Jumat, 29 December 2017

Tantangan Reformasi Hukum Masih Berat

Apalagi tahun 2018 menjadi tahun politik yang dapat membuyarkan konsentrasi target kerja di sektor hukum.
RED
Ilustrasi: BAS

Sebentar lagi tahun akan berganti. Menutup 2017, seluruh instansi tengah mengevaluasi. Apakah capaian 2017 sesuai harapan atau malah meleset dari target. Menghadapi 2018, serangkaian strategi siap menjadi amunisi. Target pun ditetapkan. Meski begitu tantangan tetap menghadang.

 

Begitu juga performa kerja di sektor hukum. Tantangan yang dihadapi pada 2018 menjadi tidak mudah. Apalagi, tahun itu merupakan tahun politik. Persiapan menghadapi Pilkada hingga Pilpres dapat membuyarkan konsentrasi target kerja. Mulai dari agenda pembangunan budaya hukum, pemberantasan korupsi, kemudahan berinvestasi sampai penataan regulasi.

 

Membangun budaya hukum perlu keteladanan. Bagaimana bisa berharap rakyat patuh hukum kalau pejabatnya mempertontonkan aksi seenaknya tak mengindahkan hukum dan etika.

 

Tahun 2018, masih tahun yang penuh tantangan. Agenda pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan. Bukan hanya penindakan, tapi juga sisi pencegahan. Tak hanya kelas teri tapi juga kelas kakap. Bukan hanya sosialisasi pencegahan di tingkat pusat, tapi juga hingga pelosok daerah.

 

Tunggakan perkara yang bertumpuk perlu dikikis. Salah satunya adalah penuntasan kasus korupsi KTP elektronik. Kerugian negara yang besar cukup membuat luka bagi masyarakat. Sejumlah nama yang belum terungkap bisa jadi pekerjaan yang diselesaikan aparat.

 

KPK, Kepolisian, Kejaksaan wajib bersinergi. Koordinasi di antara tiga institusi ini haruslah kompak. Tepiskan friksi di antara mereka. Ketiganya harus saling mengisi, bukan malah membasmi. Semakin baik performa ketiganya, semakin baik pula agenda pemberantasan korupsi Indonesia.

 

Tantangan lain adalah kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB). Pemerintah terus menggembar-gemborkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dua putusannya yang intinya memangkas kewenangan Pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi bermasalah (executive review).

 

MK pun memberikan wewenang tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) melalui judicial review. Tantangannya kini ada di MA. Apakah mekanisme judicial review efektif diterapkan mengingat target kemudahan berusaha di depan mata. Beban kerja MA akan semakin berat, mekanisme judicial review membutuhkan waktu yang tak sebentar.

 

Meskipun ribuan Perda bermasalah telah dipangkas, tetap saja masih ada ribuan lagi yang perlu diperbaiki. Tak sedikit Perda baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat yang belum efisien dalam hal perizinan investasi. Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah meminta pakar hukum untuk membenahi 42 ribu regulasi penghambat investasi.

 

Persoalan regulasi juga menjadi pekerjaan rumah tahunan. Bukan hanya terkait tumpang tindih regulasi, tapi juga capaian legislasi yang dihasilkan. Ini terlihat dari target Prolegnas yang sering meleset. Bahkan, masih jauh dari kata sempurna.

 

Menata regulasi perlu konsistensi dan ketelatenan. Ada proses yang perlu dihormati dan ada substansi yang tak boleh dikecilkan. Setiap Presiden perlu menahan diri agar tak sering mengeluarkan peraturan darurat yang sepihak dengan alasan kegentingan memaksa yang dipaksakan. Di sisi lain, parlemen juga tidak boleh kejar setoran hanya sekadar memenuhi target dengan mengkompromikan kualitas substansi materi muatan.

 

Kinerja legislasi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan legislator. Setiap undang-undang yang dihasilkan akan berdampak luas dan mengikat semua. Kinerja legislasi bukan perlombaan adu banyak buat peraturan, melainkan upaya menata hukum agar kehidupan berbangsa jadi tertib dan adil.

 

Tahun 2018 akan penuh dengan agenda politik. Namun agenda keadilan tidak boleh dikacaukan oleh politik elektoral yang musiman. Politik elektoral boleh datang dan pergi, namun upaya menggapai keadilan adalah proses yang tak boleh berhenti.

Tentang Reformasi Hukum Masih Berat
 - ERICK S. MARTIO
29.12.17 08:21
Masih terdapat mafia hukum peradilan di daerah maupun di MA, hal ini perlu adanya penangan SERIUS dari bapak Presiden RI agar masyarakat lemah Terlindungi dari permainan hukum oleh oknum tertentu yang memiliki kekuatan faktor tertentu. MOHON PERLINDUNGAN HUKUM dan Perhatian dari Bapak Presiden RI, karena kami rakyat lemah tidak tau mau kema lagi untuk mengadu atas ketidak adilan masalah pencaplokan tanah oleh orang kaya dengan kekuatan ekonominya yang boleh mengacaukan tatanan administrasi Dasar Peta Tanah di BPN kab. Kubu Raya. bukti nyata mengapa putusan Pidana tentang letak lokasi tanah yang sudah berkekuatan hukum dapat dikalahkan di pengadilan perdata, dengan alasan yang tidak jelas oknum hakim MA mengabaikan putusan pidana yang jelas jelas bermasalah pada posisi tanah yang disengketakan. Kami mohon Perlindungan Hukum dan Perhatian Presiden RI untuk dapat turun tangan mengawasi putusan MA yang menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya. Kasihanilah kami rakyat lemah yang TERZOLIMI, fakta hukum dari BPN dan Fakta pembuktian di lapangan sudah jelas namun oleh oknum hakim MA kurang cermat dalam mengambil putusan. Ada apa yang terjadi Reformasi Hukum Masih Berat belum berjalan dengan sebenarnya berdasarkan Sumpah Hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.