Selasa, 02 January 2018

​​​​​​​Sepakat dan Permasalahannya

 

Sekalipun “sepakat”, menurut redaksi yang ada, nampak merupakan esensialia untuk sahnya perjanjian -- bukankah merupakan syarat untuk sahnya perjanjian -- namun pembuat undang-undang lupa untuk memberikan perumusan, apa itu yang disebut sebagai sepakat ?[2]

 

Karena undang-undang tidak memberikan perumusan apa itu “sepakat”, padahal sepakat itu penting sekali untuk menentukan sahnya perjanjian, maka kita akan mencoba untuk mencari tahu apa itu sepakat dari ketentuan-ketentuan lain dalam B.W. dan dari pendapat doktrin serta dari keputusan-keputusan Pengadilan.

 

Untungnya B.W. mengatur “perjanjian” -- yang didasarkan atas sepakat -- dalam banyak pasal, sehingga kita akan mencari tahu hal itu dari ketentuan-ketentuan yang ada dan juga dari doktrin dari yurisprudensi.

 

Pasal 1321 B.W. mengatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh  dengan paksaan atau penipuan”.

 

Jadi sepakat yang sah adalah sepakat yang diberikan tanpa ada unsur kesesatan, paksaan dan penipuan. Sepakat yang diberikan atas dasar adanya kesesatan, paksaan dan penipuan disebut sebagai sepakat yang mengandung cacat dalam kehendak.

 

Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah “cacat dalam kehendak”, bisa kita simpulkan, bahwa “sepakat” itu berkaitan erat dengan masalah “kehendak” dan “pernyataan kehendak”.

 

“Kehendak” adanya di dalam hati atau benak seseorang, yang orang lain tidak bisa tahu dan hukum pada asasnya tidak mengatur apa ada dalam hati seseorang. Hukum baru mengatur -- memberikan akibat hukum -- pada kehendak seseorang, kalau kehendak itu dinyatakan keluar. Karena perjanjian ditutup oleh dua pihak yang saling berhadap-hadapan, maka kita bisa menyimpulkan, bahwa :

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua