Rabu, 20 Desember 2017
Kolom
Soal Zina & ‘Mahkota’ MK Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Proses persidangan perkara a quo setidaknya memberikan dua pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.
RED
Soal Zina & ‘Mahkota’ MK Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Reza Fikri Febriansyah. Foto: Dokumen Pribadi.

Perkara uji materi Pasal 284, 285, dan 292 KUHP boleh jadi merupakan salah satu perkara monumental sekaligus kontroversial sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan yang memakan waktu lebih dari satu setengah tahun menunjukkan betapa MK memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara serta menjadi simbol betapa sengitnya pertarungan paradigma dalam perkara a quo. Hal ini dapat dilihat dari dipertimbangkannya pendapat puluhan pihak terkait langsung dan tidak langsung serta pendapat puluhan ahli, baik ahli hukum maupun para ahli dari bidang non-hukum. Hasil akhir perkara ini adalah amar putusan bahwa MK “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” dengan 4 (empat) orang hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

 

Putusan MK dengan hasil akhir 5:4 selalu menarik untuk didiskusikan secara lebih mendalam sebab hal itu menunjukkan adanya proses dialektika yang cukup sengit di antara 9 (sembilan) penjaga konstitusi, baik terkait substansi perkara maupun terkait batas-batas kewenangan MK dan yang lebih menariknya lagi dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 tersebut, Ketua dan Wakil Ketua MK secara bersamaan berada dalam barisan minoritas bersama Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Aswanto.

 

Proses persidangan perkara a quo setidaknya memberikan 2 (dua) pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, yakni: 1). tentang bagaimana dan untuk apa kita harus selalu berdialektika tentang nilai-nilai hukum dan moral dalam menjalani hidup bersama sebagai suatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945; dan 2). MK berhasil mengingatkan kita semua bahwa ada persoalan hukum yang juga tidak kalah penting dari sekadar isu populer pemberantasan tindak pidana korupsi dan hiruk-pikuk soal kelembagaan KPK.

 

Perkara a quo pada intinya berkutat pada persoalan bagaimana Indonesia sebagai “negara hukum yang berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa” menentukan konsep dan ruang lingkup zina, perkosaan, dan hubungan seksual sejenis (homoseksual) dalam sistem hukum pidananya.

 

Putusan MK a quo sangat menarik dan tentu akan sangat signifkan pengaruhnya bagi perkembangan hukum pidana Indonesia di masa mendatang, sebab soal zina, perkosaan, dan hubungan seksual sejenis (homoseksual) saat ini juga sedang menjadi isu krusial dalam pembahasan RUU KUHP yang sedang berlangsung antara Pemerintah dengan DPR.

 

Penulis bersyukur dan memberikan apresiasi bahwa dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan a quo, MK secara eksplisit menegaskan tidak menolak gagasan pembaruan terhadap KUHP (khususnya pasal-pasal a quo) yang diajukan para pemohon, namun MK berpendapat bahwa hal itu sepenuhnya merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

 

Oleh karena itu, pesan konstitusi yang disampaikan MK kepada pembentuk undang-undang melalui putusan a quo harus ditangkap secara sempurna oleh para pembentuk undang-undang, khususnya dalam proses pembahasan RUU KUHP yang hingga kini masih berlangsung.

 

Kesempurnaan dalam menangkap pesan konstitusi dari setiap Putusan MK hanya dapat dilakukan dengan membaca secara jujur dan jernih amar putusan beserta pertimbangan hukum (ratio decidendi) nya, termasuk bila dalam putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari minoritas hakim konstitusi.

 

Celakanya, sebagian dari kita lebih senang membaca komposisi dan konfigurasi hakim konstitusi ketimbang membaca substansi dan esensi yang ada dalam putusan a quo beserta dissenting opinion yang ada di dalamnya hingga kemudian penulis teringat pada suatu kaidah dalam ushul fiqh: undzur ma Qola wa la tandzur man Qola (perhatikan apa yang disampaikan, jangan (semata-mata) memperhatikan siapa yang menyampaikan).

 

Perbedaan pendapat di antara para hakim konsititusi dalam perkara a quo jelas tidak terletak pada persoalan gagasan/ide pemohon (sebab MK secara eksplisit menyatakan tidak menolak gagasan pembaruan terhadap KUHP, khususnya pasal-pasal a quo), melainkan lebih kepada pertarungan paradigma di antara 9 (sembilan) penjaga konstitusi, apakah untuk memutus perkara a quo, MK harus menggunakan prinsip “membatasi diri” (judicial restraint) atau justru “membaca kaidah dan esensi moral yang terkandung dalam konstitusi” (moral reading of the constitution)?

 

Hasil akhirnya final dan mengikat: 5 (lima) hakim konstitusi memilih untuk menggunakan prinsip judicial restraint, sedangkan 4 (empat) hakim konstitusi, termasuk Ketua dan Wakil Ketua MK, memilih untuk menggunakan kaidah moral reading of the constitution.

 

Dalam konteks ruang lingkup zina, Penulis sependapat dengan pendapat para hakim dissenter bahwa MK pada hakikatnya tidak memperluas ruang lingkup zina, melainkan sekadar mengembalikan apa yang telah dipersempit oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Wetboek van Strafrecht nya selama ratusan tahun (yang celakanya oleh sebagian kecil kalangan terus dicoba untuk dilestarikan hingga kini dalam sistem hukum pidana Indonesia).

 

Sebab jauh sebelum dijajah oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, agama dan ketertiban umum manapun yang ada di nusantara (yang memang diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang) mengatur bahwa hubungan seksual hanya dapat dibenarkan jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan melalui lembaga perkawinan.

 

Dalam soal ruang lingkup perkosaan dan hubungan seksual sejenis (homoseksual), tidak terhindarkan bagi Penulis untuk kemudian mempertanyakan konsistensi MK yang dalam salah satu ratio decidendi Putusan a quo menyatakan “…ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu…adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang”, padahal sejarah mencatat bahwa MK dalam beberapa putusan sebelumnya telah keluar-masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy).  

 

Dekriminalisasi Pasal Penghinaan Presiden, mengubah kualifikasi delik penghinaan kepada pejabat dari “delik biasa” menjadi “delik aduan”, soal makna “permufakatan jahat”, konstitusionalitas sifat melawan hukum dalam UU Tipikor, dan sebagainya, jelas membuktikan bahwa MK pernah pula beberapa kali menyatakan layak masuk dan bersemayam sebagai penjaga konstitusi dalam wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy) untuk menentukan konstitusionalitas suatu norma hukum pidana dalam Undang-Undang.

 

Bahkan bangsa Indonesia tidak mungkin lupa bahwa MK juga tercatat pernah memutus soal-soal yang lebih filosofis dan problematik terkait kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy), antara lain konstitusionalitas pidana mati dan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana.

 

Meskipun harus diakui pula bahwa dalam beberapa putusannya yang lain, MK memang menyatakan diri tidak layak masuk ke dalam wilayah wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy), antara lain dalam “Putusan Robby Abbas” (Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015) yang acapkali digunakan sebagai salah satu justifkasi bagi para pihak yang pro terhadap hasil Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 agar MK “mawas diri” terhadap batas-batas kewenangannya sebagai negative legislator.

 

Selain itu, masih segar pula dalam ingatan kita bahwa MK juga pernah memutus untuk memperluas objek praperadilan, dengan menentukan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan (vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014), padahal menurut sebagian ahli, dengan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme, asas legalitas dalam hukum acara pidana seharusnya dijaga lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum pidana.

 

Dengan putusan a quo sebagai hasil final dan mengikat dari suatu pertarungan paradigma yang dramatis dan spektakuler diantara 9 (sembilan) penjaga konstitusi, Penulis berpendapat bahwa MK justru telah “meminjamkan mahkotanya” kepada pembentuk undang-undang sehingga dalam kondisi yang paling ekstrim, MK pun harus ikhlas manakala pembentuk undang-undang justru nantinya mengambil sikap untuk melakukan dekriminalisasi atas perbuatan zina, perkosaan, dan praktik homoseksualitas.

 

Jika hal ini terjadi maka sejatinya yang terjadi bukanlah sekedar dekriminalisasi, melainkan undercriminalization yang secara konseptual dimaknai sebagaigagalnya hukum pidana untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sejatinya merupakan mala in se (criminal law fails to prohibit acts that many feel are mala in se) (Frank E. Hagan: 2010). Mala in se secara konseptual dimaknai sebagai perbuatan yang memang jahat dan tercela secara intrinsik (acts that are evil in themselves) (Sue Titus Reid: 1985) dan kitab suci agama mana pun tidak ada yang membantah sifat jahat dan tercelanya zina, perkosaan, dan hubungan seksual sejenis (homoseksual).

 

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendesak dan mengetuk sanubari para pembentuk undang-undang yang telah dipinjamkan “mahkota” oleh MK untuk menentukan masa depan dan konstitusionalitas politik hukum pidana Indonesia, khususnya terkait soal zina, perkosaan, dan hubungan seksual sejenis (homoseksual), meskipun kabar buruknya adalah hal itu menjadi sangat bergantung pada konfigurasi dan dinamika politrik fraksi-fraksi yang ada di DPR serta seberapa besar keinginan dan kemampuan (political will) Pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU KUHP.

 

Penulis secara tegas berpendapat bahwa ada hal-hal prinsip (termasuk apa yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara a quo) yang seharusnya tidak negarawan serahkan sepenuhnya kepada para politisi dan penguasa.

 

*)Reza Fikri Febriansyah adalah Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kolegium Jurist Institute (pendapat pribadi).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.