Minggu, 07 Januari 2018
Wawancara Terakhir Hukumonline bersama Direktur Eksekutif ICJR
Dalam wawancara terakhir hukumonline bersama Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono menuangkan pandangan-pandangan kritisnya terhadap sejumlah permasalahan dalam RKUHP. Tulisan ini untuk mengenang almarhum Supriyadi, sang aktivis pejuang HAM dan reformasi hukum pidana.
Novrieza Rahmi
Wawancara Terakhir Hukumonline bersama Direktur Eksekutif ICJR
Wawancara terakhir Hukumonline dengan Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono. Pada 1 Januari 2018, Supi -begitu ia akrab disapa- menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Soebroto. Foto: NOV

Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono telah berpulang menghadap sang khalik pada 1 Januari 2018. Advokat yang juga aktivis HAM dan reformasi hukum pidana itu pun meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan-rekan sejawat dan orang-orang yang pernah mengenalnya.

 

Supi -begitu ia akrab disapa- dikenal sebagai sosok yang cerdas, gigih namun taktis tatkala memperjuangkan apa yang diyakininya. Sumbangsih dan karya-karya Supi dalam memperjuangkan HAM dan reformasi hukum pidana pun tidak sedikit. Supi dan rekan-rekannya banyak mengadvokasi mereka yang menjadi korban ketidakadilan atau kesewenangan.  

 

Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM ELSAM periode 2013-2015, Zainal Abidin, menganggap Supi sebagai aktivis dan advokat tangguh dan konsisten, serta pemikir HAM dan hukum yang luar biasa. Salah satu bidang sangat fokus digeluti Supi adalah perlindungan saksi dan korban. Supi adalah pendorong pembentukan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Sebagaimana diketahui, hak-hak saksi dan korban tidak terlalu mendapat perhatian dalam KUHP. Supi juga aktif memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta mendorong revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban agar menjadi lebih baik. Dan dalam 10 tahun terakhir, Supi banyak menulis masalah-masalah terkait reformasi hukum pidana.

 

Bahkan, Supi bersama rekan-rekannya di Aliansi Nasional Reformasi KUHP menjadi motor pendorong pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP). Sebab sebagaimana diketahui, pembahasan RKUHP sudah cukup lama "menggantung" di DPR. RKUHP baru masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2015.

 

Nah, Supi dan rekan-rekannya di Aliansi inilah yang kerap memantau jalannya pembahasan RKUHP. Namun, bukan hanya memantau. Supi dkk juga membuat kajian dan memberikan masukan-masukan untuk RKUHP. Tak kurang, Aliansi membuat catatan terhadap 29 permasalahan dalam RKUHP.

 

Termasuk, catatan terhadap legalitas pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, kejahatan terhadap martabat Presiden, ideologi negara, penghinaan terhadap pemerintah, agama dan kehidupan beragama, contempt of court, tindak pidana perkosaan, zina, aborsi, dan sejumlah tindak pidana khusus.

 

Hal ini pun sangat membekas dalam ingatan anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Ia mengisahkan, ketika RKUHP diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dua tahun lalu, Supi dkk dari ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP datang kepadanya meminta agar teman-teman Aliansi diberikan kesempatan memberikan masukan-masukan terhadap RKUHP.

 

Arsul menyambutnya dengan sangat antusias. Ia mempersilakan Supi dan rekan-rekannya dari Aliansi untuk memberikan masukannya dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Alhasil, Supi dkk datang lagi ke DPR, ke semua fraksi. DIM karya mereka itulah yamg kemudian banyak menjadi bahan pembahasan RKUHP di pemerintah.

 

"Meskipun, di beberapa isu seperti pasal-pasal terkait delik kesusilaan, hukuman mati, penodaan agama, penghinaan kepada presiden, dan beberapa isu lainnya banyak fraksi DPR yang mengambil sudut pandang berbeda," katanya kepada hukumonline, Selasa (2/1).

 

Di mata Arsul, Supi adalah contoh seorang aktivis muda di bidang pembaharuan hukum pidana dan HAM yang dapat bergaul akrab dan luas dengan berbagai kalangan. Baik bergaul dengan kalangan yang berbeda keyakinan maupun sudut pandang.

 

Di balik sosoknya sebagai aktivis pejuang HAM dan pembaharuan hukum pidana, Supi lahir dari keluarga pendidik. Supi, lahir di Medan, 9 September 1976. Ayahnya, Salamun Eddyono merupakan pensiunan Guru SMA Negeri I Medan. Kisah keluarga Eddyono ini sempat "diabadikan" dalam situs resmi Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

Supi bersama empat saudaranya berhasil menyabet gelar sarjana dari UGM. Mereka adalah Suzanna Eddyono, Sri Wiyanti Eddyono, Aryo Subarkah Eddyono, dan Luthfi Widagdo Eddyono. Supi bersama dua saudaranya, Sri Wiyanti Eddyono dan Luthfi Widagdo Eddyono sama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum (FH) UGM.

 

Angkatan 1996 FH UGM ini, ketika mahasiswa, pernah menjadi Pemimpin Umum Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) MAHKAMAH Fakultas Hukum UGM. Selepas kuliah, Supi berkiprah sebagai aktivis di ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Supi malang melintang memberikan advokasi, membuat kajian, tulisan, bahkan buku.

 

Supi memang seorang pemikir dan penulis. Banyak hasil kajian Supi dan rekan-rekannya yang diterbitkan menjadi sebuah buku. Setelah ELSAM, Supi ikut mendirikan ICJR bersama Ifdhal Kasim dan Abdul Haris Semendawai, Sriyana, Wahyu Wagiman, dan Syahrial M Wiryawan. Supi juga pernah menjadi tenaga ahli LPSK periode 2009-2014.

 

Tak lagi menjadi tenaga ahli di LPSK, Supi menjadi Direktur Eksekutif ICJR hingga akhir hayatnya. Hukumonline sempat mewawancarai Supi untuk sebuah Liputan Khusus mengenai RKUHP di kantor ICJR, Jl Attahriyah No.29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 13 Desember 2017 lalu. Supi pun memberikan sebuah buku hasil kajian Aliansi.

 

(Baca Juga: Sang Aktivis Muda Pejuang HAM dan Reformasi Hukum Pidana dalam Kenangan)

 

Sepekan kemudian, Hukumonline mendapat kabar duka. Supi tengah dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Kondisi Supi sempat membaik pasca operasi, tetapi berangsur-angsur menurun hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir pada 1 Januari 2018.

 

Ternyata, pertemuan di kantor ICJR pada 13 Desember 2017 itu merupakan pertemuan terakhir Hukumonline dengan Supi. Wawancara yang berlangsung hangat dan diselingi canda tawa itu menjadi wawancara terakhir Supi pula bersama Hukumonline. Berikut petikan wawancara terakhir kami bersama Supi:

 

Menurut kajian ICJR masih ada beberapa pasal dalam RKUHP yang bermasalah. Apabila RKUHP disahkan tanpa memperbaiki pasal-pasal yang bermasalah itu, apakah ICJR akan melakukan uji materi?

Iya, ada (beberapa pasal) yang menjadi konsentrasi ICJR. Kalau JR (judicial review) sudah menjadi "makanan" lah. Tapi, seperti yang aku bilang, biaya JR ini tidak gratis, ini mahal, ada angka di situ. Minimal Rp60 juta sampai Rp100 juta untuk satu kali JR, yang serius ya. Makanya menurut kita, lebih bagus dirapikan sebelum diketuk palu di DPR. Masih ada peluang pemerintah maupun Komisi III (DPR) untuk merapikan kembali, pasal-pasal yang kita anggap bermasalah. Untuk mencegah terlalu banyak JR juga. Kan tidak enak kalau terlalu banyak JR, apalagi kalau (yang diuji materi pasal-pasal) yang sudah diputus MK, misalnya terkait dengan pasal penghinaan kepala negara, presiden, hatzaai artikelen, dan sebagainya yang sudah dicopot MK masuk lagi ke dalam rancangan (KUHP). Itu kan berarti boros.

 

Hasil kajian terakhir ICJR, masih banyak pasal yang bermasalah. Salah satunya pasal yang memberikan legalitas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat?

Kalau ICJR melihat memang (pasal) legalitas pidana terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat masih pending (di DPR). ICJR sendiri menolak atas perluasan azas legalitas itu. Pertanyaan kami mendasar? Tindak pidana mana yang ada dalam hukum adat yang tidak tercakup dalam KUHP? Mana tindak pidana baru? Semuanya sudah ada dalam KUHP. Membunuh ada, memperkosa ada, dan lain-lain.

 

Ini berbahaya. Kemarin debat di pemerintah adalah kalau dibuka peluang hukum adat, (hukum) kebiasaan menjadi tindak pidana, maka hukum adat yang mana yang menjadi acuan? Dalam batas-batas yurisdiksi wilayah mana hukum adat ini berlaku? Apakah per provinsi, per kabupaten, atau per perbatasan sungai dan gunung-gunung? Ini kan masalah juga. Kedua, siapa yang bisa memastikan ini berjalan? Makanya, ada usul macam-macam tuh (seperti) bikin Komisi Hukum Adat yang akan merepotkan pemerintah sendiri akhirnya.

 

Namun, kalau diskusinya adalah dibuka peluang pidana adat, itu bagus. Jadi, ada juga pidana adat dalam batas tertentu yang bisa diberikan terhadap pelaku (pidana). Tapi, jangan crime-nya, yang (dalam RKUHP disebut sebagai hukum yang) hidup dalam masyarakat. Itu bahaya. Jadi, tidak usah diatur pasal perluasan itu, lebih bagus dimasukan hukum pidana adat sebagai pidana tambahan yang berlaku. Itu lebih masuk akal menurut kami.

 

Mengenai pasal-pasal kebebasan berekspresi dalam RKUHP, bagaimana tanggapan ICJR?

Pasal kebebasan berekspresi itu ada dua ranah yang menjadi konsentrasi kita. Pertama, yang berkaitan dengan ekspresi terhadap kekuasaan, satu lagi terhadap sesama individu. Berarti ini masuk dalam wilayah defamasi, pencemaran nama baik. Dalam konteks pencemaran nama baik terhadap penguasa itu pasalnya sudah jelas eksesif. Sebab, pertama, penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, hatzaai artikelen, dan sebagainya yang sudah dicopot oleh MK itu dimasukin lagi dengan perubahan sekarang. Ini masalah, ditambah lagi UU ITE. Pembatasan-pembatasan kebebasan berekspresi.

 

Kedua, dalam konteks sesama (individu). Itu peningkatan cukup berat terhadap ancaman pidananya. Ada peningkatan satu sampai enam tahun dari KUHP sekarang. Nah, kalau kita mengatur terlalu banyak pidana penjara dalam konteks defamasi, kita ada kerugiannya juga. Soalnya, pasti Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) semakin penuh, (padahal) sebenarnya bisa diselesaikan lebih bagus secara perdata. ICJR ingin defamasi itu baiknya perdata. Jadi, antara aku dan kamu, ya kita bertarung di perdata. Tidak menggunakan aparatur negara. Ini catatan kita di kebebasan berekspresi, di dua wilayah itu.

 

Menurut ICJR, RKUHP telah memberikan batasan yang jelas soal penghinaan terhadap kepala negara?

Tidak jelas. Itu yang menjadi permasalahan. Pemerintah menggunakan elemen, "bila terjadi keributan dalam masyarakat". Ada dibuat seakan-akan (delik) materil. Jadi, kalau penghinaan terhadap penguasa itu menimbulkan kericuhan, itu bisa dijerat. Dia harus berakibat ada keriuhan, ada kericuhan, ada keramaian di situ, itu yang menyebabkan bisa dipidana. Selama tidak ada keramaian, keriuhan, tidak boleh. Tapi kan itu penafsiran, di mana batas-batas itu? Kalau riuh di media sosial, berarti riuh kan, ini bisa ditafsirkan begitu. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu, untuk lese majeste, hatzaai artikelen sebaiknya memang tidak perlu lah diatur. (Andaikata mau diatur) Gunakan defamasi individu. Artinya presiden melapor, delik aduan.

 

Bagaimana soal delik-delik kejahatan ideologi dalam RKUHP?

Soal (delik) ideologi, masalah juga. Pasal-pasal anti ideologi memang lebih fokus kepada marxisme. Nah, pengertian marxisme kan luas banget. Apa yang dimaksud dengan marxisme, komunisme, leninisme? Kedua, memang tidak kontekstual. Pasal kriminalisasi ideologi terhadap komunisme, leninisme, marxisme, semua sudah tidak kontekstual lagi, karena memang secara praktik sudah tidak ada lagi. Paham ini sudah mengalami kemunduran. Jadi, orang juga bingung apa ya yang dimksud dengan anti ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Toh, bukunya ada, banyak (tersebar) dan sebagainya. Apa yang di kepala, apa yang kita pikirkan kan bukan jadi perbuatan pidana. Cuma, memang ada dalam beberapa sejarah, tiap negara punya konteks ideologi yang menjadi musuh dia. Tapi, kan itu harus diperbaharui lagi. Misalnya, ISIS. Terhadap ISIS di (rancangan) RKUHP itu minim (pengaturan pidananya). Justru, lebih banyak ke marxisme, leninisme, komunisme. Jadi, ISIS-me dan yang lainnya ini tidak menjadi perhatian perhatian cukup. Kita fokus lebih banyak porsisnya ke marxisme, leninisme, komunisme saja, bukan ke paham-paham lainnya.

 

ICJR juga memberikan catatan terhadap delik baru contempt of court?

Pakar-pakar fair trial, hukum acara pidana kan mereka mengkritik karena contempt of court di Indonesia ini terlalu masif. Sebab, sistem peradilan kita kan bukan model adversarial (biasa di negara-negara anglo saxon/common law). Justru, adversarial ini yang membutuhkan pengaturan lebih detail. Tapi, kan kita bukan adversarial, karena adversarial itu hakim jadi wasit. Hakim harus memastikan (jalannya sidang) sesuai dengan peraturan sistem adversarial. Pertarungan kedua belah pihak, pembela dengan jaksa. Hakim cuma jadi pengawas, yang memutuskan juri.

 

Kalau kita kan tidak, hakim lah segala-galanya. Jadi, dalam konteks hakim yang paling pokok di medan pengadilan, makanya tidak kontekstual. Di kita hakim harus aktif. Jadi, dia juga pemutus, jadi wasit juga, pokonya dia segala-galanya. Makanya, contempt of court-nya (dalam RKUHP) terlalu dianggap heavy hakim. Jadi, lebih banyak berat untuk melindungi hakim, bukan peradilannya.

 

Ada satu delik contempt of court yang dikhawatirkan pekerja media. Sebab, dapat mempidana pihak yang mempublikasi konten yang dianggap mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan? Bagaimana tanggapan ICJR?

Ada satu pasal, tidak boleh mempublikasikan. itu batas-batasnya kan tidak jelas. Malah itu berbahaya sebenarnya. Itu (seharusnya) cukup aja dalam peraturan baru, misalnya soal KUHAP. Mengatur tentang tata cara peradilan itu di KUHAP. Soal misalnya kita sepakat nggak, misalnya dalam kasus SN (Setya Novanto), jurnalis tidak boleh merekam secara langsung keterangan saksi atau sidang, itu kan di KUHAP kita dulu kita sepakati. Ini belum selesai di hukum acara pidananya, kita sudah atur ketat di hukum pidananya.

 

Berpotensi membelenggu pekerja media?

Pidana pasti membelenggu. Kalau kami (berpendapat), (RKUHP ini) lebih over kriminalisasi sebenarnya. Banyak aturan-aturan yang tidak perlu, bukan pidana, dijadikan pidana, termasuk publikasi tadi, penghinaan terhadap Presiden, lese majeste, hatzaai artikelen, ideologi. Itu menurut kami over kriminalisasi, terlalu banyak akhirnya, semua aspek kehidupan kita sudah masuk dalam KUHP.

 

Mengenai delik-delik kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama, apa catatan ICJR?

Sebenarnya kita tidak megang secara persis isu itu. Tapi, paling tidak ada dua pendapat. Ada yang menyatakan (delik dalam RKUHP) ini lebih baik ketimbang KUHP sekarang, tapi ada juga yang masih khawatir terhadap kehidupan beragama. Sebab, ada situasi yang belum terbantahkan. Pertama, apa agama itu? Kedua, apa lingkup agama di Indonesia? Apakah hanya agama mainstream, enam agama besar? Muslim? Bagaimana dengan agama lainnya yang tidak diakui? Apakah kepercayaan mereka juga dianggap bisa jadi dalam konteks godslastering, penodaan? Itu kan lebih banyak melindungi tentang agama. Jadi, kalau memang dia digunakan untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia, itu bagus. Tapi, heavy-nya jangan (hanya) ke-6 agama besar itu. Itu yang menjadi masalah.

 

Apakah ICJR sepakat dengan perluasan delik zina dalam RKUHP?

Begini, kenapa Belanda tetap bertahan dengan delik aduan untuk kasus zina? Kenapa mereka membatasi zina harus terikat status perkawinan? Kita harus cek dulu bagaimana Belanda mengatur tentang itu, karena saat itu Belanda juga mengatur sama seperti kita konteksnya, sangat "kanan", sangat taat terhadap agama kristen. Jadi, sama sebenarnya. Mereka tim perumus (KUHP Belanda) saat itu ragu-ragu kalau ini dipidana tanpa ada batas-batas tadi, syarat perkawinan, justru yang dirugikan adalah pihak yang menjadi korban.

 

Misalnya, laki-laki yang terikat perkawinan kepergok selingkuh dengan seorang perempuan di hotel. Kalau tidak delik aduan, (tetapi bisa dilaporkan oleh) pihak ketiga, bahaya. Kenapa? Karena eksesif itu penegakan hukumnya. Jadi, dia harus dengan delik aduan. Siapa yang (berhak) delik aduan? Orang yang mengalami kerugian. Siapa? Ada dua. Kalau dia masih anak, berarti orang tuanya. Kalau dia perempuan berarti suaminya, kalau dia laki-laki, berarti istrinya.

 

Kalau itu diperluas, tidak delik aduan (lagi), pasti lebih besar kerugian bagi istrinya. Istrinya kan dipermalukan karena itu sudah pidana. Sebelum mengajukan (laporan ke polisi) kan ada proses, berpikir dulu kedua belah pihak ini. Baik istrinya maupun suaminya apakah ingin meneruskan ke level intervensi negara? Ada mekanisme itu yang diberikan juga oleh KUHP saat itu, sehingga clear. Jadi, bukan karena hubungan kelaminnya, tapi ke hubungan perkawinan yang suci ini.

 

(Baca Juga: Tchaikovsky itu Bernama Supriyadi, Sang Komponis di Kalangan Aktivis Oleh: Julius Ibrani*))

 

Kalau orang itu sudah negosiasi, mediasi, kan istrinya tidak jadi melapor. Berarti tidak berjalan kasusnya. Tapi, kalau (proses) itu dipotong, berarti dia akan eksesif. Bisa jadi juga istrinya tidak ingin cerai dengan suaminya. Demikian juga misalnya perempuan. Bisa jadi suaminya tidak mau (bercerai), bukan menginginkan dia masuk penjara. Namun, kalau (proses) itu diputus, mekanisme pidananya jalan. Si laki-laki atau perempuan bisa masuk penjara, dipermalukan. Jadi, dia akan eksesif dan itu merugikan.

 

Implikasi pasal zina ini besar. Kedua, adalah berapa cost yang akan kita keluarkan? Negara mengeluarkan cost untuk kasus ini. Penegakan hukum itu kan ada biaya, polisi menangkap orang, menyidik, membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kan ada biayanya. Belum lagi tuntutan, pengadilan, sampai dengan eksekusi di penjara. Ada biaya, cost yang besar, itu harus dipikirkan.

 

Ketiga, biaya sosialnya juga besar. Kamu mau (ketika) minta SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), wah tidak bisa, kamu residivis zina. Itu besar. Semua agama memang tidak suka hubungan seksual di luar pernikahan. Secara nalar memang sebagian besar kita tidak sepakat. Tapi, kalau dibawa ke ranah hukum negara, itu dua hal yang berbeda. Itu harus dipikirkan dengan baik.

 

Kemudian, masalah pembuktian. Sebab, begini, (pengertian zina dalam KUHP) berhubungan kelamin, melakukan hubungan suami istri, berarti apa? Perbuatannya apa? Perkelaminan. Nah, membuktikannya bagaimana? Susah kan? Kecuali memang kamu sudah diintip dari awal, direkam, itu eksesif. Kamu mau (seperti itu)? Jadi, implikasi sosial, politik, ekonominya harus dilihat dari pasal zina.

 

Kami melihat (delik kesusilaan) zina ini secara komperhensif. Pertama hubungan zinanya yang tidak terikat perkawinan. Kedua, kumpul kebo. Kumpul kebo sudah masuk pidana (dalam RKUHP). Bagaimana cara membuktikan dia kumpul kebo? Memangnya kalau aku menumpang cuci tiap hari di tempat seorang perempuan, di rumahnya, di apartemennya bisa jadi (dianggap) kumpul kebo. Sekarang, pembuktian kumpul kebo bagaimana? Dia eksesif itu. Tiinggal bersamanya bagaimana (pengertian dan batasannya).

 

Kalau di Australia, orang tinggal bersama dicatat oleh pemerintah. Karena apa? Karena ada perlindungan perempuan di situ. Lebih dari beberapa bulan tinggal bersama dengan kamu, dia punya hak kalau tiba-tiba bercerai (berpisah). Memproteksi perempuan. Sebab, biasanya orang kumpul kebo, putus, yang perempuan kan disia-siakan, tidak punya hak dan sebagainya. Padahal, sebenarnya mereka sudah hidup bersama. Jadi, proteksinya di situ, ada jaminan sosial, dan sebagainya. Biasanya Australia mengeceknya (tinggal bersama atau tidak) dari pos surat. Pos surat kamu sama dengan ini, berarti terikat (tinggal bersama). Kalau tidak (ada bukti-bukti semacam itu) bagaimana? Pembuktiannya (kumpul kebo di RKUHP) kita tidak tahu.

 

Jadi, melihatnya (delik-delik kesusilaan) jangan zina (saja), tapi juga komperhensif. Ada kumpul kebo, zina, anti kontrasepsi, ada anti aborsi. Memang moral yang menjadi pegangan terbesar bagi tim perumus untuk pasal-pasal kesusilaan, sangat moralis.

 

Nah, soal aborsi. Ada satu delik RKUHP yang mengkriminalisasi perempuan pelaku aborsi. Bagaimana kalau dia korban perkosaan? Padahal, UU Kesehatan memberikan pengecualian bagi darurat medis dan korban perkosaan?  

Pasal 501, 589 (RKUHP) dan seterusnya itu memang tidak segaris dengan UU Kesehatan. Dulu, KUHP itu memang tidak suka dengan aborsi. Ada dua alasan kenapa KUHP menolak aborsi. Pertama, karena anti-malthusian. Zaman ketika belanda (abad) 18, kan ada teori malthus, teori kepadatan penduduk, dan sebagainya. Kelompok-kelompok kristen menolak degan cara, anti kontrasepsi, anti aborsi. Sangat agama, sangat moral. Kedua, saat itu, aborsi dilarang karena setiap aborsi pasti mati, sebagian besar perempuan melakukan aborsi beresiko tinggi untuk kematian.

 

Makanya, KUHP kita menolak aborsi. Jadi, untuk aborsi, KUHP membuat (ketentuan pidana). Pertama, terhadap orang yang melakukan aborsio kena pasal pembunuhan. Kedua, untuk orang yang membantu, kena pasal pengguguran kandungan. Orang yang membantu, termasuk dokter, konselor, apoteker, bidan, petugas medis kesehatan, dan sebagainya.

 

(Baca Juga: Mengurai Problematika RKUHP)

 

Bagaimana praktiknya? Kemudian, karena melihat tidak begitu adilnya KUHP, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pemerintah membuat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, di ada ketentuan exit clause (pengecualian). Orang tidak boleh aborsi, kecuali darurat medis dan korban perkosaan. Apa darurat medis? Kalau memang ada potensi menimbulkan, merugikan kesehatan ibu dan anak. Untuk dua ini boleh. Apa batasnya? Tidak boleh lebih dari 40 hari atau enam minggu dan harus dengan surat rekomendasi konselor dan sebagainya. Jadi ketat.

 

Dengan (dua UU ini) sudah dianggap okelah, KUHP plus UU Kesehatan. Dalam RKUHP diacak-acak lagi tuh pasal, dari 501, 589, diotak-atik, ditambah lagi pasal, untuk perempuan pelaku aborsi bisa kena pembunuhan juga pasal itu (pengguguran kandungan). Exit clause-nya ada (dalam RKUHP), tapi hanya ditujukan kepada dokternya. Dokter boleh mengaborsi dengan alasan medis. Tapi, buat si perempuan pelaku aborsi tidak ada di situ.

 

Kemudian, bagaimana nasib petugas kesehatan yang membantu dokter, seperti bidan, apoteker, konsuler, petugas medis? Itu kan satu paket harusnya. Ini kan tidak. Hanya dokter yang dilindungi, tetapi orangnya tidak, petugas lainnya juga tidak. Jadi, banyak kan bolongnya. Menurut data statistik 2015-2016, itu korban perkosaan hampir 4000. Bayangkan korban perkosaan 4000, kalau mereka tidak boleh aborsi?

 

Sedih juga kalau mikir korban perkosaan di wilayah-wilayah itu kan banyak yang hamil, stres, bunuh diri. Bayangin, korban perkosaan, dia masih trauma dengan wajah pemerkosanya, dia hamil.

 

Apa solusi ICJR terhadap delik aborsi ini?

Harusnya dibuat bridging (jembatan yang menghubungkan RKUHP dengan UU Kesehatan) saja, Dibuat ayat di pasal tentang aborsi bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa UU nya? UU Kesehatan. Dibuka bridging itu, nyambung dia.

 

Soal delik makar. Sama seperti KUHP, RKUHP tidak mendefinisikan dengan jelas, apa itu makar. Delik makar kembali berpotensi menjadi pasal karet. Bagaimana tanggapan ICJR?

Soal makar, yang paling penting apa pengertian makar itu? Tidak ada (di KUHP). Justru di RKUHP kemunduran. "Apa yang dimaksud makar adalah perbuatan yang dimaksud dalam pasal itu". Itu doang. Padahal, makar tuh harus didefinisikan. Harus ada batas-batas definisi terhadap makar. Kalau kami lebih firm (makar itu harus disertai) dengan kekerasan. Jadi, ada unsur kekerasan di situ.

 

Perbuatannya bersifat violance, karena sudah pengumpulan senjata dan sebagainya. Dan, itu firm dengan perkembangan internasional soal violation, soal makar. (Jadi) Karet, masih (pasal) karet. Misalnya begini, aku mau bikin negara Depok Merdeka. Aku sudah siapkan minimal pasokan senjata, sudah ada rencana, sudah ada angkatan bersenjata, baru aku declair. Itu makar. (Tapi kalau) Kamu cuma mogok, saya ingin merdeka (belum bisa), karena siapa tahu itu cuma (sekadar) statement-nya dia.

 

Harus diukur, proporsional dulu. Statement orang sesuai dengn apa yang disiapkan nggak? Misalnya, Papua, OPM (Organisasi Papua Merdeka), bisa jadi itu sudah makar, karena sudah ada senjata, pasukan, anggota khusus. Tapi, kalau dia masih nari-nari, ngomong di gereja, ya belum lah. Nari-nari cakalele misalnya. Bagaimana caranya nari-nari cakalele bisa jadi makar? Itu yang menjadi pertanyaan? Dalam pembuktian di persidangan pun akan sulit. Masak nari cakalele orang jadi makar. Dia (bawa) bendera, kemudian makar. Terlalu luas. Jadi, presisikan apa yang dimaksud dengan makar dulu, itu dulu selesaikan, yang lainnya aman.

 

Tindak pidana khusus?

(Prinsipnya) Kita tidak sepakat tindak pidana khusus itu utuh masuk dalam KUHP. Semangatnya kan begini, (pemerintah ingin) bikin full kodifikasi, semua jenis tindak pidana di luar pidana adminsitratif yang bersifat generik crime-nya, bahasanya gitu, masuk dalam KUHP. Kita cek satu-satu, sama nggak element of crime-nya? Tidak sama. Ada unsur yang hilang, ada elemen yang hilang.

 

Apa implikasinya? Sederhana. Ini UU Korupsi, tindak pidananya di sini, kemudian dipindahkan ke KUHP. Pasal hukum acara sama KPK (masih berlaku UU khusus). Tapi, ketika (tindak pidana) dia dipindahkan ada unsur yang hilang, bagaimana? Kalau dia dipindahkan menjadi lebih kuat atau lebih oke, tidak masalah. Persoalannya, pengaturannya tidak lebih oke.

 

(Akibatnya, untuk delik, tidak bisa lagi merujuk ke UU khusus) Tidak bisa, karena dengan diatur di sini, ini (delik dalam UU khusus) otomatis di-delete. Tinggal di sini (KUHP) doang. Misalnya, aku ke UU HAM berat kan dipindahkan ke sini. Itu remuk redam semua. Makanya akan masalah karena kacau banget, ada yang hilang, tidak sama persis dia. Kalau tidak sama persis karena ancaman pidananya kan tidak apa-apa karena ancaman pidananya akan terus terstruktur ya di semua KUHP. Tapi, (ini) elemen yang hilang, sehingga jadi melemahkan penegakan hukum.

 

Money laundering juga sama. Ada elemen yang hilang. Narkotika sama. Ketika dia dipindahkan ke sini, berubah rehabilitasinya. Harus mengikuti rehabilitasi yang mana kah? Rehabilitasi di UU Narkotika atau di KUHP? Itu tidak terjawab katanya pihak pemerintah. Kenapa? Itu beda pak saya bilang. Kalau narkotika ada namanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) soal rehabilitasi, ada Pasal 127. Mereka tidak harus lewat penjara rehabilitasinya. Diputus pidana langsung rehabilitasi. Di RKUHP tidak boleh begitu. Kamu harus menjalankan pidana pokok dulu. Jadi, dua tahun dulu, baru rehabilitasi. Nah, jadi kacau kan sistemnya. (RFQ)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.