Rabu, 10 January 2018
Anggota Dewan Pun Wajib Mundur Ketika Ikut Pilkada
Kewajiban mundur sejak ditetapkan sebagai calon pasangan Pilkada oleh KPUD. Sebanyak sebelas anggota dewan maju dalam Pilkada sebagai calon bupati, walikota, atau gubernur.
Rofiq Hidayat
Anggota Dewan Pun Wajib Mundur Ketika Ikut Pilkada
Salah satu tahapan Pemilu. Foto: SGP

Sejumlah anggota dewan di parlemen memutuskan untuk maju dalam perhelatan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Sebagai konsekuensi, anggota dewan mesti melepaskan jabatannya sebagai anggota DPR. Hal itu menjadi keharusan yang sudah digariskan dalam UU Pilkada Tahun 2016 seperti yang telah diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 33/PUU-XII/2015.

 

Namun, sejumlah anggota dewan yang maju mendaftarkan perhelatan Pilkada belum ada satu pun yang mengundurkan diri dari DPR. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurutnya, tahapan pendaftaran Pilkada dimulai sejak 8–10 Januari 2018. “Semestinya secara etika meski belum ada penetapan pasangan calon, anggota dewan yang maju Pilkada mesti mengajukan pengunduran diri,” ujar Taufik di Gedung Parlemen, Selasa (9/1/2017).

 

Dalam Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 sudah gamblang mengatur agar anggota DPR, DPD, dan DPRD mesti mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Namun demikian, praktiknya surat pernyataan kesediaan pengunduran diri dari jabatan dibuat ketika resmi mendaftar di KPUD.

 

“Sampai hari ini belum ada anggota DPR yang mengundurkan diri terkait pencalonan Pilkada, mungkin karena terkait hukumnya, ketentuan putusan MK (wajib mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon),” ujarnya.

 

Pasal 7 UU Pilkada

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

 

Wakil Ketua DPR lainnya Fahri Hamzah menegaskan belum dapat memastikan jumlah anggota DPR yang mundur lantaran maju dalam Pilkada serentak 2018. Pasalnya, pendaftaran masih dibuka hingga Rabu (10/1) pukul 00.00 WIB. Biasanya, kata dia, para pasangan calon mendaftar di ujung waktu pendaftaran. “Saya dengar masih banyak yang last minute (yang mau mendaftar),” ujarnya.

 

Baca juga:

· Aturan Mengundurkan Diri Anggota TNI-Polri Saat Nyalon Pilkada

· Bolehkah Anggota Polri Ikut Pilkada? Simak Penjelasan Hukumnya

· Tidak "Ikut" Aturan, Sikap Pengunduran Diri Pejabat KPK Ini Patut Ditiru

 

Ketua Komisi II Zainudin Amali berpendapat aturan mundur dari jabatan publik tak saja berlaku terhadap anggota dewan di parlemen. Tetapi juga berlaku bagi anggota TNI, Polri, serta aparatur sipil (ASN) sebagaimana diatur UU Pilkada. Menurutnya, keharusan mundur setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada oleh pihak KPU atau KPUD.

 

Berdasarkan catatan Hukumonline, ada beberapa anggota dewan yang maju dalam Pilkada di berbagai daerah. Pertama, TB Hasanuddin dari FPDIP yang notabene Wakil Ketua Komisi I DPR maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat. TB Hasanuddin berpasangan dengan Irjen Pol Anton Charliyan.

 

Kedua, anggota Komisi I DPR Ida Fauziyah dari FPKB maju sebagai calon Wakil Gubernur dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Ida bakal dipasangkan dengan Sudirman Said sebagai calon gubernur. Ketiga, anggota Komisi I DPR Victor Laiskodat dari Fraksi Nasdem maju sebagai calon gubernur di Nusa Tengara Timur. Victor bakal berpasangan dengan Yosep Naisoi.

 

Keempat, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy dari FPKB maju sebagai calon gubernur Riau. Lukman akan dipasangkan dengan Hardianto sebagai wakilnya. Kelima, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dari Demokrat maju sebagai calon gubernur NTT, berpasangan dengan Beni Litelnony. Keenam, anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Zulkieflimansyah maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara  Barat (NTB). Zul berpasangan dengan Siti Rohmi.

 

Ketujuh, anggota Komis XI DPR dari FPKB Anna Muawanah maju sebagai bupati Bojonegoro. Kedelapan, anggota Komisi VIII dari FPDIP Puti Guntur Sukarno maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf. Kesembilan, Wakil Ketua Komisi VIII dari FPKB  Abdul Malik Haramain maju sebagai Bupati Probolinggo. Kesepuluh, anggota Komisi X dari FPDIP I Wayan Koster maju sebagai calon gubernur Bali. Kesebelas, anggota Komisi XI dari FPKB Hadi Zainal Abidin maju sebagai calon Walikota Probolinggo. Hadi bakal berpasangan dengan Muhammad Saufis sebagai calon Wakil Walikota Probolinggoo

 

Zainudin Amali berharap institusi Polri dan TNI tetap menjaga independensi dan netralitasnya dalam Pilkada Serentak 2018 ini dengan mematuhi berbagai aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Kita minta pimpinan masing-masing instansi untuk menjaga netralitas dengan berpegang pada aturan yang ada yakni UU Pilkada, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu,” katanya.

 

Anggota Komisi I dari F-PDIP ini optimis pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar pada 2018 ini berjalan dengan aman dan damai. Dia berharap, Pilkada kali ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. “Pemimpin yang berkualitas harus dimulai dengan sistem rekrutmen yang baik,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.