Kamis, 04 Januari 2018

​​​​​​​Sepakat dan Permasalahannya: Lahirnya Perjanjian

 

 “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

 

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

 

Jadi saat perjanjian ditutup mungkin Anda belum tahu berapa besar atau berapa banyaknya obyek perjanjian yang disepakati. Hal itu menurut ketentuan di atas tidak menjadi masalah, sekalipun Pasal 1320 sub 3 B.W. mensyaratkan: adanya hal tertentu, yang maksudnya adalah adanya suatu benda (zaak) atau suatu obyek tertentu.

 

Perhatikan kata “tertentu”. Ternyata kata “tertentu” tidak harus tertentu dalam segala seginya. Hal itu nampak dalam Pasal 1333 tersebut di atas. Kekurangan itu nantinya bisa diisi oleh ketentuan undang-undang yang bersifat menambah, kebiasaan atau kepatutan (baca Pasal 1339 B.W.).

 

Kalau begitu orang bisa terikat kepada isi tertentu suatu perjanjian, yang tidak pernah ia tegas-tegas sepakati.

 

Perhatikan kata “isi tertentu” dari suatu perjanjian, karena unsur pokok -- unsur esensialia -- perjanjian harus sudah disepakati agar perjanjian lahir.

 

B.W. berangkat dari prinsip, atas segi-segi perjanjian -- yang bukan merupakan esensialia dari perjanjian yang bersangkutan -- yang ditinggalkan tidak diatur (disepakati) oleh para pihak, akan demi hukum diisi dengan ketentuan hukum yang bersifat menambah (aanvullendrecht), dan kalau hukum yang bersifat menambah tidak ada, diisi oleh kebiasaan yang berlaku atau oleh kepatutan (baca Pasal 1339 B.W.).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua