Selasa, 09 January 2018
Aneka Ragam Peraturan Pemerintah di Tahun Ayam Api
Target penyusunan PP ditetapkan oleh Presiden. Banyak Undang-Undang yang implementasinya bergantung peraturan teknis.
Muhammad Yasin
Aneka Ragam Peraturan Pemerintah di Tahun Ayam Api
Ilustrasi : BAS

Hampir dua pekan berlalu setelah dunia memasuki tahun baru 2018. Sejumlah lembaga melakukan refleksi atas apa yang telah dicapai setahun sebelumnya, dan tak sedikit pula yang memaparkan proyeksi di tahun ini. Banyak capaian di tahun 2017, yang dalam dunia peramalan disebut Tahun Ayam Api, namun tak sedikit pula yang gagal dijalankan. Dalam konteks itu, penting untuk melihat bagaimana produk legislasi di Indonesia.

 

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang layak dicermati, selain Undang-Undang, adalah Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatannya pun demikian, berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

 

PP adalah salah satu bentuk regulasi yang ditetapkan Presiden, selain Peraturan Presiden. Setiap tahun, puluhan PP diterbitkan dan mengatur beragam materi. Ada yang berupa PP baru, ada yang sifatnya perubahan. Jika ditelisik pada produk legislasi tahun 2017, dari 53 PP yang berhasil dicatat hukumonline, sebanyak 15 adalah perubahan atas PP lama. Artinya masih lebih banyak PP yang benar-benar baru (38).

 

Salah satu legislasi hasil perubahan adalah PP No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh yang baru adalah PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lihat tabel).

 

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017

NOMOR

TENTANG

1 Tahun 2017

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2 Tahun 2017

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

3 Tahun 2017

Otoritas Veteriner.

4 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

5 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

6 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

7 Tahun 2017

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

8 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

9 Tahun 2017

Pedoman Register Perkara Perkara Anak dan Anak Korban.

10 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara II.

11 Tahun 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

13 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noo. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

14 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

16 Tahun 2017

Penambahan Penyertanaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

17 Tahun 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

18 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

19 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

20 Tahun 2017

Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

21 Tahun 2017

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

22 Tahun 2017

Operasi Pencarian dan Pertolongan.

23 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

24 Tahun 2017

Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada embaga Nonstruktural.

25 Tahun 2017

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepilisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

26 Tahun 2017

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.

27 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

28 Tahun 2017

Pembudidayaan Ikan

29 Tahun 2017

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

30 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

31 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

32 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

33 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

34 Tahun 2017

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

35 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

36 Tahun 2017

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

37 Tahun 2017

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

38 Tahun 2017

Inovasi Daerah

39 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

40 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

41 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

42 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

43 Tahun 2017

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

44 Tahun 2017

Pelaksanaan Pengasuhan Anak

45 Tahun 2017

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

46 Tahun 2017

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

47 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

48 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia.

49 Tahun 2017

Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpnanan

50 Tahun 2017

Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

51 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2013 tentang Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

52 Tahun 2017

Pengesahan Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window (Protokol Mengenai Kerangkan Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)

53 Tahun 2017

Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Sumber: Pusat Data Hukumonline

 

PP No. 11 Tahun 2017 termasuk salah satu yang menarik perhatian publik. Misalnya, PP ini disinggung dalam peluncuran hasil penelitian Badan Litbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, November lalu. Juga disinggung dalam peluncuran hasil penelitian tentang peranan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh tim peneliti Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

 

(Baca juga: Pemerintah Siapkan Regulasi Teknis Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi)

 

PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan satu dari 9 PP yang mengatur masalah administrasi kepegawaian dan kelembagaan. Ini berarti 17 persen dari 53 PP yang terbit tahun 2017 menyangkut kepegawaian. Termasuk di dalamnya fasilitas dan hak-hak yang diterima pejabat di Komisi Yudisial, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Ada juga dua PP tentang pemberian penghasilan ketiga belas.

 

Materi menarik lain adalah tentang anak. Setidaknya ada empat PP yang berkaitan dengan masalah anak, baik menyangkut perlindungan dan restitusi hingga pengasuhan anak. Sebagian merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA).

 

(Baca juga: Melihat Capaian Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Sholikin, mengatakan penyusunan PP didasarkan pada program yang disusun Pemerintah. Khusus untuk PP tahun 2017 diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017. Dari Lampiran Keppres tersebut setidaknya ada 89 RPP yang harus disusun Pemerintah dalam beragam bidang.

 

“Biasanya disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional, lalu disahkan Presiden,” ujar Sholikin kepada hukumonline.

 

Menurut Sholikin, jika PP diperintahkan suatu Undang-Undang maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menerbitkan PP tersebut. Apalagi, banyak Undang-Undang yang menggantungkan keberlakuannya di lapangan pada peraturan teknis seperti PP dan Peraturan Presiden. “Kalau diperintahkan Undang-Undang berarti harus di-follow up,” tegasnya.

 

Pemerintah memang mengacu pada program PP yang diatur Keppres. Tetapi mana yang menjadi prioritas diterbitkan mana yang tidak, tergantung pada kebijakan Pemerintah. Dalam membuat PP perlu dipertimbangkan banyak hal, misalnya beban anggaran yang mungkin muncul akibat terbitnya PP, dan beban regulasi per tahun.

Tahun Tahayul!
 - Janis Edhiwibowo, D.H.
09.01.18 22:58
Buat apa sih pakai judul Ayam Api segala? Tahayul!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.