Selasa, 02 January 2018

​​​​​​​Sepakat dan Permasalahannya

​​​​​​​Sepakat yang sah adalah sepakat yang diberikan tanpa ada unsur kesesatan, paksaan dan penipuan.
RED
J. Satrio. Foto: FEB

Makalah ini hendak mencari jawab atas pertanyaan, apakah orang bisa terikat pada suatu perjanjian tanpa ia menghendakinya?

 

Catatan: Tulisan ini didasarkan atas ketentuan tentang perjanjian yang ada dalam K.U.H. Perdata atau B.W.

 

Berbicara tentang sepakat merupakan pembicaraan tentang salah satu segi dari perjanjian, karena sepakat merupakan salah satu unsur perjanjian, sebagai nampak dalam Ps. 1320 sub 1 B.W.

 

Pasal 1320 B.W. mengatakan :

 

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :


  1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

  3. suatu hal tertentu;

  4. suatu sebab yang halal.

 

Untuk pembicaraan kita di sini, yang paling penting adalah syarat yang pertama, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Karena pasal di atas berbicara tentang sahnya suatu perjanjian, maka “sepakat” mestinya merupakan syarat mutlak agar perjanjian itu sah. Konsekuensi logisnya mestinya adalah, tanpa sepakat tidak ada perjanjian yang sah.

 

Inilah yang akan menjadi topik utama dalam  tulisan ini. Kalau sepakat adalah syarat untuk sahnya suatu perjanjian, apakah masih mungkin ada perjanjian tanpa sepakat, sekalipun perjanjian itu mungkin tidak sah, d.p.l. bukan merupakan perjanjian yang sah?

 

Catatan:

Dalam bahasa aslinya, redaksi pasal di atas sebenarnya berbunyi: “Untuk “adanya” perjanjian diperlukan empat syarat”, bukan “Untuk “sahnya” perjanjian diperlukan empat syarat”, namun para sarjana berpendapat, bahwa pembuat undang-undang di sini keliru, sehingga seharusnya dibaca “Untuk “sahnya” perjanjian diperlukan empat syarat”.[1]

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua