Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Beleid ini diteken Ketua MA M. Hatta Ali tanggal 7 Desember 2017 sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan terbitnya Perma ini sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini menerapkan asas ‘Fiktif Positif’ terkait keputusan atau tindakan pejabat pemerintah dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan semacam ini.
Intinya, Perma ini mengatur proses permohonan atas dasar pelaksanaan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang diajukan ke PTUN. Mulai dari registrasi perkara, penjadwalan sidang, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, tenggang waktu pengajuan permohon ke pengadilan (PTUN), pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan.
Abdullah menerangkan terbitnya Perma ini untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara hakim PTUN ketika mengadili permohonan yang tidak mendapatkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang putusannya bersifat final and binding. Sebab, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebut jika pejabat pemerintah (tata usaha negara) tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu yang ditentukan UU sektor terkait telah lewat. Maka, pejabat pemerintah yang bersangkutan dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan.
“Jadi, terbitnya Perma ini intinya untuk menyeragamkan penerapan hukum formil (hukum acara) ketika mengadili perkara permohonan tindakan/keputusan pejabat pemerintah di PTUN. Prinsip fiktif negatif (yang diatur dalam UU PTUN) tidak memberi kepuasan publik. Karena itu, lahirlah ‘fiktif positif’ yang juga diatur Perma ini,” kata dia.
Abdullah berharap Perma permohonan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan cita-cita pembuat UU (Administrasi Pemerintahan). “Yang menjadi catatan pula, Perma ini akan berakhir manakala RUU PTUN yang telah disinkronkan dengan UU No. 30 Tahun 2014 telah diundangkan oleh pembuat UU,” katanya. (Baca juga: Tiga Tahun UU Administrasi Pemerintahan)