Kamis, 28 Desember 2017

Menyoal Konstitusionalitas Pasal ‘Zombie’ di RKUHP

 

Baca Juga: Jokowi Serahkan Pasal Penghinaan Presiden ke DPR

 

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengaku norma yang dibuat dalam RKUHP sudah mengikuti putusan MK. Bahkan, ia mengaku telah meminta masukan pada MK, MA, Kejaksaan, KPK, BNN, BNPT dan akademisi dalam pembuatan RKUHP. “Versi tim perumus saat ini, semua norma telah mengikuti putusan MK,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Anggota Komisi III DPR lain, yang juga anggota Panja RKUHP, Saiful Bahri Ruray mengaku pasal tindak pidana penghinaan presiden masuk lagi dalam RKUHP. Sebab, kepala negara merupakan simbol negara yang tidak mungkin dibiarkan untuk dimaki-maki. “Saat ini draft RKUHP masih terus diharmonisasi dengan putusan MK,” kata dia.

 

Potensi digugat

Kontras, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai apabila putusan MK sudah membatalkan norma pasal, lalu dihidupkan kembali akan menjadi persoalan (untuk digugat). “Disini pemerintah tidak konsisten,” ujar Erasmus di kantornya, Senin (18/12). 

 

Dia mengatakan dalam konteks demokrasi, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, presiden bisa/boleh dikritik, sehingga munculnya kembali delik penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokrasi. Namun, faktanya pemerintah tetap memaksakan norma ini masuk dalam RKUHP.

 

“Jelas pemerintah membangkang putusan MK. Seharusnya pemerintah menghormati putusan MK apapun bentuknya, suka atau tidak suka itu adalah putusan pengadilan,” saran dia.   

 

“Silakan saja pemerintah memasukkan kembali norma hukum yang telah dibatalkan atau diubah frasanya oleh MK. Yah, tinggal (nanti) kita judicial review kembali apabila tidak sesuai konstitusi dan tidak melindungi HAM."

 

Baca Juga: Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Kemunduran Hukum Indonesia

 

Menurutnya, persoalan ini disebabkan MK tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri. Problem implementasi putusan MK memang tidak hanya dialami Indonesia. Di negara lain pun mengalami kasus serupa, ketika MK telah menghapus norma yang diuji karena inkonstitusional. Lalu, sebagian elemen masyarakat resisten, bukan tidak mungkin norma tersebut dapat dihidupkan kembali.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua