Jumat, 12 January 2018
Putusan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden ‘Hujan’ Kritik
Terutama ketidakkonsistenan MK dalam putusannya, khusunya penafsiran makna sistem presidensial.
Rofiq Hidayat
Putusan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden ‘Hujan’ Kritik
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait dengan konstitusionalitas aturan ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) telah dibacakan pada Kamis (11/1) kemarin. Dalam putusannya, MK menolak pengujian aturan ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 

Ditolaknya, permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional ini dikritik sejumlah kalangan mulai kalangan pemerhati Pemilu dan Demokasi hingga parlemen karena dinilai bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945.

 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil berpendapat pertimbangan dan pemaknaan MK terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dinilai keliru. Menurutnya, Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

 

Ia menilai redaksional Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 terbilang mudah dipahami. Sebab konstitusi mengunci dan mengatur secara jelas dan tegas pihak yang berhak mengajukan pasangan calon presiden adalah setiap partai politik yang terdaftar dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

 

Menurutnya, terdapat perbedaan frasa “pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum” dengan “atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Frasa pertama adalah hal yang dijamin oleh konstitusi untuk dilaksanakan.

 

Perihal partai ingin bergabung atau membentuk koalisi dengan partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden, itu menjadi pilihan bagi partai politik. Hal ini yang dijelaskan dalam frasa kedua yakni “partai politik atau gabungan partai politik”.  

 

Dalam pertimbangan putusan MK terkait Pasal 6A Ayat (2) UUD Tahun 1945, menurutnya mengalami lompatan logika yang sangat tidak tepat. Sebab, MK secara tiba-tiba memaknai Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai constitutional engineering, mendorong partai-partai yang memiliki platform, visi atau ideologi yang sama atau serupa untuk berkoalisi ketika mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagai jabatan eksekutif.

 

“Ini lompatan logika yang sangat tidak tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/1).

 

Baca juga:

· MK Putuskan Seluruh Partai Politik Harus Verifikasi Faktual

· PBB Resmi Gugat Aturan Ambang Batas Calon Presiden

· Aktivis Pemilu Turut Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden

 

Dalam putusannya, MK dinilai tidak konsisten ketika menafsirkan makna sistem presidensial. Sebab, MK menyebut presiden dan DPR memiliki kewenangannya masing-masing. Semestinya model pemilihan keduanya tidak saling mempengaruhi karena memiliki mandat yang berbeda. Berbeda dengan sistem parlementer, pemenang pemilu legislatif sebagai pihak yang membentuk pemerintah eksekutif.

 

“Semakin aneh ketika hasil pemilu DPR pada pemilu sebelumnya (Pemilu 2014, red) yang menentukan pencalonan presiden dan wakill tahun 2019,” katanya.

 

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid menilai putusan MK menunjukan ketidakadilan bagi seluruh partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Padahal, bila dimaknai secara sederhana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah gamblang. Semua partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Ia pun mempertanyakan independensi MK ketika memutus perkara ini. Dia khawatir hakim MK “takluk” dengan kepentingan partai politik besar.

 

“Atau mereka betul-betul melaksanakan UUD Tahun 1945,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

 

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Raden  Muhammad Syafi’I mengatakan sedari awal tidak setuju dengan besaran persentase untuk dapat maju dalam Pilpres. Terlebih, hal tersebut membatasi peserta partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakilnya dalam Pilpres 2019 mendatang.

 

Lebih lanjut pria biasa disapa Romo itu berpendapat lembaga konstitusi tersebut menunjukan ketidakkonsistenannya. Sebab, dalam putusan MK No.14/PUU-XI/ menyebutkan Pilpres dan Pileg digelar bersamaan alias serentak pada Pemilu 2019. Bahkan Pemilu yang digelar secara tidak serentak justru dinilai MK bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Karena itu, dia menilai cara berpikir MK sudah mulai bias.

 

“Tidak ada nalar akal sehat yang membenarkan (putusan) itu sesuai UUD Tahun 1945,” kritiknya.

 

Hormati putusan MK

Terhadap putusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap semua pihak dapat menghormati dan menghargai. Sebab putusan tersebut dinilai Tjahjo sudah sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, pemerintah telah memberikan peluang proses hukum di MK bagi masyarakat yang hendak menguji ketentuan ambang batas. “Mari kita hormati putusan MK,” ajaknya.

 

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi PDIP itu menuturkan ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dianggap konstitusional oleh MK. Namun, Tjahjo menghormati adanya suara sumbang terhadap putusan MK tersebut. Yang pasti, putusan MK atas ambang batas telah final dan mengikat.

 

Sementara Fadli menilai putusan tersebut merupakan sikap lembaga peradilan. Karena itu sebagai negara hukum, putusan tersebut mesti dihormati kendati tidak sependapat dengan pandangan MK. “Tetapi, sebagai sebuah putusan yang terbuka untuk umum dan berdampak kepada orang banyak, putusan ini tentu sangat terbuka untuk didiskusikan, dikritik, guna melihat sudut pandang yang jauh lebih mendalam secara keilmuan dan akademik.”

 

Sebagaimana diketahui, MK pada Kamis (11/1) kemarin membacakan putusan terkait uji materi UU Pemilu terhadap UUD 1945. Sebanyak 13 putusan dengan pemohon yang berbeda-beda. Salah satu pasal yang diuji selain verifikasi partai politik peserta pemilu juga ambang batas pencalonan presiden yang putusannya ditolak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.