Minggu, 07 January 2018

Wawancara Terakhir Hukumonline bersama Direktur Eksekutif ICJR

Dalam wawancara terakhir hukumonline bersama Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono menuangkan pandangan-pandangan kritisnya terhadap sejumlah permasalahan dalam RKUHP. Tulisan ini untuk mengenang almarhum Supriyadi, sang aktivis pejuang HAM dan reformasi hukum pidana.
Novrieza Rahmi
Wawancara terakhir Hukumonline dengan Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono. Pada 1 Januari 2018, Supi -begitu ia akrab disapa- menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Soebroto. Foto: NOV

Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono telah berpulang menghadap sang khalik pada 1 Januari 2018. Advokat yang juga aktivis HAM dan reformasi hukum pidana itu pun meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan-rekan sejawat dan orang-orang yang pernah mengenalnya.

 

Supi -begitu ia akrab disapa- dikenal sebagai sosok yang cerdas, gigih namun taktis tatkala memperjuangkan apa yang diyakininya. Sumbangsih dan karya-karya Supi dalam memperjuangkan HAM dan reformasi hukum pidana pun tidak sedikit. Supi dan rekan-rekannya banyak mengadvokasi mereka yang menjadi korban ketidakadilan atau kesewenangan.  

 

Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM ELSAM periode 2013-2015, Zainal Abidin, menganggap Supi sebagai aktivis dan advokat tangguh dan konsisten, serta pemikir HAM dan hukum yang luar biasa. Salah satu bidang sangat fokus digeluti Supi adalah perlindungan saksi dan korban. Supi adalah pendorong pembentukan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Sebagaimana diketahui, hak-hak saksi dan korban tidak terlalu mendapat perhatian dalam KUHP. Supi juga aktif memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta mendorong revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban agar menjadi lebih baik. Dan dalam 10 tahun terakhir, Supi banyak menulis masalah-masalah terkait reformasi hukum pidana.

 

Bahkan, Supi bersama rekan-rekannya di Aliansi Nasional Reformasi KUHP menjadi motor pendorong pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP). Sebab sebagaimana diketahui, pembahasan RKUHP sudah cukup lama "menggantung" di DPR. RKUHP baru masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2015.

 

Nah, Supi dan rekan-rekannya di Aliansi inilah yang kerap memantau jalannya pembahasan RKUHP. Namun, bukan hanya memantau. Supi dkk juga membuat kajian dan memberikan masukan-masukan untuk RKUHP. Tak kurang, Aliansi membuat catatan terhadap 29 permasalahan dalam RKUHP.

 

Termasuk, catatan terhadap legalitas pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, kejahatan terhadap martabat Presiden, ideologi negara, penghinaan terhadap pemerintah, agama dan kehidupan beragama, contempt of court, tindak pidana perkosaan, zina, aborsi, dan sejumlah tindak pidana khusus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua