Selasa, 19 December 2017

Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai Bappenas dan Kemenkumham Terbit

Tunjangan diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
RED
Ilustrasi PNS / ASN. Foto: HOL/SGP

Pada 15 Desember 2017 lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionas (Bappenas) dan Perpres Nomor: 130 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

 

Dua Perpres ini ditandatangani sebagai bentuk penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di kedua instansi tersebut dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham terkait dengan peningkatan kinerja di dua instansi tersebut.

 

Perpres menyebutkan bahwa pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

 

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut, sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id, Selasa (19/12).

 

Dalam Perpres terdapat syarat bahwa tunjangan kinerja tidak bisa diberikan kepada pegawai tertentu. Yakni, pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang tidak mempunyai jabatan tertentu. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.

 

Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun dan pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

 

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

 

No.

Kelas Jabatan

Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

1.

17

Rp33.240.000

2.

16

Rp27.577.500

3.

15

Rp19.280.000

4.

14

Rp17.064.000

5.

13

Rp10.936.000

6.

12

Rp9.896.000

7.

11

Rp8.757.600

8.

10

Rp5.979.200

9.

9

Rp5.079.200

10.

8

Rp4.595.150

11.

7

Rp.3.915.950

12.

6

Rp.3.510.400

13.

5

Rp23.134.250

14.

4

Rp2.985.000

15.

3

Rp2.898.000

16.

2

Rp2.708.250

17.

1

Rp2.531.250

 

Baca:

 

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian PPPN/Bappenas dan Kemenkumham sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017, dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres tersebut.

 

Disebutkan dalam Perpres tersebut, Menteri PPPN/Kepala Bappenas dan Menkumham yang mengepalai dan memimpin Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham.

 

Tunjangan kinerja bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkumham  sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017. “Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud  dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara,” bunyi Pasal 7 Perpres ini.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diatur dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Demikian pula, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai  di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Desember 2017 itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua