Rabu, 03 Januari 2018

Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak

​​​​​​​Sepakat yang benar, pasti adalah sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan.
RED
J. Satrio. Foto: FEB

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak. Perhatikan kata-kata “pada waktu lahirnya”.

 

Undang-undang dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 B.W. mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung “cacat dalam kehendak” dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur “kesesatan, paksaan atau penipuan” pada saat lahirnya perjanjian. Belakangan juga dimasukkan ke dalamnya perjanjian yang timbul atas dasar adanya “penyalahgunaan keadaan”.

 

Pada perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada.

 

Jadi, bukan merupakan sepakat yang mestinya ia berikan kalau ia tidak khilaf (keliru), tidak takut kepada tekanan yang ada, kalau kehendaknya tidak dibawa kepada gambaran yang tidak benar oleh lawan janjinya atau kepercayaannya tidak disalahmanfaatkan oleh lawan janjinya. Sepakat di sini adalah sepakat yang – dalam bahasa Jawa -- keblinger, jadi -- walaupun ada diberikan sepakat, namun -- bukan didasarkan atas kehendak yang sebenarnya.

 

Dari Pasal 1321 – Pasal 1328 B.W. kita bisa menyimpulkan, bahwa “sepakat” yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan dan penipuan (dan kemudian juga penyalahgunaan-keadaan), bukanlah “sepakat” sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub 1 B.W., karena sepakat yang telah diberikan sebagai akibat adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalah-gunaan keadaan, bukan merupakan sepakat yang sah (baca Pasal 1321 B.W.) dan karenanya bisa dituntut pembatalannya.

 

Padahal “sepakat yang benar” mengikat pihak yang memberikan sepakat itu sebagai suatu undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) B.W.). Kiranya patut untuk diterima, bahwa sepakat yang tidak didasarkan atas kehendak yang sebenarnya tidak melahirkan perjanjian yang sah.

 

Dengan mengingat akan sepakat yang mengandung cacat dalam kehendak sebagai yang disebutkan di atas, maka bisa kita katakan, bahwa:

Sepakat yang benar, pasti adalah sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. (Baca: Sepakat dan Permasalahannya)

 

Seorang dikatakan menyepakati suatu perjanjian, kalau ia menyetujui isi perjanjian itu. Isi perjanjian mengikat karena ia menyetujuinya. Hal itu berarti, bahwa orang terikat kepada isi perjanjian sebagai akibat dari sepakat yang telah diberikan. Bukankah Pasal 1320 sub 1 B.W. mengatakan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”?

 

Dengan demikian orang yang menyepakati suatu perjanjian, menyetujui akibat yang timbul dari perjanjian itu. Menyetujui “akibat suatu perjanjian” berarti menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan. Di lain pihak atas dasar sepakat, ia pun mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang bersangkutan. Kita melihat, unsur sepakat dalam perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting untuk sahnya perjanjian.

 

Dengan demikian bisa kita simpulkan, bahwa :

Sepakat yang benar didasarkan atas kehendak (yang benar). Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan dua kehendak, yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian.

 

Di dalam “sepakat yang diberikan para pihak”, termasuk sepakat yang diberikan orang melalui seorang kuasa, yang bertindak untuk dan atas namanya, dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

 

Sehubungan dengan pokok pembicaraan kita di depan, maka yang perlu kita ketahui adalah, apakah perjanjian, yang ditutup atas dasar adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan kehendak, lahir? Apakah dalam peristiwa seperti itu lahir perjanjian?

 

Terkait lahirnya perjanjian ini akan dibahas dalam tulisan berikutnya.

 

(J. Satrio)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua