Sabtu, 09 Desember 2017

Terkait HAM,  8 RUU dalam Prolegnas 2018 Mesti Dikawal

Perlindungan hak asasi manusia mesti dipastikan penguatannya melalui sejumlah RUU di Prolegnas 2018 yang terkait dengan pemidanaan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Resmi sudah DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 melalui rapat paripurna. Sebanyak 50 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas. Beban kerja DPR di bidang legislasi kian berat. Terlebih, 2018 sudah masuk dalam tahun politik. Tantangan dalam merampungkan puluhan RUU tak saja menjadi beban DPR, namun pula pemerintah. Sejumlah catatan dan tantangan terhadap implementasi Prolegnas prioritas 2018 menjadi warning bagi DPR dan pemerintah.

 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono mengatakan terdapat delapan RUU yang menjadi sorotan dalam daftar Prolegnas 2018. Sebab kedelapan RUU tersebut memiliki keterkaitan erat dengan reformasi di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Selain itu juga terkait dengan hak asasi warga negara Indonesia.

 

Setidaknya ICJR memiliki empat catatan yang mesti menjadi perhatian bagi Panja dan tm pemerintah dalam membahas RUU yang masuk daftar Prolegnas 2018. Pertama, pemerintah dan DPR mesti memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia. Terutama dalam penggunaan instrumen pidana. “Serta pengaturan mengenai hukum acara pidana,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12).

 

Kedua, pemerintah mesti maksimal dalam menutup berbagai ruang yang berpotensi terjadinya kriminalisasi berlebihan. Sebab sejumlah pasal-pasal ‘karet’ yang tidak layak dihidupkan justru kembali diatur dalam RKUHP. Sebut saja, pasal penghinaan pada penguasa, presiden atau institusi negara, perluasan pidana zina, pidana minuman beralkohol sampai dengan pidana bagi pengguna dan pecandu narkotika.

 

Tak hanya itu, DPR dan pemerintah dalam merumuskan aturan pemidanaan mesti mempertimbangkan kebijakan alternatif pidana, selain pemenjaraan. Misalnya sanksi denda, kerja sosial, hingga pidana bersyarat. Ketiga, pemerintah dan DPR harus menguatkan perlindungan terhadap korban melalui perumusan pasal di sejumlah RUU Prolegnas 2018. Khususnya di tindak pidana terorisme dan kekerasan seksual.

 

“Korban harus menjadi kata kunci dalam semua pembahasan RUU,” ujarnya.

 

Keempat, DPR dan pemerintah mesti membuka akses bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembahasan kedelapan RUU yang terdapat dalam Prolegnas 2018. Walau pembahasan RKUHP yang dilakukan antara DPR dilakukan terbuka, tapi yang terjadi akses tertutup terhadap pembahasan yang dilakukan di luar DPR bersama pemerintah. Selain itu minimnya berkas rancangan pembahasan yang dilakukan kedua pihak itu tidak dibuka seluruhnya.

 

Baca:

 

Menurut Supri kedelapan RUU tersebut wajib diawasi pembahasannya, pertama RKUHP. Sebab pembahasan RKUHP sudah masuk tahap akhir. Namun, kata Supri, ICJR menilai masih banyaknya potensi kriminalisasi berlebihan melalui sejumlah pasal di RKUHP. Bahkan masih terdapat sejumlah pasal yang belum disepakati perihal tinggi rendahnya ancaman pidana. Karena itulah DPR dan pemerintah mestinya jernih dalam melakukan pembahasan RKUHP, khususnya memperkecil ruang potensi kriminalisasi berlebihan.

 

Kedua, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Menurutnya KUHAP menjadi penting lantaran menjadi hukum dasar bagi pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHAP mesti memastikan prinsip fair trail dan penguatan dalam perlindungan hak asasi manusia.

 

Ketiga, RUU tentang Pernghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU ini, pemerintah dan DPR mesti fokus  terhadap perlindungan dan pemenuhan terhadap korban. Keempat, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol. Kelima RUU Terorisme.

 

Keenam, RUU tentang Penyadapan. Dalam RUU ini aturan penyadapan mesti diatur penggunaanya bagi penegak hukum. Sebab dengan begitu, penyadapan tetap memperhatikan hak asasi warga yang disadap. Ketujuh, Revisi UU Narkotika. Kedelapan, RUU Pemasyarakatan.

 

Anggota Komisi III DPR Saiful Bahri Ruray sepakat soal penguatan hak asasi manusia dalam setiap RUU. Namun sebelum pembahasan terlebih dahulu harmonisasi hukum dengan peraturan perundangan lainnya wajib dilakukan di Badan Legislasi (Baleg). “Harmonisasi hukumnya satu sama lain atas semua draf RUU tersebut. Nanti (diharmonisasi, red) oleh Baleg,” ujarnya, Sabtu (8/12).

 

Saiful yang juga tercatat sebagai anggota Panja RKUHP dan RUU Terorisme itu berpandangan sudah tidak zamannya UU  mengangkangi hak asasi manusia. Sebab terhadap UU yang bertentangan dengan HAM boleh jadi bakal diuji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. “Hak asasi manusia itu perintah konstitusi. Undang-undang itu hierarkinya di bawah konstitusi, jadi gak bisa berlawanan,” katanya.

 

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu berpendapat setiap kali pembahasan RKUHP dan RUU Terorisme misalnya, melibatkan Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga akademi kampus. Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan memiliki peran dalam memberikan masukan dalam pembahasan RUU.

 

“Setiap stakeholder tidak terlewatkan. Bahkan organisasi keagamaan pun dilibatkan. Juga asosiasi para korban teroroisme yang dalam UU sekarang tidak terakomodir hak-haknya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua