Rabu, 03 Januari 2018

Kepala BPHN Prof Enny Nurbaningsih: Menyoal Delik-Delik "Kontroversial" dalam RKUHP

Pemerintah memastikan mendengar masukan semua pihak, termasuk mempertimbangkan putusan MK dan peraturan-peraturan lain, seperti Peraturan MA.
Novrieza Rahmi/Rofiq Hidayat
Kepala BPHN Prof Enny Nurbaningsih di ruang kerjanya. Foto: NOV

Bila tak ada aral melintang, pengesahan Buku I dan II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tinggal menunggu hitungan minggu. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan rancangan pengganti Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Hindia Belanda ini rampung dan segera "diketuk" pada Januari 2018.

 

Seperti diketahui, KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan KUHP warisan Belanda. Pasca Indonesia merdeka, terbit UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" menjadi "Wetboek van Strafrecht" (Staatsblad 1915 No.732).

 

UU ini sekaligus memberikan penyebutan "Wetboek van Strafrecht" ke dalam bahasa Indonesia, yaitu "Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Selain itu, UU No.1 Tahun 1946 mengubah beberapa frasa dan penggunaan istilah Belanda, serta menjadi dasar pemberlakuan Wetboek van Strafrecht di tanah Jawa dan Madura, Indonesia.

 

Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia baru mulai ditegaskan dalam UU No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah UU Hukum Pidana. Sebelumnya, terjadi dualisme di sejumlah wilayah di luar Jawa dan Madura.

 

Baca Juga: Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP

 

Sejak era kemerdekaan, sejumlah pasal dalam KUHP telah mengalami perubahan dan penambahan. Beberapa UU pidana di luar KUHP pun muncul untuk menjawab perkembangan zaman. Dalam rangka melepaskan diri (dekolonikasi) dari KUHP peninggalan Belanda, upaya pembaharuan KUHP telah digagas dan dibahas sejak 1964.

 

Namun, upaya pembaharuan tersebut belum kunjung usai. Kini, pemerintah dan DPR tengah menggodok RKUHP. Sepanjang pembahasan RKUHP, berbagai catatan muncul. Bukan hanya dari Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi juga dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan elemen masyarakat yang mengawal proses pembahasan RKUHP.

 

Institute fo Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan catatan sekurangnya terhadap 29 isu dalam RKUHP. Antara lain, mengenai legalitas pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, kejahatan terhadap martabat Presiden, ideologi negara, penghinaan terhadap pemerintah, agama dan kehidupan beragama, contempt of court, tindak pidana perkosaan, zina, aborsi, dan sejumlah tindak pidana khusus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua