Berita

Yuk, Pahami Lagi Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Kemensos mensinyalir kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak selama 2017 meningkat dibandingkan 2016.
Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: BAS
Ilustrasi: BAS

Di awal 2018, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menerima laporan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Tangerang. Dugaan pedofilia dilakukan oleh WS alias Babeh, seorang guru honor terhadap 41 anak. Terbaru, Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan assesment kepada 41 orang anak korban pedofilia di Tangerang, Banten. Hasil assesment nantinya menjadi dasar penentuan intervensi atau aktivitas lanjutan kepada para korban.

 

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Nahar mengatakan, kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak selama 2017 meningkat dibandingkan 2016. "Sebanyak 1.956 kasus kita tangani selama 2016 dan meningkat menjadi 2.117 kasus selama 2017," kata Nahar seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (8/1).

 

Sementara laporan terkait pelecehan seksual yang masuk ke telepon pelayanan sosial anak (Tepsa) Kemensos pada 2017 juga mengalami peningkatan dibandingkan setahun sebelumnya. Pada 2016 laporan yang masuk sebanyak 238, sementara pada 2017 naik menjadi 383 laporan.

 

Meningkatnya laporan kasus kekerasan seksual pada anak, menurut Nahar, karena orang semakin berani untuk melapor sehingga semakin banyak juga laporan yang masuk. Selain itu, saat ini warga yang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak punya saluran untuk melaporkannya melalui Tepsa. "Setelah laporan masuk, Tim Sakti Peksos kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk menanganinya," kata Nahar.

 

 

Kementerian Sosial dalam hal ini ditugaskan oleh kepolisian untuk mendampingi korban dalam memberikan pendampingan psikososial berupa trauma healing dan trauma konseling. Meningkatnya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak menunjukkan masih rendahnya pengetahuan pelaku atas ancaman pidana atas perbuatannya.  

 

Seperti dilansir Klinik Hukum, dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP yang menyatakan:

 

Pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Berita Terkait