Rabu, 10 January 2018

Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Diharap Tidak 'Offside'

 

Ia menambahkan bahwa kebutuhan nasional saat ini adanya lembaga yang bisa melihat dalam skala makro dan melakukan analisis serta rekomendasi untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum. “Kalau (minta kewenangan) penegakan hukum, hanya menduplikasi yang sudah ada,” katanya.

 

Berkaitan dengan informasi hoax di internet, Mufti berpendapat tidak seharusnya dijadikan sebagai urusan BSSN. “Kalau soal hoax, publik akan memfilter, kalau sudah pencemaran nama baik, sudah ada aparat penegak hukum,” tambahnya.

 

Oleh karena itu, Lokataru menegaskan bahwa BSSN harus akuntabel dan kewenangannya patut dibatasi. Pandangan bahwa tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penindakan, maka BSSN tak bisa bekerja secara optimal adalah pandangan kuno negara dengan sistem intelijen represif atau polisi rahasia pada masa perang dingin.

 

(Baca Juga: Menanti Kerja Badan Siber Berantas Cyber Crime)

 

Akan hal ini, Mufti mengingatkan sudah ada kementerian teknis dan lembaga lain serta aparat penegak hukum yang sudah berwenang atas penindakan hukum. BSSN seharusnya fokus mengisi urusan yang tidak bisa ditangani lebih banyak lagi oleh instansi-instansi tersebut.

 

“Kita selalu mengeluhkan soal ancaman proxy war, salah satunya ancaman siber, (misalnya) tidak perlu mengirim tentara cukup mengacak-acak dunia siber, ruang ini nggak bisa diisi TNI, ya mereka (BSSN) mengisi,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto berharap fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan tumpang tindih dengan fungsi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

 

"Akan disinkronisasi supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Irjen Setyo seperti dikutip Antara.

 

BSSN dibentuk dengan tujuan memberantas kejahatan di dunia siber, yang tak jauh berbeda dengan tujuan keberadaan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama ini. Setyo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BSSN untuk membahas teknis penegakkan hukum terhadap kejahatan siber. "Mungkin dalam waktu dekat ada arahan," kata Setyo.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua