Rabu, 20 Desember 2017

PTTUN Nyatakan Sengketa BANI Masalah Keperdataan

Majelis menerima dalil BANI Souverign. Kubu Mampang anggap putusan majelis aneh.
Aji Prasetyo
Ilustrasi penyelesaian sengketa secara damai. Ilustrator: HGW

Sengketa antara dua organ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) –sebut saja kubu Mampang dan kubu Souvereign— masih terus berlanjut. Selain bersengketa perdata di pengadilan negeri, kedua kubu berseteru lewat Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Informasi terbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan BANI Souverign atas putusan PTUN Jakarta. Artinya, putusan PTUN Jakarta yang memenangkan BANI Mampang dibatalkan, dan surat keputusan Menkumham No. AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 mengenai pengesahan akta pendirian BANI Souverign tetap sah menurut hukum.

 

Dalam pertimbangannya hakim tinggi PTTUN yang terdiri dari Kadar Slamet sebagai ketua, Ketut Rasmen Suta dan Nuraeni Manurung sebagai anggota menyatakan meskipun objek perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan pendirian BANI, namun sengketanya berasal dari pertentangan internal BANI yang berakibat pecahnya  persekutuan menjadi dua nama, dan akhirnya salah satu persekutuan (BANI Souverign) mendaftarkan status atau pengesahan badan hukum perkumpulan kepada Tergugat/Pembanding.

 

“Bahwa dengan demikian pokok sengketa sebenarnya adalah mengenai hak privat (keperdataan) yang dirugikan, dalam hal ini mengenai siapa yang paling berhak sebagai pemilik badan hukum perkumpulan BANI tersebut,” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim.

 

Baca juga:

 

Majelis berpendapat sengketa ini juga berhubungan dari gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam putusan tingkat pertama mengesahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan akta pendirian BANI Souverign. Terlepas dari putusan PN Jakarta Selatan tersebut, hakim PTTUN menilai sengketa ini adalah mengenai masalah keperdataan. “Terlebih lagi para Penggugat/Terbanding juga mempermasalahkan mengenai merek yang saat ini pemeriksaannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2017,” demikian tertulis dalam salinan putusan.

 

Oleh karena itu, majelis menilai PTUN tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketanya. “Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding terbukti beralasan secara hukum dan atas dasar itu maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima,” kata majelis dalam amar putusan yang tertera dalam salinan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua