Jumat, 12 January 2018

Selain KPK, Komwas Peradi Pun Bahas Dugaan Ijazah Palsu Frederich Yunadi

 

Sekretaris Dewan Kehormatan Peradi kubu Fauzi, Said Damanik belum bisa memastikan kapan pihaknya akan menyelenggarakan sidang etik terhadap Fredrich. "Belum ada kabar," ujar Said kepada hukumonline. Sayangnya saat ditanya lebih lanjut mengenai apa sidang etik nantinya juga membahas dugaan ijazah palsu Said tak memberi komentar.

 

Klarifikasi tudingan

Sapriyanto Refa juga mengaku telah mendengar sebagian keterangan kliennya yang membantah telah melakukan pelanggaran kode etik. Menurutnya, apa yang dilakukan Frederich dianggap telah sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan.

 

Mengenai pemesanan satu lantai VIP Rumah Sakit Medika Permata Hijau, menurut pengakuan Fredrich kepada Sapriyanto hal itu hanyalah tuduhan semata. Sebab, kliennya baru mendatangi rumah sakit setelah terjadinya kecelakaan, bukan sebelum kecelakaan itu terjadi.

 

"Tabrakan itu kan kejadiannya sore jam setengah tujuhan (18.30 WIB), Pak Fredrich kan dateng kesana setelah kejadian, dan ada pasien bagaimana bisa mem-booking satu lantai, ada pasien kok beberapa. Dan silakan ditanya kepada petugas KPK yang hadir waktu itu," lanjutnya.

 

Begitupun tentang dugaan memanipulasi data medis Novanto. Sapriyanto tak yakin kliennya mampu melakukan hal tersebut. "Kalau rekaman medis dimanipulasi itu terlalu jauh, apa iya sih saya juga tanda tanya ya, Pak Fredrich mampu melakukan itu lalu mempengaruhi dokter.  Itu kan rahasia pasien, yang boleh membuka itu pasien, yang menyimpannya rumah sakit, dan yang boleh melihatnya dokter, jadi terlalu jauh."

 

Meskipun begitu, Sapriyanto menghormati langkah yang dilakukan KPK berikut dengan segala dugaan tindak pidana yang dilakukan kliennya. Namun, Wakil Ketua Umum DPN Peradi kubu Fauzie ini juga menegaskan pihaknya mempunyai pandangan berbeda tentang tuduhan tersebut.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua