Jumat, 29 December 2017

Tantangan Reformasi Hukum Masih Berat

Apalagi tahun 2018 menjadi tahun politik yang dapat membuyarkan konsentrasi target kerja di sektor hukum.
RED
Ilustrasi: BAS

Sebentar lagi tahun akan berganti. Menutup 2017, seluruh instansi tengah mengevaluasi. Apakah capaian 2017 sesuai harapan atau malah meleset dari target. Menghadapi 2018, serangkaian strategi siap menjadi amunisi. Target pun ditetapkan. Meski begitu tantangan tetap menghadang.

 

Begitu juga performa kerja di sektor hukum. Tantangan yang dihadapi pada 2018 menjadi tidak mudah. Apalagi, tahun itu merupakan tahun politik. Persiapan menghadapi Pilkada hingga Pilpres dapat membuyarkan konsentrasi target kerja. Mulai dari agenda pembangunan budaya hukum, pemberantasan korupsi, kemudahan berinvestasi sampai penataan regulasi.

 

Membangun budaya hukum perlu keteladanan. Bagaimana bisa berharap rakyat patuh hukum kalau pejabatnya mempertontonkan aksi seenaknya tak mengindahkan hukum dan etika.

 

Tahun 2018, masih tahun yang penuh tantangan. Agenda pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan. Bukan hanya penindakan, tapi juga sisi pencegahan. Tak hanya kelas teri tapi juga kelas kakap. Bukan hanya sosialisasi pencegahan di tingkat pusat, tapi juga hingga pelosok daerah.

 

Tunggakan perkara yang bertumpuk perlu dikikis. Salah satunya adalah penuntasan kasus korupsi KTP elektronik. Kerugian negara yang besar cukup membuat luka bagi masyarakat. Sejumlah nama yang belum terungkap bisa jadi pekerjaan yang diselesaikan aparat.

 

KPK, Kepolisian, Kejaksaan wajib bersinergi. Koordinasi di antara tiga institusi ini haruslah kompak. Tepiskan friksi di antara mereka. Ketiganya harus saling mengisi, bukan malah membasmi. Semakin baik performa ketiganya, semakin baik pula agenda pemberantasan korupsi Indonesia.

 

Tantangan lain adalah kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB). Pemerintah terus menggembar-gemborkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dua putusannya yang intinya memangkas kewenangan Pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi bermasalah (executive review).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua