Jumat, 15 Desember 2017

KSPI Minta Pengusaha Taati Putusan MK Soal Larangan PHK Karena Menikah

KSPI memandang ada tiga alasan putusan MK itu sudah sangat tepat.
Agus Sahbani
Said Iqbal. Foto: fspmi.or.id

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 ayat (1) Huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait larangan PHK dengan alasan menikah antar pekerja atau hubungan darah dalam satu perusahaan.

 

"KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan putusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat (15/12/2017).

 

Baca Juga: Alasan MK Pertegas Larangan PHK Karena Menikah Sesama Pekerja

 

Ia mengatakan KSPI meminta Pemerintah dalan hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini dapat berjalan di semua perusahaan. Menurut Said Iqbal, ada tiga hal yang menjadi dasar bagi KSPI mengapresiasi putusan MK tersebut. Pertama, berdasarkan Konvensi organisasi perburuhan dunia (ILO), tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja.

 

“Larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah adalah bentuk diskriminasi. Sebab biasanya salah satu pekerja harus mengundurkan diri, dan biasanya yang rentan menjadi korban adalah pekerja perempuan,” ujar Said Iqbal.

 

Kedua, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Dengan adanya larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah (jika menikah salah satu harus mengundurkan diri), maka hal itu sama saja telah mencabut hak pekerja untuk tetap mendapatkan pekerjaan," kata dia.

 

Ketiga, dalam dunia ketenagakerjaan modern ini, sudah tidak relevan lagi mensyaratkan mengenai perkawinan. Sebab, saat ini yang menjadi penilaian utama adalah profesionalisme, efisiensi kerja, dan keterampilan. "Berdasarkan hal-hal di atas, maka buruh memandang putusan MK sudah sangat tepat," ujar Said Iqbal.

 

Pada Kamis (14/12) kemarin, (MK) mempertegas larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan menikah sesama pekerja dan memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan melalui putusan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “…kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB)” dalam pasal itu.  

 

Baca Juga: Ketika PHK Akibat Perkawinan Sesama Pekerja Dipersoalkan

 

Dengan demikian, saat ini Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara keseluruhan berbunyi, “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan... f. pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

 

Artinya, setelah putusan MK ini diucapkan sesama pekerja boleh menikah dalam satu perusahaan tanpa PHK termasuk memiliki hubungan darah. Atau ke depan tidak boleh ada lagi perusahaan, dengan dalih diatur dalam PK, PP, PKB, mem-PHK pekerjanya karena alasan menikah atau memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan. (ANT)               

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua