Kamis, 11 Januari 2018
Ini 10 Perubahan Pada Regulasi Praktik Advokat Asing di Indonesia
Terdapat penyempurnaan prosedur mempekerjakan advokat asing serta pemantauannya.
Norman Edwin Elnizar
Ini 10 Perubahan Pada Regulasi Praktik Advokat Asing di Indonesia
Ilustrasi: HGW

Setelah berlaku selama 13 tahun, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.11-HT.04.02 Tahun 2004 (Kepmen Advokat Asing) akhirnya diganti dengan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) No.26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum (Permen Advokat Asing). Hukumonline mencatat ada 10 perubahan ketentuan dibandingkan dengan Kepmen Advokat Asing.

 

Permen Advokat Asing diundangkan pada 21 November 2017 dan mencabut Kepmen Advokat Asing sejak saat itu. Di samping ada 10 perubahan ketentuan, tercatat ada 4 ketentuan penegasan yang dimuat secara tertulis dalam regulasi ini.

 

Kehadiran advokat asing di Indonesia untuk bekerja di kantor advokat tercatat pertama kali pada tahun 70-an. Mochtar, Kirkwood & Karuwin (MKK) bisa dikatakan merupakan firma hukum (law firm) Indonesia generasi 1970-an pertama yang mempekerjakan advokat asing.

 

(Baca Liputan Khusus: Sejarah Kantor Advokat Indonesia)

 

Berdasarkan data di laporan tahunan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU) per Oktober 2017, hukumonline menghitung ada 48 advokat asing yang bekerja pada 36 firma hukum di Indonesia. Para advokat asing ini berasal dari 4 benua besar di dunia: Asia, Eropa, Amerika, dan Australia.

 

Berikut 10 perubahan di Permen No.26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum penelusuran hukumonline:

No.

Sebelumnya

Sekarang

1

Pengajuan dengan mengirim surat permohonan ke Menteri Hukum dan HAM, disertai tembusan ke beberapan instansi

Mengisi formulir permohonan

(pasal 5 ayat 1)

2

Melampirkan rencana pemberian jasa hukum cuma-cuma secara tertulis saat permohonan

Wajib dilampirkan dalam permohonan

(pasal 5 ayat 2 huruf e)

3

Menyampaikan rencana penggunaan Advokat Asing ke Menteri urusan tenaga kerja dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM

Tidak diatur

4

Menteri Hukum dan HAM bisa menetapkan secara berkala bidang hukum yang perlu mempekerjakan advokat asing

Diatur secara terbatas untuk bidang hukum negara asalnya; hukum internasional tentang bisnis, arbitrase, dan pilihan peyelesaian sengketa di luar pengadilan

(pasal 2 ayat 2)

5

Advokat asing wajib memaparkan rencana jasa hukum cuma-cuma ke Dirjen AHU secara langsung, namun jika tak ada pengaturan jika tak dilakukan

Ditegaskan bahwa jika tak dilakukan, persetujuan Menteri Hukum dan HAM tak diberikan

(pasal 9 ayat 4)

6

Kewajiban jasa hukum cuma-cuma 10 jam/bulan

Kewajiban jasa hukum cuma-cuma 100 jam/tahun

(pasal 10 ayat 4 huruf i)

7

Keputusan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berlaku 1 tahun yang bisa diperpanjang untuk setiap 1 tahun

Masa berlaku diatur paling lama 1 tahun serta hanya disebut bisa diperpanjang tanpa ketegasan durasi perpanjangan

(pasal 9 ayat 2 jo.pasal 14)

8

Pengajuan perpanjangan paling lambat 60 hari sebelum izin kerja dari menteri urusan tenaga kerja habis

Paling lama 2 bulan sebelum keputusan persetujuan Menteri Hukum dan HAM habis

(pasal 11)

9

Laporan berkala per 6 bulan soal pelaksanaan kewajiban advokat asing ke Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan ke menteri urusan tenaga kerja

Laporan berkala per 6 bulan soal pelaksanaan kewajiban advokat asing ke Dirjen AHU

(pasal 18 ayat 3)

10

Jika laporan berkala tak diberikan, tak ada kejelasan sanksi

Jika laporan tak diberikan, persetujuan  tidak lagi diberikan atau tidak diperpanjang

(pasal 18 ayat 4)

 

Di samping kesepuluh ketentuan tersebut, ditegaskan pula bahwa ada biaya dari permohonan ini sebegai penerimaan negara bukan pajak. Diatur pula jangka waktu prosedur pemeriksaan berkas administrasi dalam pengajuan permohonan baru ataupun permohonan perpanjangan persetujuan.

 

(Baca Juga: Sejarah Kantor Advokat Indonesia Era ’80-90an)

 

Dalam Permen Advokat Asing ini juga diatur secara tertulis larangan beracara di persidangan, membuka kantor jasa hukum, ataupun membuka perwakilan kantor jasa hukum asing di Indonesia bagi advokat asing yang telah mendapat izin bekerja. Kementerian Hukum dan HAM juga akan melakukan pemantauan pada pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma lebih intensif, jika tak dilakukan, maka dapat ditinjau ulang persetujuan izin mempekerjakan advokat asing bersangkutan.

 

Pelaksana Tugas Dirjen AHU, Freddy Harris, menjelaskan bahwa perubahan ini untuk menutup celah hukum yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. “Kontribusinya harus jelas, nggak bisa asal-asalan pro bononya,” katanya kepada hukumonline, Rabu (10/1).

 

Freddy mengakui bahwa di era globalisasi terutama terbentuknya kerjasama regional intensif Masyarakat Ekonomi ASEAN membuat berbagai proteksi profesional asing semakin sulit dipertahankan.

 

Namun Kementerian Hukum dan HAM masih berupaya memberi kesempatan advokat Indonesia membenahi standar profesi sebelum keran persaingan jasa dengan advokat asing dibuka lebar. “Kalau kita buka semua, di sini foreign oriented, kalau asing dibilang pasti bagus, mati nanti kantor-kantor hukum dalam negeri,” jelasnya.

 

(Baca Juga: (Advokat) Asing Bukan Keniscayaan)

 

Freddy juga menjelaskan bahwa advokat asing yang berpraktik di Indonesia tanpa melalui prosedur persetujuan Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya jauh lebih banyak. Mereka dipekerjakan dengan terselubung sebagai konsultan lepas.

 

Padahal cara ini membuat pengawasan dan kontribusi advokat asing bagi pengembangan keterampilan serta pengetahuan hukum di Indonesia tidak terkendali. Persaingan pasar dengan cara ini cenderung merugikan untuk dunia advokat Indonesia jangka panjang.

 

“Kita mau kerjasama dengan Peradi, tapi masih ribut terus, makanya saya bilang, lawannya bukan sesama advokat disini, tapi persaingan dengan asing,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah hingga kini masih menutup pintu bagi advokat asing untuk membuka kantor dan beracara secara langsung di Indonesia. Kendati demikian, Yasonna mengakui kebijakan tersebut tidak mungkin bertahan lama mengingat era pasar bebas dan globalisasi.

 

"Kebijakan ini tidak bisa dipertahankan selamanya mengingat era pasar bebas dan globalisasi sekarang,” kata Yasonna pada 28 Oktober tahun lalu.

 

Menggarisbawahi kebijakannya menutup pintu bagi advokat asing di Indonesia, Yasonna Laoly mengatakan pertimbangannya antara lain bahwa advokat Indonesia sendiri rata-rata masih belum siap bersaing secara terbuka dengan mereka.

 

Untuk itu, ia menyerukan kepada kalangan advokat Indonesia agar terus menempa diri karena masuknya advokat asing pasti tidak terbendung mengingat era pasar bebas sekarang. Ia menambahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 2017 saja sudah memberi persetujuan bagi permohonan 48 kantor hukum Indonesia untuk mempekerjakan advokat-advokat asing.

 

“Fakta ini menunjukkan bahwa pasar jasa hukum dalam negeri cukup menarik bagi advokat asing,” katanya.

 

Meski tidak banyak mendapat perhatian masyarakat, kata Yasonna Laoly, sebenarnya advokat asing bisa bekerja di Indonesia bukan hal baru karena kebijakan tersebut sudah ada lebih dari dua dekade.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.