Jumat, 12 Januari 2018

Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi

Makna kriminalisasi yang banyak dibahas akhir-akhir ini sudah terlalu melebar. Kriminalisasi seolah-olah diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses suatu hal yang sepatutnya tidak dapat dihukum.
M-26
Ilustrasi: BAS

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan pengacara Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Sesuai keterangan pers yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Fredrich dan Bimanesh menjadi tersangka karena merintangi penanganan kasus Setya Novanto (obstruction of justice). Mereka berdua dijerat Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Menanggapi status tersangkanya, Fredrich, merujuk pada pernyataan Ketua Tim Hukum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia, Supriyanto Refa, mengatakan bahwa KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat. Ia menegaskan tindakan KPK sudah melecehkan profesi advokat dan profesi advokat terancam punah jika gaya membela advokat dianggap merintangi penyidikan.

 

Terlepas dari kisruh di atas, suatu hal yang menarik apabila dicari tahu apa sebenarnya pengertian kriminalisasi? (Baca Juga: Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Fredrich Bentuk Kriminalisasi Advokat)

 

Menurut Anugerah Rizki Akbari, pengajar Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, makna kriminalisasi yang banyak dibahas akhir-akhir ini sebenarnya sudah terlalu melebar. Kriminalisasi seolah-olah diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses suatu hal yang sepatutnya tidak dapat dihukum.

 

Jadi, apa sesungguhnya pengertian kriminalisasi? Apa bedanya dengan over kriminalisasi dan dekriminalisasi? Kriminalisasi berasal dari kata kriminal, artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Kriminalisasi ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR melalui produk undang-undang maupun peraturan daerah.

 

“Jadi, kalau ada yang bilang saya dikriminalisasi sebenarnya adalah tidak tepat karena proses kriminalisasi ada di level undang-undang dan legislasi,” kata Eki kepada hukumonline, Rabu (10/1).

 

Selanjutnya mengenai istilah over kriminalisasi, Eki, panggilan akrab Anugerah Rizki Akbari mengungkapkan, kalau over kriminalisasi berarti dia sudah punya kriminalisasi terlalu banyak. Bagaimana caranya mengetahui hal ini? Itu bisa lihat dari undang-undangnya, seberapa banyak UU mengatur perbuatan-perbuatan dan kalau itu dilakukan atau dilanggar bisa dikenakan hukuman.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua