Kamis, 21 December 2017

Ius Constitutum dan Ius Constituendum Pengaturan Aborsi di Indonesia

 

Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin K Susilo, juga mengkritisi pandangan kaku penyusun RUU KUHP bahwa aborsi merupakan tindak pidana, dan pelakunya harus dihukum. Pandangan demikian kurang melihat realitas tentang faktor penyebab seorang perempuan melakukan aborsi, atau seorang tenaga kesehatan membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi.

 

Padahal, sudah ada regulasi yang mengatur pengecualian. Ia mengajak Pemerintah dan DPR memerhatikan UU Kesehatan yang sudah diterbitkan lebih dahulu. Regulasi lain yang setara perlu dilihat agar tidak terjadi tumpang tindih agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Perlu dilakukan harmonisasi RUU KUH Pidana dengan UU Kesehatan,” pintanya.

 

Meskipun Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta penghapusan pasal-pasal aborsi dalam RUU KUHP dan menyesuaikannya dengan UU Kesehatan, tidak berarti UU Kesehatan tak memuat sama sekali ancaman pidana bagi pelaku aborsi. Pasal 194 UU Kesehatan mengancam pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah ‘setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan’. Positifnya, UU Kesehatan telah mengatur apa saja pengecualian terhadap larangan aborsi itu.

 

Bagaimana ius constituendum pengaturan aborsi ke depan? Tinggal menunggu bagaimana proses pembahasan RUU KUHP di Senayan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua