Selasa, 19 December 2017
Kolom
Zina dalam Konteks Oleh: Putri K. Amanda*)
Kriminalisasi belum tentu menyelesaikan masalah, dan tidak semua masalah harus diselesaikan melalui kriminalisasi.
RED
Zina dalam Konteks Oleh: Putri K. Amanda*)
Putri K. Amanda. Foto: Istimewa

Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhirnya memutus menolak peninjauan (judicial review-JR) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh pemohon yang tergabung dalam Tim Aliansi Untuk Indonesia Beradab. Menjadi kontroversi karena pasal-pasal yang diuji menyangkut kejahatan kesusilaan yang salah satunya mengenai Pasal Perzinahan (Pasal 284 KUHP). Pertimbangan utama MK menolak permohonan pemohon adalah karena MK tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tidak pidana baru, sementara kewenangan tersebut sejatinya ada pada pembentuk undang-undang.

 

Pasal 284 KUHP hanya dapat memidana (1) seseorang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suami/istrinya, dan (2) orang lain yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sudah menikah. Dalam JR tersebut, Pemohon meminta untuk memperluas makna pasal 284 ini agar dapat diterapkan pada siapapun yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, termasuk jika dilakukan oleh anak-anak.

 

Permohonan ini disampaikan berlandaskan keprihatinan pemohon atas “perilaku seks bebas yang terjadi di masyarakat, termasuk anak-anak, dengan segala akibat yang menyertainya, dan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap anak”. Niat pemohon boleh jadi mulia, tetapi tidak dapat menjadi dasar kebijakan pidana yang tepat apabila tidak disertai dengan pemahaman kontekstual dan data-data yang memadai.

 

Meskipun MK telah menolak permohonan JR ini, perdebatan mengenai perluasan pasal perzinahan dapat dipastikan tetap akan berlangsung terutama pada saat Rancangan KUHP kini tengah dibahas di DPR. Tulisan ini akan membahas apakah layak untuk memperjuangkan penerapan aturan tersebut di dalam hukum pidana di Indonesia tanpa mempertimbangkan konteks, khususnya dari sudut pandang perlindungan anak, budaya hukum yang ada, dan birokrasi, kebijakan, serta penegakannya. Perlu juga dilihat aspek-aspek sosial seperti dampaknya pada masyarakat miskin, aspek pendidikan, perlindungan sosial, identitas hukum, dan kesehatan masyarakat.

 

Mempertimbangkan Mudaharat dalam Konteks Perlindungan Anak

Pada saat pembahasan JR KUHP tengah berlangsung di MK, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) menyampaikan tanggapan tertulis (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan para Hakim dalam memutus perkara ini. PUSKAPA sepenuhnya sepakat pada pernyataan Pemohon, bahwa melindungi masa depan anak dan keluarga adalah hal yang utama, tetapi dengan memperluas Pasal 284 KUHP seperti yang dimohonkan justru akan merugikan perlindungan anak dan keluarga.

 

Apabila zina diartikan sebagai hubungan seksual di luar perkawinan, dan definisi perkawinan masih merujuk pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka kriminalisasi zina juga dapat berlaku bagi pasangan yang menikah menurut kepercayaan yang belum diakui atau belum tercatat oleh negara. Merujuk pada temuan LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada tahun 2012, dan pernyataan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013, diprediksikan setidaknya terdapat 2 juta pasangan yang menikah namun tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah setiap tahunnya.

 

Sebagian besar mereka yang tidak tercatat perkawinannya adalah masyarakat adat yang agama dan kepercayaanya belum diakui oleh negara, masyarakat dari kelompok termiskin, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki disabilitas (RPJMN, 2015-2019; PUSKAPA, 2014). Kelompok inilah yang paling berpotensi untuk terjerat perluasan Pasal 284 KUHP karena tidak dapat membuktikan perkawinannya secara otentik melalui dokumen akta perkawinan. Dampaknya juga akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari jutaan pasangan tersebut karena akan memperkuat stigma, terputusnya pengasuhan, dukungan finansial, dan pemenuhan hak dasar dari orang tua, serta semakin memperkuat siklus kemiskinan (Institute for Research and Poverty, 2010).

 

PUSKAPA juga berpendapat bahwa kriminalisasi zina akan berisiko menjauhkan anak dari akses kesehatan seksual dan reproduksi, dan secara tidak langsung menjadi bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan pendekatan preventif dan kuratif seperti yang selama ini tengah dibangun melalui berbagai kebijakan yang ada. Apabila kriminalisasi Zina juga berlaku terhadap anak yang melakukan hubungan seksual, jumlah anak yang dapat dipidana akan meningkat tajam, berdampak pada hilangnya generasi penerus bangsa karena telah terpapar oleh dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

 

Mengingat banyaknya kecacatan dalam proses penegakan hukum, kriminalisasi zina juga akan berpotensi memenjarakan anak-anak yang menjadi korban perkosaan yang tidak dapat membuktikan kejahatan yang telah menimpa dirinya, atau semakin membuat enggan korban perkosaan untuk melaporkan. Apabila unsur paksaan dan kekerasan dalam sebuah pemerkosaan tidak dapat dibuktikan, maka pengakuan korban bahwa telah terjadi hubungan seksual justru berpotensi untuk menjadikan korban sebagai pelaku zina.

 

Sederhananya, PUSKAPA berpendapat bahwa negara, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang memadai kepada anak-anak, atau setidaknya memberi akses pada sumber-sumber informasi yang tepat dan aman. Fakta bahwa terdapat banyak anak yang melakukan aktivitas seksual berisiko, merupakan indikator bahwa negara, masyarakat, dan orang tua, dan kita sebagai orang dewasa telah lalai menjalankan kewajibannya. Menjadi tidak adil apabila anak-anaklah yang pada akhirnya harus dipidana dan bertanggung jawab atas kegagalan pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi mereka.

 

Pendekatan Pidana Tidak Selamanya Memenuhi Tujuan Syariat Islam

Selama proses JR KUHP di MK, Pemohon juga menyampaikan argumentasinya yang berlandaskan pada ajaran agama, termasuk syariat Islam, dan ide awal terbentuknya negara Indonesia yang terlepas dari sekuleritas. Isu ini juga tentu akan mengemuka dalam pembahasan RKUHP mengenai Pasal Perzinahan.

 

Penulis tidak akan memperdebatkan mengenai zina dalam syariat Islam dan hukum agama lainnya. Tidak pernah dan tidak bisa dipungkiri bahwa agama apapun melarang perbuatan zina, sebagaimana ia juga mengatur larangan berbagai perbuatan lain. Terlepas dari apakah negara menganut paham sekuleritas atau tidak, yang terpenting adalah menyadari bahwa di dalam kebijakan hukum pidana terkandung kekuasaan yang begitu besar yang apabila tidak digunakan dengan cermat dan bijak akan mudah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan untuk melegitimasi prasangka kelompok tertentu atas kelompok lainnya.

 

Tariq Ramadhan pada tahun 2005 pernah mengemukakan bahwa kondisi dan konteks yang ada di mana pidana Islam sepenuhnya dapat diterapkan hampir tidak pernah bisa terciptakan kembali. Pada praktiknya kini, banyak yang tidak menyadari kenyataan bahwa di balik satu upaya untuk menegakkan syariat Islam, terdapat ratusan penyimpangan syariat dalam proses peradilannya.

 

Penerapan syariat pada akhirnya hanya tajam di bawah dan tumpul di atas, karena sistem peradilan yang mendukungnya tidak memadai. Hukuman hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama perempuan, yang menerima viktimisasi ganda, tanpa pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Maka yang patut menjadi pertanyaan bagi pihak yang menggunakan alasan syariat Islam untuk memperjuangkan pasal perzinahan adalah: apakah sistem peradilan pidana kita sudah cukup adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

 

Berkaca pada praktik-praktik yang dikemukakan Tariq Ramadhan, Penulis melihat bahwa kriminalisasi belum tentu menyelesaikan masalah, dan tidak semua masalah harus diselesaikan melalui kriminalisasi, terutama mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang pernah disampaikan oleh PUSKAPA secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dengan didukung data-data.

 

Menjadi tidak adil apabila pendekatan pidana yang diterapkan, sementara berbagai upaya preventif dan kuratif pada sektor pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, identitas hukum) masih sangat lemah. Dan pada akhirnya niat Pemohon untuk menerapkan ajaran Islam, justru akan berdampak pada pengkhianatan atas tujuan syariat Islam itu sendiri: melindungi kehormatan, rasa aman, kehidupan bermasyarakat, serta memelihara kesejahteraan dan keadilan.

 

Satu pendekatan yang justru paling genting untuk dilakukan oleh kelompok-kelompok berbasis agama adalah dengan memaksimalkan peran mereka dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan, terutama di kalangan anak dan remaja. Pendekatan agama masih dipercaya menjadi sarana preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang strategis bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, dan sudah saatnya tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga berbasis agama membuka diri untuk memutakhirkan pendekatannya. Termasuk juga bagaimana menyikapi isu seksualitas secara biologis dan sosial, dan bagaimana mengelola gairah seksual (yang adalah alamiah) secara aman, sehat, dan bermartabat.

 

*)Putri K. Amanda, Peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.