Holding BUMN Migas," kata Rini Soemarno.

 

Menurut Rini, pembentukan holding migas dilakukan untuk meningkatkan daya saing BUMN dalam rangka menghadapi tantangan daya saing di sektor migas. Kebutuhan gas diproyeksikan mencapai lima kali lipat di tahun 2050, ketergantungan pada impor gas, harga gas yang relatif tinggi dan ketidakseimbangan sumber gas diharapkan dapat diatasi Pemerintah di masa datang. Dengan kombinasi keseimbangan BBM dan gas diharapkan ketahanan energi akan lebih baik.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, skema Holding BUMN Migas terdiri atas Pertamina sebagai induk holding dengan kepemilikan saham 100 persen dimiliki negara yang akan menguasai PGN sebagai anak holding melalui pengalihan 57 persen kepemilikan saham.

 

(Baca Juga: PP Holding BUMN Tambang Terbit, Pemerintah Kendalikan 4 Hal)

 

Strategi pelaksanaan holding migas di jangka pendek yaitu "quick wins" dengan mengintegrasikan Pertamina dan PGN yang dilanjutkan sinergi operasional dan komersial di jangka menengah dan panjang.

 

Tujuan holding BUMN Migas sudah seharusnya untuk memberikan nilai tambah kepada induk perusahaan, Pertamina dan juga kepada anak perusahaan yang baru, PGN. "Dengan adanya holding BUMN Migas, diharapkan Pertamina akan dapat memperluas jangkauan gas kepada masyarakat dan dunia usaha dengan harga yang kompetitif," ujar Edwin.

 

Ke depan, PGN akan menjadi tangan Pertamina dalam melaksanakan kegiatan bisnis gas dari hulu hingga hilir, termasuk transmisi dan distribusi gas alam. Selain itu, PGN sebagai anak holding Pertamina, diharapkan holding akan memiliki struktur neraca keuangan yang lebih kuat, sehingga memperlancar tugas Pertamina sebagai BUMN Energi untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam program ketahanan energi.

 

Proses pembentukan holding BUMN Migas saat ini masih dalam proses. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai holding migas telah melalui proses harmonisasi. Kajian bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tentang holding pun telah dimutakhirkan dan sedang dalam proses penyelarasan final. "Diharapkan pada triwulan I tahun 2018 semua proses holding BUMN Migas akan selesai," ujarnya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua