Kamis, 14 Desember 2017

Alasan MK Pertegas Larangan PHK Karena Menikah Sesama Pekerja

Pembatasan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebab, tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan.
Agus Sahbani
Ilustrasi: BAS

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan menikah sesama pekerja dan memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan. Melalui putusan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan beberapa karyawan PLN, MK membatalkan frasa “…kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB)” dalam pasal itu.  

 

“Menyatakan frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama’ dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 13/PUU-XV/2017 di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/12/2017).

 

Baca Juga: Ketika PHK Akibat Perkawinan Sesama Pekerja Dipersoalkan

 

Dengan demikian, saat ini Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara keseluruhan berbunyi, “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan... f. pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

 

Artinya, setelah putusan MK ini diucapkan sesama pekerja boleh menikah dalam satu perusahaan tanpa PHK termasuk memiliki hubungan darah. Atau ke depan tidak boleh ada lagi perusahaan, dengan dalih diatur dalam PK, PP, PKB, mem-PHK pekerjanya karena alasan menikah atau memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan.               

 

Sebelumnya, Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan berbunyi, “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”

 

Mahkamah menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara a contrario berarti mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan dan hal itu sebagai dasar PHK terhadap pekerja yang bersangkutan. Aturan ini dinilai tak sejalan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.   

 

“Ketentuan a quo telah menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan HAM dalam hal ini hak atas pekerjaan dan membentuk keluarga, sehingga tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah dan konstitusional,” demikian bunyi salah pertimbangan MK.

 

Selain itu, pembatasan dalam pasal itu tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebab, tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan.

 

Terkait tujuan pasal itu yang disebut untuk mencegah hal-hal negatif (konflik kepentingan) yang terjadi di lingkungan perusahaan, Mahkamah berpendapat alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

 

“Potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan, dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat, sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi.”  

 

Baca Juga: SPSI Dukung Pengujian PHK Akibat Perkawinan Sesama Pekerja

 

Dalih pasal itu sudah sesuai dokrin pacta sunt servanda atau kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), Mahkamah tak sependapat dan tidak selalu relevan. Sebab, pekerja atau buruh berada dalam posisi lebih lemah dan pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dalam kondisi ini, Mahkamah berpendapat filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.

 

Seperti diketahui, pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dipersoalkan sejumlah karyawan PLN yakni Jhoni Boetca, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, Yekti Kurniasih yang sebagian besar pengurus Serikat Pekerja PLN Palembang dan Jambi. Baginya, PHK dengan alasan menikahi sesama pegawai dalam satu perusahaan melanggar hak seseorang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin konstitusi.     

 

Pasalnya, mereka khawatir saat ini ada sekitar 50 orang yang bekerja di PLN setempat yang sedang menjalin hubungan asmara dan kemungkinan berjodoh, lalu menikah, berpotensi untuk di-PHK. Mereka menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan selain bertentangan dengan konstitusi juga bertentangan UU lain, seperti UU Perkawinan, UU HAM. Menurutnya, selama ini larangan perkawinan sesama pegawai yang diatur dalam PP atau PKB dapat digunakan perusahaan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk PHK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua