Kamis, 28 Desember 2017

Menyoal Konstitusionalitas Pasal ‘Zombie’ di RKUHP

 

Menurutnya, pembentuk UU harus mengikuti putusan MK telah diatur Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu isi materi muatan penyusunan UU diperintahkan memperhatikan tindak lanjut putusan MK yang mengandung nilai-nilai konstitusi.

 

“Disinilah, MK mengejawantahkan konstitusi melalui putusannya. Tetapi, sayangnya, putusan MK tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga, hanya menjadi kesadaran pembuat UU untuk melaksanakan putusan MK atau tidak,” katanya.

 

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar berpendapat sebenarnya norma yang dibatalkan MK, dilarang dihidupkan kembali. Tentu, hal ini menimbulkan perdebatan oleh pembentuk UU. Sebab, sebagian dari mereka menilai boleh menghidupkan kembali norma dalam proses legislasi.

 

“Kalau saya sendiri, tergantung konteks ketentuan norma tersebut, jika berkaitan dengan hak asasi manusia menurut saya tidak bisa dihidupkan kembali pasalnya. Namun, jika aturan berkaitan dengan proses administratif dapat saja beralasan untuk dimuat kembali,” kata Zainal kepada Hukumonline.

 

Pendapat serupa disampaikan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin. Dia menilai norma yang telah dibatalkan MK tidak bisa dihidupkan kembali. Putusan itu sama saja sebagai perintah konsitusi karena norma yang bersangkutan (penghinaan presiden/pemerintah) sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

 

“Intinya, apapun yang telah dibatalkan MK tidak boleh dihidupkan kembali. Apa bedanya organisasi masyarakat tidak boleh melanggar konstitusi atau Pancasila? Tapi justru pemerintah melanggar konstitusi. Jadi, pemerintah harus konsisten dong,” sindir Irman.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua